Kategori: Nasional

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas konten negatif, terutama judi daring yang masih mendominasi ruang digital Indonesia. Berdasarkan data periode 10 Agustus hingga 14 September 2025, sebanyak 271.009 konten telah ditindak, dengan mayoritas berupa konten perjudian sebanyak 221.248. Konten penipuan tercatat 3.457, sementara konten meresahkan masyarakat berjumlah 351. “Konten perjudian memang masih…

Oleh: Khalil Satriawan )* Fenomena judi daring kian menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudahan akses internet yang menyebar hingga pelosok negeri membuat praktik ini menjangkau semua kalangan, mulai dari pelajar hingga orang dewasa. Dampak yang ditimbulkan judi daring pun tidak lagi sekadar kerugian finansial, melainkan merambah pada kehancuran keluarga, gangguan kesehatan mental, hingga…

Jakarta – Pemerintah membentuk tim investigasi lintas keahlian guna memperkuat implementasi program Masyarakat Bebas Gizi (MBG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah cepat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. “Tim investigasi ini terdiri dari pakar kesehatan masyarakat, gizi, dan epidemiologi, serta didukung tenaga hukum dan sosial agar hasilnya komprehensif,”…

Jakarta — Pemerintah memperketat standar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan makanan di sekolah. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat prosedur pengolahan makanan di dapur MBG, kewajiban sertifikasi juru masak, hingga inspeksi ketat di lapangan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pemerintah berkomitmen agar MBG tetap berjalan lancar tanpa…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa sebanyak 20.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diprioritaskan memperoleh kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jumlah ini naik dari target awal yang hanya 16.000 koperasi. “Kemarin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan)…

Jakarta — Pemerintah memastikan percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dimulai pada Oktober 2025. Program strategis ini digadang sebagai salah satu solusi nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menjawab keresahan masyarakat di tengah dinamika sosial dan demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini. Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan mampu menjadi penopang distribusi kebutuhan…

Jakarta,- Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi kelompok buruh 17+8 dengan menyiapkan kebijakan konkret untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor padat karya maupun industri strategis. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa salah satu langkah penting adalah dengan menahan laju kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) setidaknya selama…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional melalui berbagai kebijakan insentif yang dirancang untuk memperkuat dunia usaha. Langkah ini dinilai mampu menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru. Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita, menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 10,7 juta warga…

Oleh : Lita Razak )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri, khususnya pada sektor padat karya seperti industri hasil tembakau dan energi ritel. Penegasan ini sejalan dengan aspirasi 17+8 yang mengedepankan perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, serta stabilitas ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan…

Jakarta — Stabilitas keamanan nasional menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya dinamika sosial politik belakangan ini. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk provokasi maupun tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan tidak hanya untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari…