Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemisahan anggaran ini wajib berlaku paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028 atau dua tahun setelah putusan dibacakan. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap menjalankan program prioritas ini dengan mengikuti skema dan kebijakan anggaran…
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2026 tersebut diyakini mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara…
JAYAPURA – Pemerintah menetapkan Papua, khususnya Papua Pegunungan, sebagai prioritas utama dalam percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diambil untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan layanan pemenuhan gizi di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan daerah lain. Fokus pemerintah diarahkan pada percepatan pembangunan dan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi…
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan yang berlaku paling lambat mulai 2028. Purbaya menyatakan pemerintah akan mengikuti putusan MK mengenai pemisahan anggaran MBG dan pendidikan tersebut. “Kita ikuti putusan MK, tahun 2028 kan,” kata Purbaya di Istana…
Oleh: Jonathan Janoel Setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia selalu menjadi momentum untuk merefleksikan makna kemerdekaan yang semakin luas. Di era pembangunansaat ini, kemerdekaan tidak lagi hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan bangsa melepaskan diri dari berbagai persoalanyang menghambat kualitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesaryang masih dihadapi Indonesia adalah stunting, yang berdampak terhadappertumbuhan fisik, perkembangan otak, kualitas pendidikan, hingga produktivitasgenerasi mendatang. Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satuinstrumen strategis pemerintah untuk memperkuat perang melawan stunting. Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik dankelompok rentan, tetapi juga dirancang sebagai intervensi gizi yang lebih terarahdengan menyasar wilayah-wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. Komitmen pemerintah semakin dipertegas melalui keputusan menjadikan daerahdengan prevalensi stunting tertinggi sebagai prioritas percepatan pelaksanaanProgram MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskanbahwa pemerintah telah menggunakan data Kementerian Kesehatan untukmemetakan daerah-daerah yang membutuhkan penanganan gizi secara cepat. Berdasarkan pemetaan tersebut, Badan Gizi Nasional memprioritaskan percepatanoperasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi. Menurut Sudaryono, sejumlah daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, danbeberapa wilayah di Sumatera menjadi fokus utama karena masih memiliki tingkatkerawanan gizi yang relatif tinggi. Pemerintah juga telah mencocokkan lokasi-lokasi prioritas tersebut dengan kesiapan dapur MBG yang sudah dibangunsehingga pelayanan dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu pembangunaninfrastruktur baru. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan kebijakanberbasis data (evidence-based policy) sehingga intervensi dilakukan secara tepatsasaran. Dengan memfokuskan sumber daya pada wilayah yang paling membutuhkan, efektivitas Program MBG diharapkan mampu mempercepatpenurunan angka stunting sekaligus mempersempit kesenjangan layanan giziantardaerah. Namun pemerintah menyadari bahwa keberhasilan perang melawan stunting tidakcukup hanya dengan menyediakan makanan bergizi. Oleh karena itu, pelaksanaanMBG juga dibarengi dengan sistem pemantauan yang komprehensif agar setiapintervensi dapat diukur hasilnya secara objektif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa KementerianKesehatan bersama Badan Gizi Nasional tengah menyempurnakan sasaranpenerima manfaat dengan melibatkan para ahli gizi. Penyempurnaan tersebutmencakup penentuan sekolah penerima manfaat, kelompok usia, lokasi prioritas, hingga ibu hamil dan balita yang memerlukan perhatian khusus. Pendekatan yang lebih spesifik ini diharapkan mampu menghasilkan intervensiyang lebih efektif karena kebutuhan gizi setiap kelompok masyarakat memilikikarakteristik yang berbeda. Pemerintah juga menargetkan pembukaan SPPG di daerah prioritas sebelum awal Agustus 2026 agar masyarakat yang membutuhkandapat segera memperoleh manfaat Program MBG. Selain memperluas jangkauan layanan, pemerintah juga membangun sistemevaluasi yang terintegrasi. Seluruh anak yang mengalami stunting telah terdataberdasarkan nama, alamat, dan nomor identitas sehingga perkembangan status gizinya dapat dipantau secara berkala setelah memperoleh manfaat Program MBG. Pemantauan dilakukan melalui penimbangan rutin di posyandu, sehinggapemerintah dapat mengetahui secara langsung apakah berat badan anak mengalamipeningkatan sesuai target. Apabila hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang belum optimal, komposisi menu dapat segera disesuaikan. Menurut Kementerian Kesehatan, kebutuhan anak stunting tidak hanya bergantung pada kecukupan kalori, tetapi jugaharus dipenuhi melalui asupan protein hewani dan zat gizi yang sesuai dengankondisi masing-masing anak. Pemantauan tersebut juga akan diperkuat melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintahbahkan mengupayakan agar pemeriksaan kesehatan peserta didik dapat dilakukanlebih dari satu kali setiap tahun sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balikyang cepat bagi penyempurnaan pelaksanaan MBG. Di sisi lain, Program MBG juga dirancang memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwakebutuhan bahan pangan bagi SPPG dipenuhi melalui koperasi desa, koperasinelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha lokal. Denganpola tersebut, peningkatan kualitas gizi masyarakat berjalan beriringan denganpenguatan ekonomi desa. Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah sengaja membangun rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM agar manfaat Program MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan, tetapi juga menciptakan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Integrasi dengan Koperasi DesaMerah Putih diharapkan mampu menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksimasyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Semangat perang melawan stunting merupakan bagian dari makna kemerdekaanitu sendiri. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu memastikan setiapanak memperoleh hak untuk tumbuh sehat, mendapatkan asupan gizi yang cukup, serta berkembang secara optimal tanpa terhambat masalah kekurangan gizi. Melalui percepatan Program Makan Bergizi Gratis, penguatan layanan gizi di daerah prioritas, sistem pemantauan berbasis data, serta pemberdayaan ekonomilokal, pemerintah berupaya membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul. Di momentum Kemerdekaan RI, langkah tersebut menjadi bukti bahwaperjuangan bangsa kini tidak hanya mempertahankan kedaulatan, tetapi jugamemerdekakan generasi Indonesia dari stunting sebagai investasi menujuIndonesia Emas 2045. Pemerhati Ketahanan Pangan dan Gizi
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalammeningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Melalui penetapan Papua sebagaisalah satu wilayah prioritas, pemerintah mempercepat pelaksanaan program agar manfaatpemenuhan gizi dapat segera dirasakan oleh anak-anak di berbagai daerah. Kebijakan inimenunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memastikan setiap anak Papua memperolehakses terhadap makanan bergizi sebagai fondasi untuk tumbuh sehat, belajar lebih optimal, dan menjadi generasi unggul yang akan berkontribusi bagi kemajuan Papua dan Indonesia. Percepatan implementasi MBG di Papua sekaligus menegaskan bahwa pemerataanpembangunan dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas kehidupan masyarakatmelalui pemenuhan kebutuhan gizi yang berkelanjutan. Program MBG di Papua menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menciptakangenerasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dengan menjadikan Papua sebagai prioritasutama, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pemenuhan gizi anak-anak melalui penyediaan makanan bergizi yang terencana dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusiaunggul sebagai fondasi kemajuan Papua di masa depan. Penetapan Papua Pegunungan sebagai wilayah prioritas menunjukkan bahwa pemerintahmengedepankan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Percepatan pelaksanaan Program MBG di wilayah tersebut diharapkan mampu memperluasjangkauan pelayanan gizi sehingga semakin banyak anak yang memperoleh manfaat secaralangsung. Kebijakan ini juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikanseluruh wilayah Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hasilpembangunan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Papua Pegununganmenjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam percepatan penataan Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menargetkan penyelesaian penataan fasilitas tersebutdalam waktu satu bulan agar pelaksanaan Program MBG dapat segera berjalan optimal dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Percepatan pembangunan dan penataan SPPG di Papua menjadi faktor penting dalammendukung keberhasilan Program MBG. Keberadaan fasilitas tersebut akan memperkuatsistem penyediaan dan distribusi makanan bergizi sehingga pelaksanaan program berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan. Dengan dukunganinfrastruktur yang semakin baik, anak-anak Papua akan memperoleh akses yang lebih mudahterhadap makanan bergizi setiap hari sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembanganmereka. Program MBG juga menjadi investasi jangka panjang pemerintah bagi masa depan Papua. Pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini akan mendukung pertumbuhan fisik, perkembangankemampuan belajar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menyiapkangenerasi Papua yang sehat, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunandaerah pada masa mendatang. Pemerintah turut memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG dilakukan secara tepatsasaran melalui pemutakhiran data penerima manfaat. Verifikasi terhadap jutaan calonpenerima dilakukan agar distribusi program berjalan efektif dan seluruh anak yang menjadisasaran memperoleh manfaat sesuai ketentuan. Langkah tersebut mencerminkan komitmenpemerintah dalam menghadirkan tata kelola program yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Program MBG diperuntukkan bagi seluruh anak Indonesia dengan pelaksanaan yang mengutamakankebutuhan di setiap daerah. Oleh karena itu, Papua menjadi salah satu wilayah yang memperoleh percepatan implementasi agar manfaat program dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat….
Oleh: Ariv Rachman Noegraha Tidak banyak program publik berskala nasional yang mampu menyentuh begitu banyak aspek pembangunan sekaligus seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya berbicara mengenai pemenuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga mengenai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, pengurangan stunting, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga penguatan ketahanan pangan nasional….
