Kepala BGN, Dadan Hindayana JAKARTA – Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menaikkan alokasi anggaran secara signifikan pada tahun 2026. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah menggelontorkan Rp335 triliun untuk program tersebut, naik 96 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp171 triliun. Anggaran tersebut ditujukan bagi 82,9 juta…
Oleh: Rahman Prawira)* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah secara resmi mengumumkan rencana alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi (MBG) pada tahun 2026. Langkah ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan bentuk nyata…
Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*) Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Angka ini bukan sekadar nominal besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan cerminan keberanian politik untuk menempatkan gizi masyarakat sebagai investasi jangka panjang….
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut telah menangkap 5 anggota pasukan TPNPB-OPM pimpinan Aibon Kogoya. Nabire – Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap Siprianus Weya, anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Penangkapan dilakukan di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Topo, Kabupaten Nabire,…
Ilustrasi penangkapan anggota KKB (Foto: Dok. Satgas Damai Cartenz) Nabire – Penangkapan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh aparat keamanan melalui Operasi Damai Cartenz menegaskan sikap negara yang tidak memberikan ruang sedikit pun bagi aksi terorisme di Tanah Papua. Langkah tegas ini bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga sinyal kuat bahwa kedaulatan bangsa tidak dapat…
Oleh: Loa Murib Penangkapan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh aparat keamanan melalui Operasi Damai Cartenz menjadi bukti nyata bahwa negara tidak memberikan ruang sedikit pun bagi aksi terorisme di Bumi Cenderawasih. Penindakan tegas ini bukan hanya langkah penegakan hukum, tetapi juga pesan kuat kepada pihak-pihak yang mencoba merusak kedaulatan dan mengganggu keamanan nasional. Kasus…
Anggota KKB, Siprianus Weya Oleh : Yohanes Wandikbo )* Penangkapan anggota kelompok bersenjata yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) oleh Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz kembali menegaskan ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Tanah Papua. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan aparat dalam mengungkap tindak kriminal bersenjata, tetapi…
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Laman PPATK) Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir dompet digital yang terindikasi terhubung dengan judi daring. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta teknologi pemblokiran baru agar pemberantasan judi daring lebih efektif. Kepala PPATK Ivan…
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah. Jakarta – Pemerintah berencana menyesuaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2026. Rencana tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati…
Menteri Keuangan, Sri Mulyani JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memastikan rencana penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 2026 mendatang. Namun, penyesuaian tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat. “Kalau dilakukan sekaligus tentu risikonya tinggi. Dengan bertahap, kami berharap penyesuaian lebih terukur dan…
