Pemerintah Perluas Program Hilirisasi di Berbagai Sektor

Pemerintah Perluas Program Hilirisasi di Berbagai Sektor

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperluas program hilirisasi di berbagai sektor strategis guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor di Indonesia. Langkah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi…

Read More
Pemerintah Percepat Program Hilirisasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Percepat Program Hilirisasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah mempercepat pelaksanaan program hilirisasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah. Upaya ini ditandai dengan dimulainya 18 proyek hilirisasi pada tahun 2026 serta penguatan dukungan pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan…

Read More

Pemerintah Optimistis Hilirisasi Perkuat Struktur Industri

Oleh: Farhan Aditya Pranowo Langkah percepatan hilirisasi kembali ditegaskan pemerintah sebagai fondasi utama untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Strategi ini bukan sekadar respons terhadap dinamika global, melainkan pilihan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus menempatkan Indonesia lebih kokoh dalam rantai pasok dunia yang kian…

Read More

Komitmen Pemerintah Dorong Hilirisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Citra Indriani Putri Upaya memperkuat struktur ekonomi nasional kembali menjadi sorotan seiring konsistensi pemerintah mendorong hilirisasi sebagai strategi utama transformasi pembangunan. Kebijakan ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai langkah teknis mengurangi ekspor bahan mentah, tetapi sebagai arah besar untuk memastikan sumber daya alam mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan…

Read More
Penyaluran KPR FLPP Awal Tahun Menguat, Akses Rumah Subsidi Kian Luas

Penyaluran KPR FLPP Awal Tahun Menguat, Akses Rumah Subsidi Kian Luas

Jakarta – Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengawali tahun 2026 dengan tren menguat. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit sepanjang periode 1–31 Januari 2026, mempertegas perannya sebagai motor utama pembiayaan rumah subsidi nasional. Kinerja positif di awal tahun ini…

Read More
Harga Rumah Subsidi 2026 Tetap, Kabar Baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Harga Rumah Subsidi 2026 Tetap, Kabar Baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta – Pemerintah memastikan harga rumah subsidi pada tahun 2026 tetap dipertahankan tanpa kenaikan signifikan. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tengah berupaya memiliki hunian layak melalui program perumahan bersubsidi. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa harga rumah subsidi tahun 2026 tidak mengalami…

