Kategori: hukum

Oleh : Rivka Mayangsari*) Transformasi digital yang berkembang pesat telah membuka peluang besar dalam mendukung proses pembelajaran anak secara lebih luas dan inovatif. Pemerintah merespons perkembangan ini dengan menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai langkah strategis untuk memastikan ruang digital yang aman,…

Oleh: Asep Faturahman)* Dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) terus menguat seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di era digital. Kebijakan ini dinilai memiliki urgensi tinggi dalam menjawab tantangan zaman, di mana anak-anak semakin akrab dengan teknologi, namun belum sepenuhnya memahami risiko yang…

Oleh: Asep Faturahman)* Dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) terus menguat seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di era digital. Kebijakan ini dinilai memiliki urgensi tinggi dalam menjawab tantangan zaman, di mana anak-anak semakin akrab dengan teknologi, namun belum sepenuhnya memahami risiko yang…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Transformasi digital yang berkembang pesat telah membuka peluang besar dalam mendukung proses pembelajaran anak secara lebih luas dan inovatif. Pemerintah merespons perkembangan ini dengan menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai langkah strategis untuk memastikan ruang digital yang aman,…

Oleh: Raka Bintang Prasetyo Komitmen penegakan hukum yang tegas dan transparan kembali menjadi sorotan publiksetelah mencuatnya kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, AndrieYunus. Kasus ini kini ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, termasuk peradilanmiliter yang menunjukkan keseriusannya dalam mengusut tuntas perkara tersebut tanpapandang bulu. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa supremasi hukum tetap menjadifondasi utama dalam menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menegaskan bahwa kasus ini tidak bolehberhenti pada pelaku lapangan semata. Ia meminta agar proses hukum menelusuri hingga kepihak yang diduga menjadi aktor di balik kejadian tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwanegara tidak memberikan ruang bagi impunitas dalam bentuk apa pun. Presiden juga menilaibahwa tindakan penyiraman air keras merupakan kejahatan serius yang dampaknya tidakhanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menciptakan rasa takut di tengah masyarakatluas. Pernyataan Presiden tersebut memperlihatkan posisi tegas pemerintah dalam memastikanbahwa setiap pelanggaran hukum, terlebih yang bersifat brutal, harus ditangani secaramenyeluruh dan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci pentingdalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama ketika kasus yang terjadi melibatkan dugaan pelaku dari unsur aparat. Dalam perkembangan penyidikan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia DwiNasrullah menyampaikan bahwa empat orang yang diduga terlibat telah resmi ditetapkansebagai tersangka. Mereka kini menjalani penahanan di instalasi tahanan militer denganpengamanan maksimum sejak 18 Maret 2026. Pasal yang dikenakan kepada para tersangkaberkaitan dengan tindak penganiayaan berat, dan proses hukum terus berjalan sesuai denganketentuan yang berlaku. Upaya penyidik untuk meminta keterangan dari korban juga telah dilakukan. Namun, kondisikesehatan Andrie Yunus sempat menjadi kendala sehingga pemeriksaan belum dapatdilaksanakan secara langsung. Dalam situasi tersebut, koordinasi dilakukan dengan LembagaPerlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan perlindungan kepada korban. Hal inimenunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas dalam proses hukum yang berjalan. Kasus ini juga menjadi perhatian karena melibatkan prajurit aktif. Empat anggota yang bertugas di Denma BAIS TNI diduga kuat terlibat dalam insiden yang terjadi di kawasanSenen, Jakarta Pusat, setelah korban menyelesaikan aktivitasnya di kantor YLBHI. Seluruhtersangka kini telah diamankan di Pusat Polisi Militer TNI untuk menjalani proses hukumlebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan militer. Kondisi korban sendiri dilaporkan cukup serius, dengan luka bakar sekitar 20 persen padatubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan tingkat keparahan tinggi. Situasi inisemakin menegaskan pentingnya penanganan kasus secara cepat, tepat, dan berkeadilan, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis. Sebagai bentuk tanggung jawab institusional, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI LetjenYudi Abdimantyo telah menyerahkan jabatannya. Langkah ini dipandang sebagai bagian dariupaya menjaga kredibilitas dan integritas lembaga di tengah sorotan publik. Meski belumdijelaskan lebih lanjut mengenai status pemberhentian maupun penggantinya, keputusantersebut menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam institusinegara. Dukungan juga datang dari legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilaibahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius karena berkaitan dengan nilaidemokrasi dan hak asasi manusia. Pandangan ini memperkuat pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel, serta menunjukkan adanya sinergi antar lembaga negara dalammengawal jalannya penegakan hukum. Peradilan militer selama ini memiliki rekam jejak dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadappelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Sanksi tersebut tidak hanya berupa hukumanpidana, tetapi juga dapat mencakup pemecatan dan penurunan pangkat. Hal ini menunjukkanbahwa sistem hukum militer memiliki mekanisme yang komprehensif dalam menjaga disiplindan integritas institusi. Keterbukaan dalam proses persidangan juga menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik. Sidang militer pada prinsipnya dilakukan secara terbuka, sehinggamasyarakat dapat memantau jalannya proses hukum. Transparansi ini menjadi indikatorbahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara tertutup, melainkan dapat diawasi secaraluas. Dalam konteks yang lebih luas, langkah tegas pemerintah dalam menangani kasus ini sejalandengan berbagai capaian selama setahun terakhir. Pemerintah dinilai berhasil memperkuatstabilitas keamanan nasional, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, sertamendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya tersebut turutmemperkuat sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap berbagai kasus yang berkembang di masyarakat. Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada akhirnya bukan hanyamenjadi ujian bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi momentum untukmenunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi warganya. Konsistensi dalam penegakanhukum yang tegas dan transparan harus terus dijaga agar kepercayaan publik tidak luntur. Sebagai penutup, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi merupakan fondasipenting bagi terciptanya Indonesia yang aman dan beradab. Dengan komitmen bersama, diharapkan setiap bentuk kekerasan dapat ditindak secara tegas sehingga nilai-nilaikemanusiaan tetap terjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peneliti Hukum dan Peradilan

