Taklimat Presiden Prabowo Bangkitkan Kesadaran Geopolitik BangsaIndonesia
Oleh: Aini Puteri Lestari*
Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional PemerintahPusat dan Daerah 2026 di Sentul menjadi penanda penting bagaimana negaramemandang dinamika global yang kian tidak pasti. Di tengah eskalasi konflikgeopolitik, rivalitas kekuatan besar, serta meningkatnya ancaman penggunaansenjata pemusnah massal, Presiden secara terbuka mengingatkan bahwa duniasedang berada pada fase rawan yang tidak bisa dipandang enteng. Kekhawatiranakan potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga, termasuk skenario penggunaan senjatanuklir, bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai ajakan agar seluruh elemen bangsa memahami realitas global secara jujur dan rasional.
Dalam pandangan Presiden, perang nuklir tidak akan mengenal batas negara. Bahkan negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik akan tetap menanggungdampak ekologis dan kemanusiaan yang luar biasa. Kontaminasi radioaktif, terganggunya rantai pangan laut, hingga kemungkinan terjadinya nuclear winter yang menutup sinar matahari dalam jangka panjang merupakan konsekuensi yang telah dibahas secara serius di tingkat internasional. Pernyataan ini menunjukkanbahwa kepemimpinan nasional tidak menutup mata terhadap kajian ilmiah dandiskursus global, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan rakyat harusdidasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap ancaman nyata, bukan sekadarasumsi idealistik.
Kesadaran akan ancaman global tersebut kemudian diletakkan Presiden dalamkerangka besar politik luar negeri Indonesia. Prabowo menegaskan kembalikomitmen Indonesia pada prinsip bebas aktif yang dijalankan secara konsisten sejakera pendiri bangsa. Dalam konteks dunia yang semakin terpolarisasi, pilihan untuktidak memihak pada blok kekuatan mana pun bukanlah sikap pasif, melainkanstrategi aktif untuk menjaga kedaulatan, fleksibilitas diplomasi, dan kepentingannasional jangka panjang. Presiden memandang bahwa keterlibatan dalam paktamiliter atau aliansi eksklusif justru berpotensi menyeret Indonesia ke konflik yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Namun, sikap non-blok juga mengandung konsekuensi strategis. Presiden secarajujur mengakui bahwa dengan posisi tersebut, Indonesia tidak dapat bergantungpada bantuan pihak lain apabila menghadapi ancaman langsung. Karena itu, gagasan berdikari kembali ditegaskan sebagai fondasi utama. Prinsip berdiri di ataskaki sendiri, sebagaimana diwariskan oleh Bung Karno, diterjemahkan dalam kontekskekinian sebagai keharusan memperkuat pertahanan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi secara simultan. Kemandirian bukanlahpilihan ideologis semata, melainkan kebutuhan praktis di tengah dunia yang semakinkeras dan transaksional.
Taklimat tersebut juga memuat kritik tajam terhadap praktik standar ganda negara-negara besar. Presiden menyoroti ironi ketika nilai-nilai demokrasi, hak asasimanusia, supremasi hukum, dan perlindungan lingkungan hidup yang kerapdikhotbahkan justru dilanggar oleh para pengajarnya sendiri. Dalam berbagai konflikglobal, pelanggaran kemanusiaan terjadi secara terbuka, sementara sebagian besarkekuatan dunia memilih diam atau bersikap selektif. Bagi Presiden, realitas ini harusmenjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak naif dalam membaca petakekuasaan global.
Pernyataan Presiden tentang sejarah panjang intervensi dan penjajahan jugamenjadi pengingat bahwa kedaulatan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Bangsa yang melupakan sejarah berisiko mengulangi kesalahan yang sama, terjebakdalam ketergantungan, dan kehilangan kemampuan untuk menentukan nasibnyasendiri. Oleh karena itu, kewaspadaan strategis harus menjadi sikap kolektif para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman terhadap dinamikaglobal tidak boleh berhenti di Jakarta, tetapi harus menjadi kesadaran bersamadalam perencanaan pembangunan nasional.
Dalam konteks ini, Presiden menegaskan bahwa sikap rasional dan realistis adalahkunci. Keinginan untuk hidup damai harus dibarengi dengan kesiapan menghadapikemungkinan terburuk. Bukan karena Indonesia berniat mengancam pihak mana pun, melainkan karena sejarah dan realitas menunjukkan bahwa negara dengankekayaan sumber daya alam yang besar dan posisi geopolitik strategis selalumenjadi sasaran gangguan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensiekonomi, energi, dan pangan yang melimpah harus mampu melindungi dirinya agar kekayaan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.
Taklimat Presiden Prabowo pada akhirnya memperlihatkan arah kepemimpinan yang mengedepankan kewaspadaan tanpa paranoia, kemandirian tanpa isolasi, sertaidealisme yang dibumikan dalam realitas geopolitik. Pesan ini relevan tidak hanyabagi aparat pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat luas agar memahami bahwastabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kemampuannegara membaca dan merespons dinamika global. Di tengah dunia yang semakintidak pasti, pilihan untuk bersikap waspada, mandiri, dan konsisten pada jati diribangsa menjadi fondasi utama dalam menjaga masa depan Indonesia.
Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 pada hakikatnya merupakan penegasan arah kepemimpinan nasional yang tegas, jujur, dan berpijak pada realitas geopolitik global. Presiden tidak menutupmata terhadap ancaman yang berkembang di dunia, mulai dari konflik bersenjatahingga potensi perang nuklir, namun juga tidak terjebak pada narasi ketakutan. Sikap ini mencerminkan kepemimpinan yang mengedepankan kewaspadaanstrategis, keberanian mengambil sikap, serta kemampuan membaca situasi global secara rasional demi melindungi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
*Penulis merupakan Pengamat Hubungan Internasional