Pemerintah Respons Kritik, Tata Kelola Koperasi Merah Putih Dibenahi
Jakarta,- Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi desa. Berbagai masukan publik menjadi bahan perbaikan agar program tersebut tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengakui bahwa pemerintah menemukan sejumlah lokasi pembangunan koperasi yang dinilai kurang sesuai, antara lain karena terlalu jauh dari permukiman atau kurang strategis untuk kegiatan usaha. Temuan tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap penempatan bangunan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Satu yang pasti, kalau terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih muncul di beberapa titik spot bangunan yang tidak sesuai, memang kita temukan. Kita akui itu temukan, tapi terus kemudian kita melakukan evaluasi,” ujar Farida.
Meski demikian, Farida menjelaskan bahwa lokasi yang terlihat terpencil tidak selalu menunjukkan kesalahan perencanaan. Dalam sejumlah kasus, koperasi sengaja ditempatkan di kawasan pegunungan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani yang membutuhkan akses pemasaran hasil produksi.
Koperasi dapat berfungsi sebagai offtaker atau pihak yang menampung hasil pertanian, seperti sayuran dan buah-buahan dari kawasan pegunungan. Penempatan yang dekat dengan sentra produksi diharapkan membantu penyerapan hasil panen dan mempermudah petani memasarkan produknya. Penentuan lokasi pembangunan melibatkan komunikasi antara pengurus koperasi, kepala desa, dan Agrinas sebagai pihak yang menjalankan pembangunan.
Farida menegaskan bahwa masukan publik merupakan bagian penting dalam penyempurnaan pelaksanaan program. “Kita terbuka terhadap masukan masyarakat, karena pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih harus terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan serta potensi ekonomi masing-masing wilayah,” tegasnya.
Evaluasi juga mencakup aspek operasional, termasuk penempatan manajer koperasi, agar pengelolaan kelembagaan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berfokus pada lokasi bangunan, tetapi juga pada kesiapan pengelola dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Pemerintah terus memperkuat verifikasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah desa serta pengurus koperasi. Langkah tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi setempat.
Melalui evaluasi berkelanjutan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang mendukung pemasaran hasil produksi, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (*)
