Kategori: Ekonomi

Oleh: Rizky Mahardika* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi penggerak baru ekonomi kerakyatan yang mampu membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah. Kehadiran program ini dinilai memberi dampak berlapis terhadap perekonomian nasional karena melibatkan ribuan UMKM, koperasi,…

Oleh: Anggina Putri Anindita* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan dampak luas tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi desa, Badan Usaha…

Oleh: Dalia Kinanti )* Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional.  Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia. Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif.  Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan. Pemerintah ingin memastikan prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian menjadi fondasi utamapembangunan nasional. Pemerintah juga mulai mendorong penguatan sektor-sektor strategis yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan diarahkan pada ketahanan pangan, penguatanindustri nasional, pembangunan infrastruktur produktif, serta peningkatankualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga ditopang produktivitas nasional yang kuat. Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan fiskal melaluipengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan tepat sasaran. APBN diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomisekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Melalui kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah ingin memastikanprogram prioritas nasional tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatankeuangan negara. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong peningkatan investasisebagai bagian dari strategi memperluas lapangan kerja dan memperkuatpertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penyederhanaan regulasi, percepatan hilirisasi, serta penguatan iklim usaha dinilai menjadi langkahpenting untuk menarik minat investor di tengah persaingan global yang semakin ketat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilaipenyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan momentum penting dan bersejarah karena sebelumnya agenda tersebut umumnyadiwakili menteri terkait. Menurutnya, langkah Presiden menunjukkankeseriusan pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah. Iwan Setiawan memandang kehadiran langsung Presiden memberikanpesan kuat kepada publik dan pelaku usaha bahwa pemerintah tidakmenganggap remeh tantangan ekonomi nasional. Ia menilai pemerintahberupaya menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor melaluipenyampaian arah kebijakan yang lebih terbuka dan jelas. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pidatoPresiden memiliki arti penting dalam membangun kembali kepercayaanpublik terhadap kondisi fiskal nasional. Menurutnya, tantangan ekonomisaat ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan, tetapi juga menyangkut persepsi masyarakat terhadap masa depan ekonomiIndonesia. Achmad menilai pasar…

Oleh: Hanif Putra )* Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usahadan arah pembangunan ekonomi nasional.  Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasiekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligusmempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang. Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangkakebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuatkepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikanbahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupabonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber dayaalam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebutmenjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memilikikapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utamapertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilaiIndonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhanekonomi dunia. Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomiIndonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduanbesi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilaimencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonominasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memilikisumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkansepenuhnya. Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuattata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannegara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukungpembangunan jangka panjang. Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalampengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilaipenting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangiketergantungan terhadap tekanan ekonomi global. Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutanpositif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib AboeBakar Alhabsyi, menilai kehadiran langsung Presiden di DPR menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi politikyang sehat dan transparan kepada masyarakat. Menurut Habib Aboe, langkah Presiden memperlihatkan keseriusanpemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia juga memandang penyampaian langsung arahkebijakan ekonomi oleh Presiden menjadi sinyal positif bagi dunia usahakarena menunjukkan adanya kepemimpinan yang aktif dan responsif. Pemerintah sendiri telah menempatkan perlindungan masyarakat sebagaifokus utama kebijakan fiskal nasional. Program-program strategis sepertipenguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatankualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomirakyat diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas kesejahteraanmasyarakat. Dukungan terhadap arah kebijakan Presiden juga datang dari KetuaUmum Partai Rakyat Adil Makmur, Agus Jabo Priyono. Ia menilai pidatoPresiden menjadi penegasan arah baru pembangunan nasional yang berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip Ekonomi Pancasila. Agus Jabo memandang pemerintah sedang membangun model ekonomiyang menempatkan negara sebagai penggerak utama pembangunantanpa menutup ruang partisipasi swasta dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk memastikan kekayaan nasional dapatdimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Agus juga menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo mencerminkan semangat kemandirian nasional melalui penguatanpangan, energi, industrialisasi, dan produksi dalam negeri. Pemerintahdianggap sedang berupaya membangun ekonomi yang tidak hanyaberorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial. Menurut Agus Jabo, arah pembangunan nasional saat ini memperlihatkankeberpihakan yang kuat terhadap masyarakat kecil, termasuk petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi rakyat lainnya. Pemerintah dinilai berupaya memastikan manfaat pembangunan tidakhanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi tersebar secara merata hinggake daerah-daerah. Pemerintah Indonesia…