Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang direvisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru, sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana nasional. Kebijakan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang KUHAP yang baru pada akhir Desember 2025, menyusul pengesahan oleh DPR…
Oleh : Rudi Hardianto Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak pentingdalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa KUHAP barudirancang untuk melindungi hak warga negara sekaligus memperkuat prinsip due process of law dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pemberlakuannya yang direncanakan bersamaandengan KUHP baru pada Januari 2026 menunjukkan keseriusan negara dalam membangunsistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, transparan, dan akuntabel, sejalan dengantuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang manusiawi dan bebas dari penyalahgunaanwewenang. Selama ini, kritik terhadap praktik penegakan hukum kerap mengarah pada potensi abuse of power aparat penegak hukum, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. KUHAP baruhadir sebagai koreksi struktural atas problem tersebut dengan memperkuat mekanismepengawasan dan kontrol peradilan. Negara tidak lagi hanya menitikberatkan efektivitaspenindakan, tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan aparat tunduk pada hukum dan dapatdiuji secara objektif. Pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi perlindungan hak asasimanusia dalam proses pidana. Pemerintah, melalui penandatanganan undang-undang oleh Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen untuk menata ulang relasi antara kewenangan negara dan hak warganegara. Pemberlakuan KUHAP baru bersamaan dengan KUHP baru mencerminkan desainkebijakan yang komprehensif, di mana hukum materiel dan hukum acara berjalan selaras. Dalamkerangka ini, pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum menjadisalah satu fokus utama. Negara memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan harus sesuaidengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri dan tidak menyimpang demi kepentinganpribadi atau golongan. KUHP baru mengatur tindak pidana jabatan secara lebih terperinci dan terintegrasi, termasukperbuatan melawan hukum atau pengabaian kewajiban oleh pejabat yang merugikan orang lain. Pengaturan ini membuka ruang pengawasan substantif oleh pengadilan terhadap tindakan aparatsejak tahap awal proses pidana. Dengan demikian, prinsip due process of law tidak lagi sekadarjargon, melainkan menjadi pedoman nyata dalam praktik penegakan hukum. Setiap upaya paksa, mulai dari penangkapan hingga penahanan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukumdan moral. Penguatan due process of law dalam KUHAP baru juga tercermin melalui peningkatantransparansi, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi pengawasan seperti kamera pengawasdalam proses pemeriksaan. Transparansi ini berfungsi ganda, yakni melindungi aparat yang bekerja sesuai prosedur sekaligus melindungi warga negara dari praktik pemeriksaan yang melanggar hukum. Rekaman pemeriksaan menjadi instrumen akuntabilitas yang dapat diuji olehberbagai pihak, termasuk dalam proses pembelaan di pengadilan. Dari sisi legislatif, dukungan terhadap KUHAP baru juga datang dengan penekanan pada aspekimplementasi. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai bahwa keberhasilan undang-undang ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum di lapangan. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar seluruh aparat memilikipedoman kerja yang sama dan tidak lagi mempraktikkan penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, aturan yang baik harus diiringi dengan kapasitas dan integritas pelaksana agar benar-benar melindungi hak warga negara. Dukungan dari kalangan profesi hukum, khususnya advokat, juga memperkuat legitimasiKUHAP baru. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia memandang regulasiini sebagai langkah maju dalam memperkuat prinsip due process of law. Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto, menilai bahwa pengaturan mengenai perlindungan advokat danperluasan hak pendampingan hukum merupakan investasi penting bagi integritas sistemperadilan. Dalam pandangannya, perlindungan terhadap advokat sejatinya adalah perlindunganterhadap masyarakat, karena advokat berperan menjaga keseimbangan antara kewenangannegara dan hak individu KUHAP baru juga memperluas hak pendampingan hukum tidak hanya bagi tersangka, tetapijuga bagi saksi dan korban sejak tahap awal proses hukum. Kebijakan ini memperkuat aksesterhadap keadilan dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan pendampingan yang memadai, risiko pelanggaran prosedur dan tekananpsikologis dalam proses pemeriksaan dapat diminimalkan, sehingga kualitas penegakan hukummeningkat secara keseluruhan. Meski demikian, tantangan ke depan tidaklah ringan. Implementasi KUHAP baru menuntutkemauan politik yang konsisten, peningkatan kapasitas institusi, serta pengawasan publik yang berkelanjutan. Tanpa itu, norma progresif yang tertuang dalam undang-undang berpotensiberhenti sebagai teks hukum semata. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPR, aparatpenegak hukum, organisasi advokat, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar transisi menujuKUHAP baru berjalan efektif dan berimbang. Pada akhirnya, KUHAP baru merupakan refleksi dari kehendak negara untuk menegakkanhukum yang berkeadilan dan beradab. Dengan memastikan perlindungan hak warga negara sertamemperkuat due process of law, pemerintah mengirimkan pesan kuat bahwa penegakan hukumtidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keadilan. Jika dilaksanakan secara konsisten danberintegritas, KUHAP baru berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun kepercayaanpublik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. *Penulis adalah Pengamat Hukum
Oleh: Bara Winatha )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,dipandang sebagai tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Pembaruan hukum acara pidana ini tidak sekadar menjadi konsekuensi logis dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Berbagai…
Jakarta – Pendekatan pengamanan humanis menjadi kunci utama dalam menjaga perayaan malam pergantian Tahun Baru 2025–2026 berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pengamanan humanis juga diperkuat secara nasional melalui keterlibatan Polri yang mengerahkan 234.000 personel di seluruh Indonesia. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pendekatan keamanan dilakukan secara terpadu dan mengedepankan nilai kemanusiaan….
