admin

Langkah Cepat Pemerintahan Prabowo–Gibran Sukses Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik di Papua

PAPUA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendapat apresiasi luas atas komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan Papua. Langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan perhatian khusus bagi pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa situasi ekonomi…

Read More

HIPMI Papua Tengah Dukung dan Apresiasi Pembangunan Era Prabowo–Gibran di Bumi Cenderawasih

Nabire – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Tengah menyampaikan dukungan penuh sekaligus apresiasi terhadap arah kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen ini ditegaskan sebagai bentuk keselarasan dunia usaha muda Papua dengan visi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan mendorong bangkitnya pelaku usaha daerah….

Read More

Pemerintahan Prabowo–Gibran Perkuat Fondasi Pembangunan Papua yang Inklusif dan Berkelanjutan

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Pembangunan Papua di era pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki fase penting yang ditandai oleh pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menggerakkan energi sosial melalui pelibatan generasi muda, penguatan budaya lokal, serta strategi keamanan humanis. Berbagai kebijakan yang diambil menunjukkan…

Read More

Pembangunan Papua Kian Inklusif: Bukti Keseriusan Pemerintah HadirkanKeadilan Sosial

Oleh: Loa Murib Pembangunan Papua menunjukkan arah yang semakin inklusif dan terukur melaluilangkah-langkah strategis pemerintah pusat, khususnya setelah terbentuknyaKomite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Kebijakan ini menegaskankomitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkanpemerataan pembangunan dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruhmasyarakat di Tanah Papua. Upaya tersebut tidak hanya fokus pada pembangunaninfrastruktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomilokal, dan penguatan partisipasi pemuda lintas agama sebagai elemen pentingdalam menjaga stabilitas sosial. Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menilai pembentukan Komite EksekutifPercepatan Pembangunan Papua sebagai langkah besar yang akan mempercepatpemerataan pembangunan di enam provinsi Papua. Menurut pandangan Indrajaya, komite tersebut menjadi wadah koordinasi penting yang menjembatani kebijakanpusat dengan dinamika di daerah. Ia menekankan bahwa kehadiran komite mampumemastikan seluruh program pembangunan berjalan searah, terintegrasi, dan mampu menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, ia menyoroti peran komite sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang dapatmemantau kondisi di lapangan secara lebih dekat, sehingga setiap agenda pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat Papua. Indrajaya juga menekankan pentingnya delapan agenda besar dalam kerangkaAstacita kontekstual Papua, yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan. Baginya, sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi fondasi yang menentukanarah kemajuan Papua. Ia optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat antarapemerintah pusat, daerah, serta komite, Papua akan semakin maju, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup masyarakat yang setara dengan wilayah lain di Indonesia. Secara paralel, pemerintah daerah juga menunjukkan gairah yang sama dalammendorong pembangunan inklusif. Di wilayah Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pengusaha muda harus tampil sebagai lokomotifpembangunan. Dalam sebuah forum bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua Tengah, Nawipa menilai bahwa pertumbuhan ekonomidaerah tidak mungkin tercapai tanpa peran aktif sektor usaha. Menurutnya, para pelaku usaha muda harus mampu menciptakan peluang kerja, memperkuat sektorUMKM, serta mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal yang menjadikekuatan khas di Papua Tengah. Nawipa juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kepemimpinan Hipmi Papua Tengah yang kini diisi oleh putra asli daerah, yang menurutnya merupakan capaianbersejarah bagi dunia usaha lokal. Ia memandang bahwa pengusaha muda harusmemiliki keberanian dalam memanfaatkan jejaring dan relasi, karena aspek tersebutmenjadi modal penting dalam menggerakkan ekonomi. Dengan penguatankapasitas, inovasi kewirausahaan, dan kolaborasi strategis bersama pemerintah, Nawipa melihat Hipmi berpotensi menjadi mitra kunci dalam mendorong Papua Tengah menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan inklusif juga terlihat dariperan strategis generasi muda lintas agama. Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda sebagai motor perubahansekaligus penjaga persatuan sosial di Papua. Dalam pertemuan bersama PengurusPusat Pemuda Katolik, Wapres memberikan perhatian khusus pada penguatandialog, komunikasi inklusif, dan kolaborasi antarorganisasi kepemudaan. Baginya, stabilitas sosial hanya dapat terbangun bila generasi muda mampu menjaga ruangdialog yang terbuka dan konstruktif dalam keberagaman. Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menyampaikan bahwa Wapresmemberikan arahan agar organisasi kepemudaan memperkuat koordinasi denganKomite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Pemerintah membuka ruangkolaborasi yang luas agar…

