Kategori: Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan daya beli tetap terjaga sekaligus memperkuat konsumsi domestik pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional. Menteri Koordinator…

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat menjelang Ramadan 1447 H. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk mendukung program ini. Keyakinan tersebut didasari oleh proyeksi peningkatan produksi beras pada awal tahun 2026. “Diperkirakan dengan kenaikan produksi yang ada, (pasokan bagi) bantuan…

*) Oleh: Syamsul Huda  Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, langkah pemerintah menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng menjelang Idulfitri patut diapresiasi sebagai intervensi yang terukur dan berpihak pada rakyat. Ramadan selalu menjadi periode dengan tekanan konsumsi yang meningkat, terutama pada komoditas pangan pokok. Tanpa kebijakan afirmatif, kelompok rentan berpotensi mengalami penurunan daya…

Oleh: Rahman Abdurrahman Kurniawan (* Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan pangan rumah tangga hampir selalu meningkat. Tradisi berbagi, persiapan sahur dan berbuka, hingga kebutuhan menjamu keluarga membuat konsumsi bahan pokok melonjak. Di sisi lain, lonjakan permintaan berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks inilah kebijakan bantuan beras dan minyak goreng yang disiapkan…

*) Oleh: Zulfikar Alamsyah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitasgenerasi masa depan. Melalui penguatan ekosistem MBG, pemerintah memastikanprogram ini berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keseriusantersebut tercermin dari tata kelola yang semakin solid dan kolaboratif, sehingga MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas generasi penerus sekaliguswujud nyata kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebihkuat dan berkeadilan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwapemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, intervensi gizi harus ditempatkan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi lintaskementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikembangkan BGN menjadi fondasi penting dalam pelayanan terpusat bagi ribuanpenerima manfaat. Model ini memungkinkan standar gizi, kualitas layanan, dan efisiensi distribusi dijaga secara konsisten. Namun, skala besar program MBG secaraotomatis menuntut sinergi yang lebih kuat antarsektor. Kesadaran akan kompleksitas tersebut mendorong pemerintah menerbitkan peraturanpresiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam skema ini, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BPOM. Rantai pasok bahan pangan ditangani Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan intervensi untukbalita serta ibu hamil dan menyusui melibatkan kementerian terkait kependudukandan perlindungan perempuan. Pembagian peran ini menandai pendekatan negara yang semakin matang dan sistemik. MBG tidak lagi berdiri sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai ekosistem kebijakan publik. Ketergantungan MBG pada sektor pertanian dan perikanan domestik semakinmenegaskan nilai strategis kolaborasi lintas sektor tersebut. Kebutuhan bahan bakudalam jumlah besar membuka ruang serapan hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya menjawabpersoalan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir. Rantaipasok yang terintegrasi menciptakan kepastian permintaan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Inilah efek berganda yang menjadikanMBG relevan tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonominasional. Peran organisasi masyarakat sipil dalam ekosistem MBG juga tidak dapat diabaikan. Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikanbahwa Muhammadiyah terus mengintensifkan kerja sama dengan BGN dalampelaksanaan MBG. Bagi Muhammadiyah, program ini bukan sekadar distribusimakanan, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia Indonesia. MBG dinilai memiliki nilai tambah strategis karena mampumemadukan misi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah memperkuat legitimasi sosial dan jangkauan program di akar rumput. Dalam implementasinya, Yamin menekankan pentingnya pembangunan ekosistemMBG yang berkelanjutan dan profesional. Muhammadiyah menitikberatkan tata kelolaprogram pada tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, pengelolaan yang amanahdan profesional, serta keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengankebutuhan negara untuk memastikan MBG berjalan akuntabel dan berdampak jangkapanjang. Ke depan, Muhammadiyah berharap kerja sama dengan BGN tidak hanyadiperluas dari sisi jangkauan layanan, tetapi juga pada penguatan literasi dan edukasigizi. Riset dan inovasi gizi pun dipandang penting agar program terus adaptif terhadaptantangan zaman….

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan populis, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga atas gizi yang layak. Di tengah tantangan stunting, ketimpangan akses pangan, dan kualitas sumber daya manusia, MBG menjadi fondasi penting pembangunan jangka panjang bangsa. Pemenuhan gizi yang merata adalah investasi sosial yang dampaknya…