Read More

Rumah Subsidi 2026: Harga Tak Naik, Harapan Tetap Terjangkau

Oleh: Alexander Royce*) Di tengah tekanan global terhadap sektor ekonomi, fluktuasi harga bahan bangunan, sertadinamika pasar properti yang cenderung tidak stabil, kebijakan pemerintah untuk menjaga hargarumah subsidi tetap tidak naik pada 2026 menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir secara nyatadalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. Hunian bukan sekadar bangunan fisik, melainkanfondasi kesejahteraan sosial, stabilitas keluarga, dan masa depan generasi. Karena itu, keputusanmenjaga keterjangkauan rumah subsidi bukan hanya kebijakan teknis, tetapi langkah strategisyang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Stabilitas harga rumah subsidi pada 2026 mencerminkan konsistensi pemerintah dalammengelola sektor perumahan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Ketika sektor lain mengalami penyesuaian harga akibat inflasi dan biaya produksi, rumah subsidi justru diposisikansebagai ruang perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan inijuga menunjukkan keberanian negara dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritasutama, bukan sekadar mengikuti logika pasar bebas. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa harga rumah subsidi tahun 2026 tetap tidak mengalami kenaikan. Pernyataanini mencerminkan adanya perencanaan fiskal yang matang, pengelolaan subsidi yang efisien, serta sinergi kebijakan lintas sektor. Pemerintah tidak hanya menjaga angka di atas kertas, tetapimemastikan mekanisme pembiayaan, insentif pengembang, dan dukungan perbankan berjalanselaras. Dalam konteks ini, kebijakan perumahan bukan berdiri sendiri, melainkan menjadibagian dari strategi besar stabilisasi ekonomi nasional. Ketika hunian terjangkau, daya belimasyarakat terjaga, konsumsi domestik tetap bergerak, dan roda ekonomi lokal terus berputar. Kebijakan rumah subsidi yang stabil juga memperkuat rasa aman sosial. Masyarakat pekerjainformal, buruh, pegawai swasta, hingga pelaku UMKM tidak lagi dihantui ketidakpastian akseshunian. Rumah menjadi titik awal pembangunan manusia yang berkelanjutan—tempattumbuhnya anak-anak yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Di sinilah kebijakan perumahanmenjelma menjadi investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusiaIndonesia. Dukungan terhadap kebijakan ini juga tercermin dari langkah-langkah afirmatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menteri PKP, Maruarar Sirait, melalui program alokasi rumah subsidi untuk pelaku UMKM, menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberpikir soal kuantitas hunian, tetapi juga kualitas dampak sosialnya. Kebijakan pemberian 100 unit rumah subsidi untuk UMKM menjadi simbol keberpihakan negara kepada sektor ekonomirakyat. UMKM bukan hanya mesin ekonomi nasional, tetapi juga tulang punggung ketahanansosial masyarakat. Dengan hunian