Read More

LMA Nabire Ajak Masyarakat Papua Tolak Provokasi 1 Desember

Nabire — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat Papua untuk tetap waspada dan menolak segala bentuk provokasi menjelang 1 Desember. Seruan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi peran masyarakat adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang digelar di kediaman Ketua LMA Nabire, Karel Misiro, pada Kamis (27/11). Acara yang dihadiri sekitar 50…

Read More

Pengamanan Diperkuat, Masyarakat Papua Diimbau Tidak Terprovokasi Aksi 1 Desember

SORONG – Aparat keamanan di Papua Barat Daya meningkatkan kewaspadaan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Di Sorong, langkah preventif dilakukan melalui perluasan patroli, penguatan koordinasi, dan penempatan personel pada titik-titik strategis yang dianggap rawan. Upaya ini menjadi bagian dari antisipasi rutin terhadap potensi provokasi yang kerap muncul pada momentum 1 Desember. Kabag Ops Polresta Sorong…

Read More

Saatnya Menutup Ruang Provokasi 1 Desember Demi Stabilitas Keamanan Papua

Oleh: Helena Weya *) Menjelang tanggal 1 Desember, ruang publik Indonesia kembali diwarnai berbagai provokasi yang mencoba memanfaatkan momentum tersebut sebagai simbol perlawanan politik. Pola ini muncul berulang setiap tahun, menciptakan ketegangan sosial dan membuka ruang bagi aktor-aktor yang sengaja ingin mengganggu stabilitas nasional. Di tengah upaya pemerintah memperkuat pembangunan Papua dan menegakkan kebijakan afirmatif…