Jakarta – Pengamanan perayaan Tahun Baru di berbagai daerah berjalan lancar dengan situasi yang tetap kondusif. Aktivitas masyarakat terpantau terkendali berkat kesiapsiagaan aparat dan sinergi lintas instansi. Kondisi tersebut tak terlepas dari koordinasi Polri, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. “Berkat kolaborasi dan sinergitas, kami semuanya tetap berada di lapangan untuk meyakinkan bahwa perayaan tahun…
Oleh: Yandi Arya Adinegara )* Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi salah satu momentum penting yang kembali menguji kesiapsiagaan negara dalam menjamin rasa aman masyarakat. Dengan mobilitas publik yang sangat tinggi, libur akhir tahun selalu menghadirkan potensi risiko, mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan, hingga ancaman bencana alam akibat cuaca ekstrem. Namun, rangkaian…
Oleh: Teguh Ahmad Suryadi )* Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan momentum tahunan yang selalu diiringi lonjakan mobilitas masyarakat secara signifikan, terutama di Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial nasional. Peningkatan volume kendaraan di jalan tol, jalan arteri, pelabuhan, hingga kawasan wisata menuntut kesiapan negara dalam memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pada…
Banda Aceh – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh seiring meningkatnya distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak. Di tengah proses penanganan kemanusiaan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga ruang publik tetap kondusif dan terbebas dari segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Percepatan pemulihan tersebut menjadi salah…
Jakarta — Pemerintah terus memacu perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana sekaligus penguatan konektivitas antar wilayah. Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan berkelanjutan agar dampak banjir tidak berkepanjangan terhadap kehidupan sosial…
*) Oleh: Raka Prasetya Pemulihan Aceh pascabanjir dan tanah longsor merupakan agenda prioritaspemerintah yang menuntut kehadiran negara secara nyata dan berkelanjutan. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut tidak hanyamerusak permukiman warga, tetapi juga memutus konektivitas yang menjadi urat nadiaktivitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut bergerak cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintahpusat dan Pemerintah Provinsi Aceh menunjukkan komitmen tersebut denganmemfokuskan langkah pada pemulihan infrastruktur dan perlindungan sosial. Upayaini sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipisahkandari upaya menjaga persatuan nasional. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategipromosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dariseluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak daribahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Salah satu fokus utama pemulihan adalah mengembalikan konektivitas wilayahtengah Aceh yang terdampak cukup parah akibat banjir dan longsor. Jalur transportasiyang terputus selama bencana telah menghambat distribusi logistik, akses layanandasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahmemprioritaskan pembukaan kembali jalur-jalur strategis sebagai langkah awalrehabilitasi. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemulihan infrastrukturbukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi pemulihan kehidupan sosialekonomi. Dengan akses yang kembali normal, masyarakat memiliki ruang untukbangkit dan melanjutkan aktivitas secara bertahap. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa percepatan pemulihan dilakukanmelalui penguatan koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur jalan dan jembatan, tetapijuga mencakup percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagiwarga terdampak. Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial agar masyarakatmemiliki jaring pengaman selama masa transisi pemulihan. Pendekatan komprehensifini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan dirancang untuk menjawab kebutuhanjangka pendek sekaligus jangka panjang. Kehadiran negara diwujudkan secarakonkret melalui program yang terukur dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menekankan bahwa pemulihan infrastrukturpascabanjir memiliki arti strategis bagi keberlangsungan perekonomian lokal. Iamenilai akses jalan merupakan kunci utama pergerakan barang, jasa, danmasyarakat, sehingga perbaikannya tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen penuh memperbaiki titik-titik infrastruktur utama agar distribusi logistikdan bahan bakar kembali lancar. Dengan pasokan yang terjaga, aktivitas ekonomimasyarakat dapat pulih secara bertahap. Komitmen ini menjadi bukti bahwapemulihan Aceh diarahkan untuk menjaga denyut ekonomi rakyat. Sejumlah proyek prioritas pun dikebut untuk memastikan konektivitas antardaerahkembali berfungsi. Pemerintah memfokuskan perbaikan pada jembatan yang menghubungkan Bireuen dan Bener Meriah, serta ruas jalan Simpang KKA–BenerMeriah yang vital bagi mobilitas regional. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukandi koridor Pameu–Aceh Tengah, Nagan Raya–Aceh Tengah, dan Aceh Tengah–GayoLues. Jalur-jalur tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di dataran tinggiAceh. Dengan terbukanya kembali akses ini, mobilitas antar-distrik diharapkan segerapulih dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Di tengah proses pemulihan yang terus berjalan, muncul pula tantangan berupanarasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Pengibaran benderaGerakan Aceh Merdeka (GAM) di beberapa titik dinilai sebagai upaya memanfaatkansituasi bencana untuk menyebarkan sentimen separatis. Ada juga beredarnya sebuahvideo di kanal media sosial Tik Tok oleh pemilik akun @uncle.mus7 yang menyerukanprovokasi agar WNI di Malaysia mengumpulkan dana bagi pembelian senjata gerakanmakar di Aceh. Vīdeo-video provokasi pendukung GAM yang muncul dan beredar di masyarakat Indonesia di Malaysia menunjukan adanya oknum yang inginmemanfaatkan situasi bencana. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai tindakantersebut sebagai bentuk provokasi yang menghasut emosi masyarakat. Ia mendugaada oknum yang menunggangi penderitaan warga untuk membangun kesan seolahpemerintah abai terhadap Aceh. Narasi semacam ini berisiko memelintir realitas di lapangan dan mengerdilkan peran negara. Iwan juga menyoroti maraknya serangan narasi di media sosial yang mencobamemengaruhi persepsi publik terhadap penanganan bencana. Menurutnya, konten-konten tersebut kerap mengabaikan fakta mengenai kehadiran negara dan kerja kerasaparat serta relawan di lapangan. Upaya tersebut, jika dibiarkan, dapat menciptakanketidakpercayaan publik dan membuka ruang bagi pembenaran ide separatisme. Olehkarena itu, ia memandang respons pemerintah harus dilakukan secara tegas namuntetap persuasif. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, sementarapendekatan persuasif penting agar masyarakat tidak kembali terjebak pada trauma konflik masa lalu. Pemerintah dinilai telah mengambil langkah yang tepat dengan mengedepankanpendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan dialog sosial. Penangananprovokasi dilakukan tanpa mengabaikan sensitivitas historis Aceh sebagai wilayahyang pernah mengalami konflik panjang. Dengan tetap memprioritaskan pemulihanbencana dan kesejahteraan rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas dankemanusiaan berjalan beriringan. Pendekatan ini juga mempertegas bahwa negarahadir bukan hanya sebagai otoritas, tetapi sebagai pelindung masyarakat. Dalamkonteks ini, pemulihan Aceh menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaanpublik terhadap negara. Fokus pemerintah pada pemulihan Aceh pascabanjir mencerminkan komitmenmenjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan multidimensi. Bencana alam tidakboleh dijadikan celah untuk memecah belah persatuan atau melemahkan legitimasinegara. Sebaliknya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuatsolidaritas nasional dan gotong royong. Keberhasilan pemulihan Aceh akan menjadicontoh bahwa negara mampu hadir secara cepat, adil, dan berpihak pada rakyat. Hal ini sekaligus menutup ruang bagi narasi-narasi yang mencoba merongrong persatuan. *) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.
