Masyarakat dan TNI Polri Bersatu Lawan Provokasi yang Ancam Demokrasi

Jakarta — Stabilitas keamanan nasional menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya dinamika sosial politik belakangan ini. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk provokasi maupun tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan tidak hanya untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari…

Read More

Masyarakat Bersama Aparat Tegakkan Demokrasi Tanpa Kekerasan

Meulaboh – Semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat keamanan kembali menjadi sorotan positif dalam upaya menegakkan demokrasi tanpa kekerasan. Pasca rangkaian unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, terlihat bahwa pola interaksi yang lebih terbuka, komunikatif, dan saling menghormati mulai tumbuh di tengah dinamika politik nasional. Anggota Dewan…

Read More

Pemerintah Tegaskan MBG Tidak Boleh Terhenti karena Kendala Teknis

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional tidak boleh terhenti hanya karena adanya kendala teknis dalam pelaksanaannya. Kepastian ini disampaikan setelah adanya kasus dugaan keracunan makanan di salah satu lokasi distribusi, yang langsung ditangani dengan sigap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait….

Read More

Sinergitas TNI Polri dan Masyarakat Jadi Penjaga Aspirasi Damai

Jakarta – Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Kolaborasi ini diyakini mampu memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan damai, tanpa menimbulkan keresahan atau aksi anarkis. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat dalam mengawal jalannya demokrasi, khususnya ketika masyarakat menyampaikan…

Read More

Publik Bersama Aparat Tolak Aksi Anarkis Ancam Demokrasi

Jakarta – Penolakan terhadap aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional semakin menguat di berbagai daerah. Publik bersama aparat keamanan menegaskan kesepakatan bahwa segala bentuk kekerasan jalanan, perusakan fasilitas umum, maupun provokasi destruktif tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Kesadaran bersama ini lahir dari pemahaman bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh sehat bila dijalankan secara…

Read More

Pemerintah Kerahkan Tim Investigasi Ahli Tangani Kasus Keracunan MBG

Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak. Tim ini berfungsi memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pemerintah memiliki pijakan ilmiah awal untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat….

Read More

Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset Sesuai Aspirasi 17+8

Jakarta – Langkah cepat pemerintah dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Komitmen ini dinilai sebagai wujud nyata respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan 17+8 yang telah disuarakan dalam berbagai aksi dan forum diskusi…

Read More

Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset untuk Jawab Aspirasi 17+8

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah resmi mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai jawaban atas desakan publik yang terkonsolidasi dalam gerakan “17+8”. RUU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam sidang paripurna DPR. Langkah ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menegakkan keadilan ekonomi di…

Read More

DPR Respon Aspirasi 17+8 Lewat RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2026

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya merespon aspirasi publik, termasuk kelompok 17+8, dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU akan dilakukan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas….

Read More

Bansos Tidak untuk Judi Daring, Pemerintah Tegas Coret Penerima yang Terlibat

Jakarta – Pemerintah pusat semakin tegas dalam menindak praktik judi daring dengan mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini mendapat sorotan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa dan Pacitan, Jawa Timur, yang memastikan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, menegaskan…

Read More