yang layak dan terjangkau, pelaku UMKM memiliki stabilitashidup yang lebih baik, sehingga dapat fokus mengembangkan usaha, menciptakan lapangankerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Langkah ini memperlihatkan bahwa rumah subsidi tidak lagi diposisikan semata sebagaiprogram bantuan, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan. Negara tidak sekadar memberi“atap”, tetapi membangun ekosistem kesejahteraan. Ketika UMKM kuat, ekonomi daerahtumbuh, dan ketimpangan sosial dapat ditekan secara sistematis. Inilah wajah baru kebijakanperumahan yang tidak hanya populis, tetapi juga produktif dan berorientasi jangka panjang. Di tingkat daerah, semangat yang sama juga tampak dari sikap pemerintah kota. Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menunjukkan komitmen kuat terhadap program nasional perumahansubsidi. Keinginannya agar sebagian alokasi rumah subsidi diperuntukkan bagi kelompok profesiseperti wartawan mencerminkan pendekatan kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadapkebutuhan lokal. Pemerintah daerah tidak sekadar menjadi pelaksana teknis, tetapi mitra strategispemerintah pusat dalam memastikan program perumahan benar-benar menyentuh kelompokmasyarakat yang membutuhkan. Sinergi pusat dan daerah inilah yang membuat program rumah subsidi tidak berhenti sebagaislogan. Ia hadir nyata dalam kehidupan masyarakat, menyentuh berbagai lapisan sosial, daripekerja media, pelaku UMKM, hingga kelompok MBR lainnya. Kolaborasi ini menunjukkanbahwa tata kelola pemerintahan berjalan dalam satu arah visi: menghadirkan keadilan sosialmelalui kebijakan konkret. Kebijakan menjaga harga rumah subsidi 2026 tetap stabil juga relevan dengan situasi ekonomiterkini. Di tengah tantangan global, pemerintah memilih jalur proteksi sosial yang progresif. Inisejalan dengan berbagai program nasional lain seperti penguatan ketahanan pangan, stabilisasiharga bahan pokok, dan penguatan sektor UMKM. Rumah subsidi menjadi bagian dari mosaikbesar kebijakan ekonomi kerakyatan yang saling terhubung dan saling menguatkan. Lebih dari itu, stabilitas sektor perumahan juga berdampak pada industri turunan sepertikonstruksi, bahan bangunan, jasa keuangan, hingga transportasi. Dengan tetap bergeraknyasektor rumah subsidi, lapangan kerja terjaga, aktivitas ekonomi lokal hidup, dan efek bergandaekonomi (multiplier effect) tetap berlangsung. Artinya, kebijakan ini bukan hanyamenguntungkan penerima rumah subsidi, tetapi juga menopang struktur ekonomi nasional secaralebih luas. Pada akhirnya, Rumah Subsidi 2026 adalah cerminan komitmen negara dalam menjaga keadilansosial dan kesejahteraan rakyat. Harga yang tak naik bukan hanya angka, tetapi pesan bahwapemerintah berdiri bersama rakyat, menjaga harapan tetap terjangkau, dan memastikan bahwapembangunan Indonesia benar-benar berpijak pada kepentingan masyarakat luas. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Read More

