Bulan: Oktober 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam upaya memperpendek masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendorong Kementerian Haji dan Umrah terus mencari formula untuk memperpendek antrean jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden memberikan dukungan penuh terhadap upaya…

*) Oleh : Gavin Asadit Reformasi penyelenggaraan ibadah haji memasuki babak baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mulai membangun tata kelola haji yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan haji berjalan semakin akurat dan akuntabel. Transformasi kelembagaan menjadi salah satu langkah penting dalam agenda…

Oleh : Garvin Reviano )* Memiliki rumah yang layak bukan sekadar persoalan tempat tinggal, tetapi juga berkaitan dengan kepastian masa depan keluarga. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah merupakan aset penting yang memberikan rasa aman sekaligus menjadi fondasi untuk membangun kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi perlu dilihat bukan hanya dari jumlah unit…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Memiliki rumah sendiri semakin menjadi aspirasi penting bagi generasi muda, terutama ketika harga hunian dan biaya hidup terus menjadi pertimbangan dalam merencanakan masa depan. Rumah pertama bukan sekadar tempat tinggal, melainkan fondasi bagi kemandirian keluarga sekaligus bentuk kepastian dalam menata kehidupan. Bagi pekerja muda dengan penghasilan terbatas, perjalanan menuju kepemilikan rumah sering menghadapi…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengejar target 350.000 unit pada 2026. Meski realisasi hingga akhir September masih berada di bawah separuh target, pemerintah optimistis percepatan pada tiga bulan terakhir dapat meningkatkan penyaluran sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan…

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan roadshow mini property expo di 10 provinsi untuk mempercepat penyerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mempertemukan calon pembeli dengan pengembang dan perbankan…

Oleh: Maria Rumere* Indonesia kembali memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak hanya ditempuh melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui diplomasi, pembangunan, penegakan hukum, dan penguatan hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Sikap Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menunjukkan bahwa pemerintah memilih menghadapi perbedaan pandangan secara terbuka dengan menjelaskan kondisi Papua berdasarkan…

Oleh: Marta Yikwa* Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tuduhan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua. Melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran HAM yang kredibel tetap ditanggapi secara serius melalui mekanisme hukum nasional…

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), menjaga keamanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Papua. Penegasan tersebut disampaikan melalui hak jawab Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat. Indonesia merespons pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang kembali mengangkat isu keamanan…

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tuduhan mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua tidak menggambarkan kondisi secara utuh. Penegasan tersebut disampaikan Indonesia melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, sebagai respons terhadap pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi Papua….