Oleh: Wahyu Hidayat)* Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, masuk dalambabak baru. Berkas tersebut telah dilimpahkan dari Oditurat Militer ke PengadilanMiliter. Merespon hal itu, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikanproses hukum berjalan secara transparan, di samping membuktikan bahwa negara hadir untuk menjamin keadilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.Pemerintah menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap proses hukum tidak lahirsecara instan, melainkan dibangun melalui keterbukaan dan konsistensi dalampenegakan aturan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong persidangan kasuspenyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, harus berjalan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, keadilan terwujud di tengah-tengahmasyarakat. Dia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya sehingga keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga diyakini oleh Masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada kualitas proses hukum yang dijalankan. Profesionalisme menjadi fondasi utama agar setiap putusan dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, transparansi juga diperkuat melalui komitmen institusi militer dalammenangani perkara yang melibatkan anggotanya. Hal ini penting untuk memastikanbahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah, memastikan bahwa persidangan akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan kasussecara jelas kepada publik. Komitmen tersebut menjadi langkah positif dalam membangun kepercayaanmasyarakat. Keterbukaan informasi akan membantu mengurangi spekulasi yang sering kali muncul dalam kasus-kasus sensitif. Di sisi lain, dukungan terhadap transparansi juga datang dari lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antar lembaga negara dalam menjagaakuntabilitas proses hukum. Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto, dalam pemberitaan menyatakan bahwatransparansi dalam persidangan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaanpublik. Ia menilai bahwa keterbukaan proses akan memastikan bahwa hukumditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum menjadi faktor pentingdalam menciptakan sistem peradilan yang kredibel. Ketika semua pihak memilikikomitmen yang sama, maka kepercayaan publik akan lebih mudah terbangun. Transparansi persidangan juga memiliki dampak langsung terhadap persepsimasyarakat terhadap keadilan. Proses yang terbuka memungkinkan publik untukmemahami dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicuketidakpercayaan. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat menilai proses hukum secara lebih objektif. Lebih jauh, transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Masyarakat dapat secara tidak langsung mengawasi jalannya persidangan tanpaharus terlibat secara langsung. Di tengah tingginya perhatian publik terhadap kasus air keras, transparansi menjadifaktor yang menentukan dalam menjaga stabilitas sosial. Informasi yang jelas akanmencegah munculnya rumor yang dapat memperkeruh situasi. Lebih dari itu, transparansi juga memberikan kepastian bahwa proses hukum berjalan sesuaidengan aturan yang berlaku. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam penegakan hukum. Tanpakepercayaan, setiap putusan berpotensi dipertanyakan meskipun telah sesuaidengan prosedur. Dalam kasus ini, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa transparansibukan hanya tanggung jawab satu institusi. Kolaborasi menjadi kunci untukmemastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik. Hal ini juga mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menjagaintegritas sistem peradilan. Integritas yang kuat akan menjadi fondasi bagiterciptanya keadilan yang sesungguhnya. Selain itu, transparansi juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Proses persidangan yang terbuka dapat meningkatkan pemahaman publik tentangmekanisme hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya pada proses yang sedang berjalan. Hal ini akan mengurangi potensi konflik yang muncul akibatkesalahpahaman. Dalam jangka panjang, transparansi dapat memperkuat budaya hukum di masyarakat. Kepercayaan yang tumbuh akan mendorong kepatuhan terhadapaturan. Situasi ini menjadi penting dalam membangun negara hukum yang kuat. Kepatuhanmasyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem hukum. Dengan berbagai langkah yang telah diambil, terlihat bahwa pemerintah seriusdalam menjaga transparansi persidangan. Komitmen ini menjadi sinyal positif bagimasyarakat. Melalui keterbukaan, proses hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan publik. Ini menciptakan keseimbanganyang sehat dalam sistem peradilan. Dengan pendekatan yang terbuka dan profesional, persidangan kasus air kerasdapat menjadi contoh bagaimana hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Pada titik ini, optimisme terhadap proses hukum yang sedang berjalan menjadi halyang wajar dan beralasan. )* Pengamat Hukum