Read More

Menjaga Stabilitas Tanah Papua, Tolak Provokasi 1 Desember Demi Kedamaian

Oleh: Yohana Yobe* Menjelang 1 Desember 2025, kewaspadaan di berbagai wilayah Papua kembalimenguat. Tanggal tersebut kerap menjadi momentum sensitif yang berpotensidimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memunculkan provokasi, mengganggustabilitas keamanan, dan memecah konsentrasi masyarakat yang tengah fokus pada aktivitas sosial, ekonomi, maupun persiapan perayaan Natal. Dalam konteks ini, aparatkeamanan, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat kembali menegaskanpentingnya menolak berbagai bentuk provokasi yang dapat memicu instabilitas. Papua membutuhkan ruang aman, bukan kegaduhan; yang dibutuhkan masyarakat adalahketenangan untuk bekerja, belajar, beribadah, dan menikmati kehidupan sehari-haritanpa rasa cemas. Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, menegaskan bahwakondisi keamanan di Kabupaten Mimika relatif terkendali, khususnya di wilayah perkotaan seperti Timika dan sekitarnya. Aparat tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama di distrik-distrik pegunungan seperti Jila, Alama, Hoeya, dan Tembagapura, yang berada dalam kategori rawan terkendali akibat faktor geografis dan kedekatannyadengan wilayah konflik. Penjelasan ini menunjukkan bahwa dinamika keamanan Papua bukanlah situasi yang mengancam secara menyeluruh, melainkan realitas spesifik yang dikelola secara serius oleh aparat keamanan melalui koordinasi terstruktur antara TNI, Polri, TNI AL, dan TNI AU. Dalam berbagai kesempatan, Letkol Slamet menegaskan bahwa perintah untukmeningkatkan antisipasi bukanlah bentuk militerisasi berlebihan, melainkan langkahuntuk memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguanberarti. Kehadiran aparat di wilayah rawan bukan dimaksudkan untuk menimbulkanketakutan, tetapi untuk memberi rasa aman serta mencegah potensi gangguan sebelummembesar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menjagakeamanan, karena stabilitas tidak dapat bertumpu pada aparat semata. Keterlibatanaktif warga menjadi fondasi kuat bagi terciptanya Papua yang damai dan kondusif. Situasi di Distrik Jila menjadi salah satu contoh dinamika keamanan yang perlu dikeloladengan pendekatan berlapis. Setelah adanya operasi penindakan terhadap kelompokbersenjata beberapa waktu lalu, aparat tetap siaga mengantisipasi dampak lanjutan. Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa operasi tersebut ditujukan untukmengurangi ancaman terhadap warga, bukan untuk mencederai ketenteraman. LetkolSlamet menjelaskan bahwa aparat hadir sebagai pelindung yang bertugas memastikanagar masyarakat tidak menjadi korban provokasi atau tekanan pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan ideologis sempit. Penegasan bahwa semua elemenmasyarakat merupakan bagian dari NKRI menjadi pesan penting untuk menjagapersatuan di tengah upaya memecah belah yang terus muncul menjelang 1 Desember. Momentum 1 Desember seringkali memunculkan aktivitas provokatif seperti pengibaransimbol-simbol tertentu, ajakan berunjuk rasa, atau penyebaran hoaks yang dapatmemicu ketegangan. Dalam konteks sosial Papua, tindakan semacam ini bukan hanyamerugikan masyarakat luas, tetapi juga mencederai semangat persatuan yang selamaini dibangun melalui kerja bersama semua pihak. Karena itu, imbauan untuk tetaptenang, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi menjadi sangat relevan. Masyarakat perlu menghindari penyebaran informasi tanpa verifikasi, karena arus kabarbohong menjelang 1 Desember biasanya meningkat dan berpotensi menciptakankekacauan. Di Nabire, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) menunjukkan peran strategis dalammenjaga suasana kondusif. Melalui kegiatan sosialisasi yang dipimpin Ketua LMA Nabire, Karel Misiro, para tokoh adat diajak memperkuat harmonisasi sosial, meningkatkankewaspadaan, serta mendorong warga untuk menyambut bulan Desember yang identikdengan suasana Natal dengan damai dan tertib. Karel menekankan bahwa 1 Desembersering digunakan oleh kelompok tertentu untuk memunculkan dinamika yang dapatmengganggu ketenteraman umum. Karena itu, masyarakat adat perlu menjadi garda depan dalam mengedepankan ketenangan, mencegah provokasi, dan mendukung tugasaparat keamanan. Sosialisasi tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasiterkait cara menjaga stabilitas. Usulan seperti pembatasan peredaran minuman kerasselama Desember menunjukkan bahwa warga pun memiliki kepedulian tinggi untukmenciptakan lingkungan yang aman. Lebih jauh, LMA Nabire merancang program tindak lanjut seperti dialog rutin, pelatihan, hingga pembentukan kelompok pemantaukeamanan adat di tingkat kampung. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini memperkuatbahwa upaya menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi kerja gotong royong seluruh komponen masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong terciptanya suasana positifdengan mengajak masyarakat memeriahkan perayaan Natal mulai 1 Desember. Imbauan untuk memasang hiasan dan pernak-pernik Natal di berbagai fasilitas publikmencerminkan komitmen pemerintah membangun atmosfer damai dan penuhkebersamaan. Pendekatan kultural ini menjadi pelengkap terhadap langkah-langkahkeamanan yang dilakukan aparat, sehingga masyarakat tetap fokus pada kegiatan sosialyang bernilai positif. Menolak provokasi 1 Desember bukan sekadar sikap politik, tetapi langkah melindungimasyarakat dari potensi gangguan yang dapat menghambat aktivitas harian dan merusak stabilitas daerah….

Read More

Masyarakat Diimbau Jaga Stabilitas Keamanan Jelang Reuni 212

JAKARTA – Menjelang mencuatnya isu penyelenggaraan reuni kelompok 212, masyarakat kembali diajak menjaga stabilitas keamanan serta tidak mudah terpengaruh ajakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kegiatan publik tetap diperbolehkan selama berlangsung sesuai aturan dan tidak menimbulkan kegaduhan di ruang sosial. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa Pemprov DKI mendukung kegiatan warga selama berlangsung tertib…

Read More

Jelang Reuni 212, Masyarakat Diimbau Untuk Tidak Terprovokasi

JAKARTA – Menjelang rencana penyelenggaraan Reuni 212 di Monas pada 2 Desember 2025, masyarakat diingatkan agar tetap waspada terhadap potensi provokasi dan penyusupan kelompok berkepentingan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap acara tersebut, termasuk adanya kekhawatiran yang disampaikan sejumlah pihak mengenai kemungkinan ditunggangi kelompok berideologi transnasional. Ketua…

Read More