Oleh: Surya Muhammad Siregar )* Upaya Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah semakin menemukan momentumnya dalam beberapa tahun terakhir. Strategi hilirisasi yang didorong pemerintah menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi nasional menuju struktur yang lebih kuat, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi. Dalam perspektif ekonomi makro, hilirisasi bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan…
Oleh: Yusuf Rinaldi)* Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakinmenunjukkan arah yang jelas, yaitu dengan memperkuat nilai tambah sumber dayaalam melalui strategi hilirisasi. Kebijakan ini bukan sekadar agenda industrialisasibiasa, melainkan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah pemerintahmempercepat hilirisasi menjadi salah satu strategi paling rasional untuk memastikankekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat peranPerusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai instrumen negara dalammengelola sumber daya mineral secara lebih terintegrasi. Langkah ini sangat penting mengingat selama bertahun-tahun Indonesia lebihbanyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Denganpenguatan Perminas, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan mineral tidak lagi berhenti pada aktivitas eksplorasi dan penambangan, tetapi dilanjutkanhingga tahap pengolahan industri bernilai tinggi di dalam negeri. Presiden menekankan bahwa penguatan Perminas akan menjadi kunci bagiterciptanya pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpadu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu berkembangmenjadi pusat produksi dan inovasi industri mineral di tingkat global. Langkah inisemakin relevan jika melihat tren investasi nasional. Data terbaru menunjukkanbahwa sektor hilirisasi menyumbang sekitar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen daritotal realisasi investasi nasional pada 2025. Angka tersebut mencerminkan bahwatransformasi ekonomi berbasis nilai tambah mulai memberikan dampak nyata bagipertumbuhan ekonomi. Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga mendorong pembangunaninfrastruktur industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden atas pembentukanenam KEK baru yang akan difokuskan pada industri berbasis energi dan manufakturberteknologi tinggi. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menjelaskan bahwa seluruh kajian teknis telah rampung dan kinimenunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya sedang mengusulkan adaenam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Presiden. Keenamkawasan tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Fokus industrinya meliputi pengembangankendaraan listrik, smelter pengolahan mineral strategis seperti nikel, hinggapengembangan energi hijau. Strategi ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapijuga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Secara kinerja, KEK telah menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan. Hinggaakhir 2025, total investasi di kawasan ini mencapai Rp335 triliun dan telah menyeraplebih dari 248 ribu tenaga kerja. Dengan penambahan kawasan baru, potensipenciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri tentu akan semakin besar. Di sektor industri pertambangan, komitmen terhadap hilirisasi juga diperkuat olehholding industri tambang nasional MIND ID. Perusahaan ini menjalankan strategiintegrasi industri dari hulu hingga hilir untuk memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya mineral mampu menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menegaskan bahwa integrasi industrimerupakan kunci bagi penguatan hilirisasi nasional. Beberapa proyek strategis yang sedang dikembangkan antara lain pembangunan fasilitas baterai kendaraan listrikmelalui Indonesia Battery Corporation di Karawang serta pengembangan fasilitaspengolahan bauksit hingga aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem industrimasa depan berbasis energi bersih. Namun hilirisasi tidak hanya terjadi di sektor mineral. Pemerintah juga mendorongstrategi serupa di sektor pertanian dan perkebunan. Menteri Pertanian Andi AmranSulaiman menegaskan bahwa kemajuan sektor pangan sangat bergantung padainovasi dan riset. Hal ini ditunjukkan melalui kesepakatan kolaborasi riset antaraKementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sertaBadan Riset dan Inovasi Nasional. Melalui kolaborasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa hasil penelitian tidakberhenti di ruang akademik, tetapi benar-benar masuk ke industri dan menciptakannilai ekonomi baru bagi masyarakat. BRIN sendiri telah menghasilkan ratusan paten di bidang pangan yang siap dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi komoditaspertanian. Pada sektor perkebunan, pemerintah juga mendorong pengembangan produkturunan dari komoditas strategis seperti tebu, kopi, kakao, kelapa, pala, dan lada. Hilirisasi di sektor ini berpotensi meningkatkan nilai tambah produk sekaligusmemperkuat kesejahteraan jutaan pekebun di seluruh Indonesia. Jika dilihat secara menyeluruh, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahsebenarnya merupakan upaya membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat danberdaulat. Dengan memproses sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia dapatmeningkatkan nilai ekspor, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kapasitasindustri nasional. Hilirisasi bukan hanya soal industrialisasi, tetapi juga tentang masa depankesejahteraan bangsa. Dengan kebijakan yang konsisten, dukungan teknologi, sertakolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi, strategi hilirisasi berpotensimenjadi motor utama yang membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. )*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
Jakarta – Pemerintah menghadirkan kebijakan diskon transportasi selama periode Lebaran sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan lebih terjangkau serta memperkuat perputaran ekonomi nasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat dapat menjalani…
Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan stimulus diskon tiket transportasi dengan potongan harga hingga 30 persen. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pergerakan penumpang selama periode Lebaran. Langkah ini juga dinilai strategis dalam mendistribusikan arus mudik agar tidak terpusat pada waktu dan moda tertentu. Sejalan dengan itu, pemerintah juga memastikan…
Oleh: Asep Faturahman)* Pemerintah menghadirkan kebijakan strategis berupa diskon transportasi pada momen Lebaran 2026 sebagai bagian dari upaya memastikan mudik berjalan lebih mudah, terjangkau, dan berdampak luas bagi perekonomian. Melalui paket stimulus yang dirancang dalam APBN 2026, pemerintah tidak hanya berfokus pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga pada penguatan aktivitas ekonomi nasional di awal tahun. Langkah ini…
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Mudik Lebaran selalu menjadi momen mobilitas terbesar masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diperkirakan sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Di tengah tingginya kebutuhan perjalanan, kebijakan diskon transportasi hadir sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli sekaligus memudahkan masyarakat berkumpul dengan keluarga. Direktur Jenderal…
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan mendorong penerima bantuan sosial (bansos) bertransformasi menjadi pelaku ekonomi produktif. Melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi, para penerima bansos kini didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sehingga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berhak memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai bagian…
Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah mendorong penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), untuk bergabung sebagai anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penerima bantuan sosial tidak hanya…
Oleh: Alexander Royce*) Upaya pemerintah mendorong pembangunan ekonomi dari desa terus menunjukkan arah yang semakin konkret. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah program yang tidak hanya bertujuan membangun kelembagaan ekonomi rakyat, tetapi juga mengubah paradigma bantuan sosial dari sekadar perlindungan menjadi pemberdayaan. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah…
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Transformasi penerima bantuan sosial (bansos) menjadi pelaku ekonomi produktif merupakan langkah penting dalam memperkuat kemandirian masyarakat. Upaya ini menandai perubahan paradigma dari pendekatan bantuan yang bersifat konsumtif menuju pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hadir sebagai wadah strategis untuk mendorong perubahan tersebut….