FLPP dan Konsistensi Negara Menjaga Akses Hunian Rumah Subsidi

Oleh: Rukmana Abdul Sucipto (* Kebutuhan akan hunian layak masih menjadi tantangan besar pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan daya beli masyarakat, konsistensi negara dalam menjaga akses rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) patut diapresiasi. Kebijakan peningkatan kuota dan percepatan realisasi penyaluran FLPP menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret untuk memastikan masyarakat berpenghasilan…

Read More

Danantara Perluas Akses UMKM ke Pasar Korporasi danPembiayaan Besar

Oleh: Cahyo Widjaya Danantara mendorong transformasi UMKM dengan membuka akses langsung ke pasarkorporasi dan pembiayaan berskala besar. Lembaga tersebut tidak sekadar berbicara tentangpemberdayaan, melainkan membangun jalur konkret agar pelaku usaha kecil masuk keekosistem business-to-business (B2B) yang lebih stabil, terukur, dan berorientasi jangkapanjang. Strategi tersebut menempatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok korporasi, termasuk BUMN, sekaligus memperluas akses terhadap sumber pendanaan yang lebih kuat. Komitmen tersebut menguat seiring kebutuhan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Danantara melihat UMKM bukan hanya sebagai pelaku ekonomi skala mikro, melainkansebagai mesin pertumbuhan yang sanggup menopang daya tahan ekonomi. Karena itu, perluasan akses pasar dan pembiayaan besar menjadi fokus utama agar UMKM tidak terjebakpada pola usaha tradisional yang terbatas. Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, menegaskanlembaganya sengaja menggeser orientasi UMKM dari pasar business-to-consumer (B2C) menuju B2B.  Ia memandang langkah tersebut sebagai strategi percepatan agar pertumbuhan usaha lebihterukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pasar B2C memang luas, namun pasar korporasimenawarkan kontrak jangka panjang, volume transaksi besar, serta kepastian permintaanyang lebih stabil. Dendi menjelaskan Danantara memanfaatkan platform digital seperti Pasar Digital UMKM milik Telkom untuk mempertemukan pelaku usaha dengan kementerian, lembaga, pemerintahdaerah, dan BUMN sebagai offtaker.  Integrasi pengadaan barang dan jasa melalui platform tersebut membuka peluang transaksiyang jauh lebih besar dibandingkan pola konvensional. Ia melihat BUMN sebagai pasarraksasa yang selama ini belum sepenuhnya digarap UMKM secara optimal. Lebih jauh, Dendi menilai integrasi ke ekosistem B2B tidak hanya memperluas pasar, tetapijuga memaksa peningkatan profesionalisme. UMKM dituntut menata manajemen, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat tata kelola agar mampu memenuhi standarkorporasi.  Danantara kemudian mendorong business matching, pendampingan komersialisasi digital, serta penguatan kompetensi agar pelaku usaha siap bertransaksi secara daring dan memenuhikebutuhan pengadaan skala besar. Ia juga menekankan pentingnya akses pembiayaan sebagai fondasi ekspansi. Ketika UMKM sudah mengantongi kontrak offtake dari BUMN, kebutuhan modal kerja otomatis meningkat. Tanpa dukungan pembiayaan memadai, peluang pasar korporasi justru sulit dimanfaatkan. Karena itu, Danantara menempatkan pembiayaan sebagai prioritas agar UMKM mampumeningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas pasokan. Pandangan tersebut diperkuat Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anton Hendranata. Ia menegaskan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasionalyang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.  Anton menilai peningkatan inklusi dan literasi keuangan, disertai penguatan kapasitas usaha, menjadi kunci akselerasi sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perluasan akses ke pasar korporasi akan efektif bila diiringi pemahaman keuangan yang baikdan tata kelola usaha yang kuat. Anton memandang kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pengelola investasi sepertiDanantara dapat mempercepat transformasi tersebut. Ketika akses modal semakin luas danpasar semakin terbuka, UMKM memiliki ruang untuk naik kelas, meningkatkanproduktivitas, serta memperkuat daya saing. Sinergi tersebut pada akhirnya memperkuatekosistem ekonomi nasional secara menyeluruh. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya optimalisasipenyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran. Ia tengah membahaskemungkinan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuatdistribusi KUR kepada UMKM. Purbaya menilai masih terdapat pelaku usaha yang belummemperoleh akses pembiayaan, sehingga diperlukan langkah strategis agar penyaluransemakin efektif. Menurut perhitungannya, pemerintah selama ini mengalokasikan subsidi bunga KUR sekitarRp40 triliun per tahun. Jika PNM berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dana tersebut dapat dikelola lebih efisien dan diarahkan langsung sebagai pembiayaan berbungarendah. Skema tersebut bahkan berpotensi menghimpun dana hingga Rp160 triliun dalamempat tahun, menciptakan daya ungkit pembiayaan yang jauh lebih besar. Purbaya juga menilai PNM memiliki sumber daya manusia berpengalaman dalampembiayaan mikro. Dengan jaringan luas di berbagai provinsi serta ribuan pendampinglapangan, lembaga tersebut mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput. Keahlian tersebut dianggap penting untuk memastikan pembiayaan benar-benar menyentuhUMKM yang produktif dan berpotensi berkembang. Perluasan akses UMKM ke pasar korporasi dan pembiayaan besar akhirnya menjadi dua sisimata uang yang tidak terpisahkan. Danantara membuka pintu pasar B2B melalui integrasidengan BUMN dan platform digital, sementara pemerintah memperkuat fondasi pembiayaanmelalui optimalisasi KUR dan penguatan lembaga penyalur. Ketika akses pasar bertemudengan akses modal, UMKM memperoleh peluang nyata untuk tumbuh lebih cepat, lebihprofesional, dan lebih berkelanjutan. Langkah tersebut bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari desain besarmemperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan strategi terintegrasi antara pasar korporasidan pembiayaan besar, UMKM berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasokindustri nasional, bukan lagi sekadar pelengkap. (*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara

Read More

Danantara Siapkan Ekosistem Besar untuk UMKM: Modal, Pasar, dan Rantai Pasok BUMN

Oleh: Meliana Kede Danantara merancang lompatan besar bagi UMKM dengan membangun ekosistemterintegrasi yang menghubungkan modal, pasar, dan rantai pasok BUMN dalam satuarsitektur ekonomi yang saling menguatkan.  Strategi tersebut tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan, tetapi mengorkestrasi aksesproduksi, distribusi, hingga offtaker korporasi agar pelaku usaha kecil benar-benar naik kelasdan bertumbuh berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif, Danantara menempatkan UMKM sebagai bagian penting daridesain pertumbuhan nasional. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, FithraFaisal Hastiadi, menegaskan arah pembangunan pemerintah melalui proyek Danantaradifokuskan pada penciptaan ekosistem ekonomi inklusif.  Ia menjelaskan pemerintah tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja dan memperkuat kelas menengah. Menurutnya, ekspansi Danantara kesektor seperti peternakan ayam atau tekstil bertujuan mendorong pertumbuhan yang merataagar hasil ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Fithra memaparkan data growth incidence curve yang menunjukkan tekanan terhadap kelasmenengah. Ia menyebut jumlah kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi47,3 juta pada periode 2024–2025.  Kelompok tersebut berada di posisi rentan karena tidak tergolong miskin penerima bantuansosial, namun juga tidak cukup kuat menghadapi gejolak ekonomi. Karena itu, ia mendorongpembangunan inclusive economic ecosystem agar “kue ekonomi” dinikmati masyarakat luasdan tidak membentuk institusi yang bersifat ekstraktif. Visi tersebut diterjemahkan Danantara dalam proyek hilirisasi dan penguatan sektor riil. Enam proyek fase pertama mencakup pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah dan Kuala Tanjung, pengembangan bioetanol di Glenmore, biorefinery di Cilacap, fasilitas poultry terintegrasi di berbagai daerah, serta penguatan industri garammelalui teknologi mechanical vapor recompression di Jawa Timur.  Proyek-proyek tersebut bukan hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapimembuka peluang rantai pasok baru bagi UMKM di sektor pangan, manufaktur, dan jasapendukung. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan lembaganya menyiapkaninstrumen konkret agar UMKM naik kelas. Ia menguraikan ketersediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Mekaar sebagai fondasi pembiayaan.  Selain itu, Danantara menggerakkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untukmemperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan peningkatan kualitas produk. Menurutnya, pembinaan tersebut bertujuan menciptakan standar yang konsisten sehinggaUMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dony juga menekankan konsolidasi BUMN sebagai kunci pembukaan pasar. Ia menjelaskanDanantara memiliki jaringan 130 hotel serta rumah sakit yang dapat dioptimalkan sebagaipasar bagi produk UMKM, mulai dari kebutuhan amenitas hingga pasokan barang dan jasalainnya.  Langkah tersebut mengubah posisi UMKM dari sekadar pemasok kecil menjadi mitrastrategis dalam rantai pasok BUMN. Melalui skema itu, UMKM tidak hanya memperolehakses pasar, tetapi juga kepastian permintaan yang lebih stabil. Perluasan akses tidak berhenti pada sektor konvensional. Chief Marketing Officer DanantaraAsset Management, Dendi Tegar Danianto, mendorong pergeseran orientasi UMKM daribusiness-to-consumer menuju business-to-business.  Ia menilai sektor B2B menawarkan pertumbuhan yang lebih terukur dan berkelanjutan karenakontrak dan volume transaksi cenderung lebih stabil. Dendi menjelaskan pemanfaatanplatform digital seperti Pasar Digital UMKM membuka koneksi langsung antara pelakuusaha dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai offtaker. Menurutnya, potensi pasar BUMN sangat besar dan mampu menjadi lokomotif pertumbuhanUMKM. Integrasi tersebut tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memaksa peningkatanprofesionalisme.  Dendi menyebut Danantara berupaya membuka nilai tambah melalui sistem bisnis yang lebihtertata, efektif, dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi karenatidak semua pelaku usaha siap melakukan transaksi dan komersialisasi secara digital. Selain penguatan kapasitas dan akses pasar, Dendi menempatkan pembiayaan sebagai faktorakselerator. Ia menilai UMKM yang telah memperoleh kontrak B2B memerlukan dukunganmodal agar mampu memenuhi skala permintaan besar. Tanpa pembiayaan memadai, peluangpasar dapat terhambat. Karena itu, integrasi antara akses pasar dan akses pendanaan menjadistrategi kunci dalam desain ekosistem Danantara. Pendekatan menyeluruh tersebut memperlihatkan bahwa Danantara tidak membangunprogram parsial, melainkan arsitektur ekonomi yang menghubungkan produksi, pembiayaan, dan distribusi dalam satu siklus pertumbuhan.  Dengan mendorong BUMN memprioritaskan UMKM dalam rantai pasok, memperluas aksesKUR dan Mekaar, serta mempercepat transformasi B2B digital, Danantara menyiapkanpanggung besar bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh lebih kokoh. Jika desain tersebut berjalan konsisten,…

Read More