Oleh: Siwi Nur Aini *) Pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saingglobal memerlukan fondasi kesehatan serta pemenuhan gizi yang kokoh sejak dini. Kebijakan investasi pada fisik dan kecerdasan anak-anak bangsa bukan lagi sekadarpilihan program sekunder, melainkan imperatif strategis negara dalam menyongsongbonus demografi. Di tengah dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perhatian publik sering tertuju pada isu pembiayaan dan tata kelola alokasiAPBN. Namun, apabila ditelisik dari kerangka kebijakan publik secara komprehensif, kehadiran MBG bukanlah beban yang menggerogoti sektor pembangunan lain, melainkan pilar pelengkap yang sangat penting dalam agenda pembentukan modal manusia jangka panjang. Kekhawatiran publik mengenai potensi pengorbanan anggaran antarprogramstrategis menjadi isu yang cukup hangat di ruang diskusi. Anggapan bahwa alokasipendanaan MBG memicu terhentinya perbaikan infrastruktur sekolah, pengadaansubsidi pupuk, hingga revitalisasi irigasi pertanian merupakan bentuk kekeliruanpemahaman terhadap mekanisme struktur fiskal negara. Pemerintah secarakonsisten menegaskan bahwa program gizi nasional tidak mengorbankan program prioritas sektor riil lainnya, melainkan berjalan secara simultan untuk memastikanketersediaan pangan dan peningkatan nutrisi generasi muda dapat tercapai secaraberimbang. Sementara itu, isu mengenai keterlambatan perbaikan gedung sekolah rusak seringkali secara keliru dikaitkan dengan pengalihan dana ke program makanan bergizi. Padahal, pembenahan fisik bangunan sekolah merupakan agenda berkelanjutanyang ditangani melalui alokasi kementerian teknis dan telah berjalan jauh sebelumpembiayaan nutrisi sekolah digulirkan. Pemerintah memandang pemenuhan hakanak dari dua sisi yang sama pentingnya, yaitu penyediaan ruang belajar yang layakserta kesiapan fisik anak didik sebagai penerima materi pembelajaran. Tanpapemenuhan nutrisi yang adekuat, perbaikan sarana sekolah sebesar apa pun tidakakan memberikan dampak optimal terhadap daya tangkap dan konsentrasi belajarpara siswa di kelas. Aspek kepastian hukum tata kelola anggaran negara kini semakin mendapatkanpijakan yang terang. Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbarunya menetapkanbahwa pembiayaan program MBG harus dipisahkan secara tegas dari mandatminimum 20 persen anggaran pendidikan nasional paling lambat pada APBN 2028. Amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo sertadikuatkan oleh pertimbangan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikankepastian bahwa dana 20 persen pendidikan berfokus penuh pada pembiayaankomponen utama seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, saranaprasarana, serta pengembangan kurikulum. Putusan ini justru memperkuat strukturakuntabilitas fiskal negara sekaligus menjamin bahwa komitmen pemenuhan gizianak bangsa tetap memiliki ruang penganggaran mandiri yang legal dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikanjustru membuat komitmen negara terhadap kedua sektor tersebut semakin kokohdan saling memperkuat. Sikap responsif ditunjukkan oleh jajaran kementerian dalam menindaklanjutiketetapan hukum tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikanketerikatan penuh pemerintah terhadap tenggat masa transisi hingga tahun 2028 demi menjaga stabilitas dan kelancaran siklus penyusunan anggaran yang tengahberjalan. Langkah penyesuaian yang terukur ini membuktikan bahwa pemerintahbekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian anggaran agar tidak menggangguoperasional program di lapangan. Masa transisi selama dua tahun akandimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun pemisahan nomenklaturpembiayaan yang rapi, tanpa sedikit pun mengendurkan efektivitas pelaksanaanMBG di seluruh wilayah tanah air. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ahmad Sururi menilai bahwa keputusan pemisahan alokasi dana tersebut justru menjadimomentum sangat strategis bagi peningkatan efisiensi serta kejelasan diferensiasiprogram. Pemisahan ini secara tegas mengukuhkan pendidikan sebagai hakmendasar seluruh warga negara, sementara MBG menempati posisi sebagaiintervensi sosial dan kesehatan yang terarah. Pemantapan regulasi dan aturan teknisyang disiapkan pemerintah bersama DPR dipastikan akan menghapus potensitumpang tindih anggaran sekaligus mendorong efisiensi belanja negara agar setiaprupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata. Alokasi anggaran MBG yang dirancang secara matang tercermin dari visi jangkapanjang pemerintah yang terukur dan berdampak luas. Pembiayaan MBG tidak bolehdipandang secara sempit sebagai belanja konsumtif belaka, melainkan bentukinvestasi sosial berkesinambungan yang multiplier effect-nya akan dirasakan dalambeberapa dekade mendatang. Selain menurunkan angka stunting dan meningkatkantaraf kesehatan anak-anak, rantai pasok pangan lokal yang diserap untukpemenuhan menu harian secara langsung menggerakkan roda perekonomianperdesaan. Skema ini membuka akses pasar yang pasti bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal, sehingga memicu terciptanya ekosistem ekonomi inklusifyang saling menguntungkan di sekitar lingkungan sekolah. Melalui penataan fiskal yang semakin transparan, kepastian hukum yang terjagamelalui putusan Mahkamah Konstitusi, serta sinergi yang kuat antar-kementerianteknis, Program MBG berada pada koridor pembangunan yang tepat. Pemisahananggaran MBG dari pos pendidikan justru menegaskan bahwa komitmen negara terhadap pemenuhan gizi anak bangsa dan penguatan mutu pendidikan dapatberjalan beriringan secara kokoh. