Oleh : Abdul Razak)* Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi ancaman serius yang membutuhkan penanganan terpadu. Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dan pengaruh fenomena El Nino, risiko munculnya titik api di sejumlah wilayah meningkat. Situasi tersebut menuntut keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat pencegahan, mempercepat pemadaman, dan…

Jakarta – Pemerintah terus membuktikan komitmen nyata dalam merespons krisis bencana melalui tindakan cepat, terukur, dan terkoordinasi. Menghadapi eskalasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di puncak kemarau, negara sigap bergerak melalui sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kolaborasi strategis ini difokuskan pada sejumlah titik kritis di Sumatra dan Kalimantan demi…

Jakarta – Pemerintah terus menggalang kekuatan nasional untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan personel, peralatan, serta operasi darat dan udara guna menekan kemunculan titik api (hotspot) sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanganan Kebakaran…

Oleh: Dwi Saputri)* Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027. Strategi tersebut tercermin dalam target realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun, meningkat 13,76 persen dibandingkan target 2026 yang mencapai sekitar Rp2.041,3 triliun. Peningkatan target ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperbesar peran modal produktif dalam menggerakkan perekonomian nasional….

Oleh : Naya Santika Target investasi pada 2027 yang disiapkan pemerintah menjadi sinyal penting bahwapembangunan ekonomi Indonesia diarahkan pada fondasi yang lebih kuat, produktif, dan mandiri. Di tengah kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan, investasi tidak lagi dapatdipandang semata sebagai angka dalam dokumen perencanaan, melainkan sebagai instrumenstrategis untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkanproduktivitas, dan memperluas kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen sebagai salah satu sasarandalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Untukmewujudkannya, investasi dipandang memiliki peran yang sangat penting. Pembahasan antarapemerintah, DPR, Bank Indonesia, Bappenas, dan Danantara menunjukkan adanya upaya untukmenyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, perencanaan pembangunan, serta strategi investasiagar bergerak dalam arah yang sama. Dalam konteks tersebut, target investasi 2027 memiliki makna yang lebih besar daripada sekadarmengejar peningkatan realisasi penanaman modal. Investasi harus diarahkan pada sektor-sektoryang mampu memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Hilirisasi industri, infrastruktur, energi, pangan, teknologi, manufaktur, serta sektor-sektor strategis lainnya perlumendapatkan perhatian karena memiliki kemampuan menciptakan efek berganda terhadapkegiatan ekonomi. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara juga memberikandimensi baru dalam strategi investasi nasional. Lembaga tersebut diharapkan dapat memainkanperan sebagai penggerak investasi, khususnya melalui optimalisasi aset dan kekuatan badan usaha milik negara. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada produktivitas, modal negara dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang. Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menilai investasi akan menjadi salah satu faktorpenting untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6 persen. Ia menekankan bahwapeningkatan pertumbuhan harus berjalan seiring dengan peningkatan investasi sehingga tidakterjadi ketimpangan antara ambisi pertumbuhan dan kapasitas pembiayaannya. Pandangantersebut memperlihatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan nyata darisisi investasi. Pemerintah dan DPR juga membahas target realisasi investasi 2027 yang mencapai Rp2.322 triliun, meningkat dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Angka tersebutmenunjukkan besarnya ekspektasi terhadap investasi sebagai salah satu mesin utamapertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, terdapat pembahasan mengenai rencana investasiDanantara yang disebut mencapai Rp1.200 triliun pada 2027. Kedua angka tersebutmenggambarkan skala besar strategi investasi yang sedang disiapkan untuk menopang agenda pembangunan nasional. Namun, besarnya target tidak boleh berhenti pada pencapaian nominal. Tantangan sesungguhnyaadalah memastikan investasi tersebut benar-benar masuk ke sektor produktif dan menghasilkandampak bagi masyarakat. Investasi yang hanya berorientasi pada aktivitas jangka pendek tanpamemperkuat struktur ekonomi nasional tentu tidak cukup untuk mewujudkan cita-citakemandirian ekonomi. Karena itu, kualitas investasi harus menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu memastikanbahwa investasi mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat rantaipasok nasional, mendorong penggunaan teknologi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sertamembuka kesempatan yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga menyebar kepadamasyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah. Direktur Operasional Danantara Donny Oskaria turut menegaskan posisi investasi sebagai salah satu komponen signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Danantarasedang menyusun desain investasi untuk 2026 dan 2027 sebagai bagian dari strategi mendukungpertumbuhan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa investasi ditempatkan sebagai bagianintegral dari kebijakan ekonomi, bukan agenda yang berdiri sendiri. Di sinilah pentingnya koordinasi lintas lembaga. Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal menilai keterlibatan Danantara dalam pembahasan bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga perencanaan pembangunan diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenaistrategi investasi. Sinkronisasi menjadi penting karena keberhasilan investasi sangat bergantungpada kepastian kebijakan, stabilitas ekonomi, kesiapan infrastruktur, perizinan, hingga kondisisektor keuangan….

Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi fiskal dan investasi berskala besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas penerimaan negara dalam RAPBN 2027. Kebijakan tersebut diarahkan agar ekspansi ekonomi berjalan seiring dengan penguatan fondasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa mengatakan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, namun tetap…

Jakarta – Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu mesin utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027. Sasaran tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan RAPBN 2027 yang dirancang untuk memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta mempercepat transformasi ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan target pertumbuhan ekonomi…

*) Oleh : Desti Aisyah Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan kebebasan masyarakatmenyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan semua pihak menjaga ketenanganpublik dan menghormati proses hukum. Di tengah perbedaan pandangan yang semakin mudah berkembang di ruang publik, kedewasaan demokrasi menjadisemakin penting. Kritik terhadap pemerintah harus tetap memiliki ruang, sementaratindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil. Keduanya tidakseharusnya dipertentangkan karena kebebasan berpendapat dan kepastian hukummerupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Prinsip negara hukummenempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungihak masyarakat.  Peristiwa kericuhan setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya keseimbangantersebut. Aksi yang pada awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasikemudian berkembang menjadi kericuhan yang diwarnai perusakan dan gangguanterhadap ketertiban umum. Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk 160 anak. Dari proses pemeriksaan tersebut, sejumlah orang kemudian ditetapkan sebagai tersangkaberdasarkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Pada perkembanganberikutnya, jumlah tersangka dilaporkan bertambah menjadi 49 orang. Kondisitersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan denganpengamanan massa, tetapi juga bagaimana aparat memilah antara peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan mereka yang diduga melakukanpelanggaran hukum.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pentingnyamembedakan masyarakat yang menjalankan hak menyampaikan aspirasi denganpihak yang diduga melakukan tindakan pidana. Dalam proses penanganannya, kepolisian melakukan pemeriksaan berdasarkan usia, peran, dan dugaan keterlibatanmasing-masing orang yang diamankan. Pendekatan tersebut penting untukmemastikan proses hukum tidak dilakukan secara serampangan. Setiap tindakanaparat mengindikasikan dasar yang jelas, sementara masyarakat yang diperiksa juga mendapatkan kepastian mengenai alasan mereka diamankan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga kepercayaanmasyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakanpemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan hak berpendapat yang harusdilindungi negara. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasimembutuhkan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikanketidakpuasan, termasuk melalui demonstrasi. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari mekanismekontrol masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, menjaga ketenangan publikseharusnya berjalan bersamaan dengan memastikan hak masyarakat untukmenyampaikan pendapat tetap dihormati.  Dalam demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannyapemerintahan. Kritik yang disampaikan secara terbuka dapat menjadi masukan untukmemperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu membangun pendekatan yang mampu membedakankritik, aksi damai, dan tindakan yang benar-benar mengarah pada pelanggaranhukum.  Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril IhzaMahendra meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasipascapemberitaan kericuhan yang terjadi seusai demonstrasi 27 Agustus 2026. Yusrilmengimbau warga agar menahan diri, tidak terprovokasi oleh isu atau informasi yang belum terverifikasi di media sosial, dan menghindari aksi main hakim sendiri. Yusrilturut mengapresiasi massa aksi dan mahasiswa yang sebelumnya telahmenyampaikan aspirasi secara damai. Menurut Yusril, demokrasi tidak boleh hanyadipahami sebatas pelaksanaan pemilu. Demokrasi yang kuat juga membutuhkannegara hukum yang mampu menjamin hak warga negara, memastikan lembaganegara bekerja sesuai kewenangannya, serta menghadirkan kepastian hukum bagiseluruh masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi penting karena demokrasi bukanhanya soal siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga bagaimana negara memperlakukan warga negara setelah proses politik berlangsung.  Dalam konteks tersebut, penegakan hukum berbasis bukti menjadi salah satu buktiyang menjaga kepercayaan publik. Setiap penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang relevan, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedurhukum yang berlaku. Pendekatan ini penting agar masyarakat dapat melihat bahwaproses hukum dilakukan berdasarkan fakta, bukan karena tekanan politik maupunopini yang berkembang di media sosial. Di saat yang sama, masyarakat juga perlumemahami bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi memiliki tanggung jawab. Ketika aksi berubah menjadi kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau tindakanyang membahayakan orang lain, negara memiliki kewajiban untuk melakukanpenegakan hukum….

Oleh: Ricky Rinaldi *) Demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga telah dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan…

JAKARTA — Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap tenang menyusul kericuhan pascademonstrasi 27 Agustus 2026, seiring dengan penyelidikan yang masih dilakukan aparat terhadap kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tidak terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi seputar peristiwa tersebut. Ia…