Oleh: Arga Pratama Wijaya Penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum prajurit kembalimenempatkan peradilan militer di bawah sorotan publik, sekaligus menjadi ujian nyata bagikomitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang transparan dan akuntabel, di mana masyarakat kini menaruh harapan besar agar proses hukum tidak hanya berhenti pada pelakulapangan, tetapi juga mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab secaramenyeluruh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secarakomprehensif hingga ke akar persoalan. Arahan tersebut mencerminkan keseriusanpemerintah dalam memastikan bahwa tidak ada ruang bagi impunitas, terlebih ketika kasusmenyangkut institusi strategis seperti militer. Sikap tegas ini menjadi pesan penting bahwanegara hadir untuk menjamin keadilan tanpa pandang bulu, sekaligus menjaga kepercayaanpublik yang selama ini kerap diuji dalam berbagai kasus yang melibatkan aparat. Langkah konkret ditunjukkan oleh Pusat Polisi Militer TNI yang bergerak cepat dalammenetapkan tersangka. Respons ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari GerakanMasyarakat Perangi Korupsi GMPK yang menilai bahwa upaya tersebut menjadi buktimeningkatnya transparansi di lingkungan militer. Penetapan tersangka tidak hanya dimaknaisebagai bagian dari prosedur hukum, tetapi juga sebagai momentum penting dalammemperbaiki persepsi publik terhadap peradilan militer yang sebelumnya kerap dianggapkurang terbuka. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen Yusri Nuryanto menegaskan bahwa tidak adatoleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit. Pernyataan ini diperkuat olehproses investigasi yang dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktianyang kuat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota TNI tunduk pada hukumyang sama, tanpa adanya perlakuan khusus berdasarkan pangkat atau jabatan, sehinggaprinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat benar-benar diwujudkan. Selama ini, keraguan publik terhadap penanganan kasus yang melibatkan aparat memangtidak bisa diabaikan. Persepsi adanya perlindungan institusional sering kali muncul akibatkurangnya transparansi di masa lalu. Namun, langkah cepat dan terbuka dalam kasus inimenjadi jawaban konkret atas keraguan tersebut. Penyampaian identitas serta peran para terduga pelaku kepada publik memperlihatkan bahwa proses hukum berjalan secara terbukadan dapat diawasi oleh masyarakat. Mayjen Yusri Nuryanto juga menjelaskan bahwa empat prajurit telah diidentifikasi dan kinitengah menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Penanganan ini menjadi bukti bahwainstitusi militer tidak menutup diri terhadap pelanggaran internal, melainkan justru berupayamenjaga integritas dan disiplin melalui penegakan hukum yang tegas. Hal ini sekaligusmemperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan internal berjalan sebagaimana mestinya. Dari sisi regulasi, keberadaan Undang-Undang tentang TNI memberikan landasan yang kuatbagi peradilan militer dalam menangani kasus yang melibatkan prajurit. Sistem ini dirancanguntuk menyesuaikan dengan karakteristik institusi pertahanan, namun tetap menjunjungtinggi prinsip keadilan. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara efektif tanpamengabaikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram Profesor Kadri menilai bahwa kasus ini perluditempatkan sebagai tindakan individu, bukan representasi institusi. Pandangan ini pentinguntuk menjaga objektivitas publik agar tidak terjebak dalam penilaian yang menyamaratakan. Ia juga menekankan bahwa persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimanainformasi disampaikan, sehingga komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi faktorkrusial. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh TNI menjadi langkahstrategis untuk mencegah munculnya spekulasi yang tidak berdasar. Kejelasan informasimemungkinkan masyarakat memahami proses hukum secara utuh, sekaligus memperkuatkepercayaan terhadap institusi negara. Transparansi bukan hanya menjadi tuntutan, tetapijuga kebutuhan dalam menjaga legitimasi penegakan hukum. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan transparansi kelembagaan menjadifondasi penting dalam mendukung penegakan hukum yang lebih kredibel. Sinergi antarlembaga juga semakin solid, sehingga berbagai persoalan dapat ditangani secara lebihterkoordinasi. Upaya ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakatterhadap aparat dan institusi negara, sekaligus menunjukkan bahwa komitmen reformasi tidakhanya berhenti pada kebijakan, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata. Penanganan kasus penyiraman air keras ini pada akhirnya menjadi ujian sekaligus peluangbagi peradilan militer untuk menunjukkan kredibilitasnya. Proses hukum yang berjalantransparan dan akuntabel tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi jugamenjadi indikator penting bagi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi militer. Keberhasilan dalam mengungkap kasus ini secara menyeluruh akan memperkuat legitimasiperadilan militer di mata masyarakat. Pada akhirnya, menjaga kepercayaan publik merupakan tanggung jawab bersama yang tidakbisa ditawar. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama untuk memastikanbahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, sekaligus mendorong terciptanya sistem peradilan yang semakin transparan, profesional, danberkeadilan demi masa depan hukum yang lebih baik. *) Pengamat Hukum dan Keamanan