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemenuhannutrisi, mutu pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar dapat bergerak majusecara selaras demi terwujudnya Indonesia Emas. *) Pengamat Kebijakan Publik
Oleh: Adhitya Ramadani)* Pembangunan Koridor Hidrogen Hijau (Green Hydrogen Corridor) menjadi penanda pentingdalam perjalanan transisi energi Indonesia. Kehadiran koridor yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban sepanjang 194 kilometer menunjukkan bahwa pengembanganhidrogen nasional telah memasuki tahap implementasi yang lebih nyata. Tidak lagi berhentipada perencanaan, Indonesia mulai membangun ekosistem hidrogen yang terintegrasi sebagaifondasi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing. Peluncuran Green Hydrogen Corridor yang beriringan dengan pengenalan Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel (H2 DDF) dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 menjadi momentum penting bagi pengembangan energi baru dan terbarukan. Forum internasional tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, badan usaha, akademisi, investor, lembaga riset, hingga mitra internasional dalam memperkuat kolaborasimembangun ekosistem hidrogen nasional. Melalui sinergi tersebut, Indonesia menunjukkankeseriusannya dalam menjadikan hidrogen hijau sebagai salah satu pilar utama transisi energinasional. Keberadaan Koridor Hidrogen Hijau memiliki arti strategis karena menjadi jalurpengembangan yang menghubungkan proses produksi, distribusi, hingga pemanfaatanhidrogen dalam berbagai sektor. Infrastruktur tersebut menjadi fondasi awal untukmempercepat penggunaan hidrogen pada sektor transportasi, industri, dan ketenagalistrikan. Dengan adanya koridor yang terintegrasi, pengembangan hidrogen tidak hanya menjadiproyek energi, tetapi juga bagian dari transformasi ekonomi nasional menuju industri yang lebih ramah lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwapengembangan hidrogen sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirianenergi nasional. Hidrogen dipandang memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasisumber energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Di tengahdinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia, pengembangan hidrogen menjadi langkah antisipatif agar Indonesia memiliki sumber energialternatif yang berasal dari potensi dalam negeri. Lebih dari sekadar menyediakan energi bersih, Koridor Hidrogen Hijau juga membukapeluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan ekosistem hidrogen darihulu hingga hilir akan memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumberdaya domestik, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan dayasaing industri nasional. Dengan dukungan sumber energi terbarukan yang melimpah, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain penting dalam ekonomihidrogen global. Meskipun pengembangan hidrogen masih menghadapi tantangan dari sisi biaya produksiyang relatif tinggi, optimisme terhadap prospek energi hidrogen terus menguat. Kemajuanteknologi dan meningkatnya investasi di sektor energi bersih diyakini akan mendorongefisiensi produksi sehingga hidrogen menjadi semakin kompetitif sebagai sumber energimasa depan. Oleh karena itu, pembangunan Koridor Hidrogen Hijau tidak hanya menjawabkebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi investasi strategis untuk ketahanan energi jangkapanjang. Komitmen tersebut tercermin dari semakin banyaknya proyek pengembangan hidrogen yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pengembanganhidrogen diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan. Saat ini, puluhan inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen telah berjalandengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah, menunjukkan tingginya kepercayaanterhadap prospek energi hidrogen di Indonesia. Selain membangun koridor utama, pengembangan hidrogen juga diperluas melalui program dedieselisasi di sejumlah daerah seperti Sumba dan Pulau…
Rivka Mayangsari*) Transformasi energi menjadi salah satu agenda strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Salah satu langkah yang kini mendapat perhatian besar adalah pengembangan ekosistem hidrogen hijau sebagai fondasi baru bagi pembangunan ekonomi rendah karbon. Melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan sektor industri, hidrogen hijau diproyeksikan menjadi motor penggerak…
