Kategori: Pendidikan

Oleh: Tiana Pramesti )* Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi penegasan nyata bahwa negara mengambil peran aktif dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai strategi berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memandang…

Oleh: Hanif Ridho )* Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi, melainkan menjadi hak dasar yang dapat dirasakan seluruh anak Indonesia, terutama dari kelompok miskin dan rentan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat…

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang semakin terarah, pemerintah tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan yang…

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data guna memastikan program pendidikan tersebut tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas intervensi sosial, khususnya di sektor pendidikan bagi keluarga miskin. “Jadi tidak ada pembukaan…

Oleh: Asep Faturahman)* Prinsip equity in education atau keadilan dalam pendidikan menekankan bahwasetiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses belajar, denganpendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Dalam pendidikan upaya ini semakin diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang menyasarkelompok masyarakat paling rentan. Melalui pendekatan berbasis data, pemerintah memastikan bahwa akses pendidikantidak lagi bergantung pada kemampuan administratif atau inisiatif individu untukmendaftar, melainkan dijemput secara aktif oleh negara. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat dilakukan dengan mengacu pada DTSEN. Skema ini dirancang untuk menjangkauanak-anak dari keluarga miskin, terutama yang berada pada desil 1 dan desil 2, sehingga prinsip keadilan dalam pendidikan dapat diwujudkan secara konkret. Pendekatan ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi kesenjangan aksespendidikan yang selama ini masih menjadi tantangan. Dengan DTSEN, pemerintahmemiliki basis data terpadu yang mampu memetakan kondisi sosial ekonomimasyarakat secara akurat. Hal ini memungkinkan intervensi pendidikan dilakukansecara lebih presisi, sehingga bantuan dan layanan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau mekanismeumum. Agus Jabo menekankan bahwa integrasi program berbasis data menjadi kunciutama dalam memastikan seluruh intervensi sosial berjalan efektif. Dalam kerangkaequity in education, integrasi ini sangat penting karena pendidikan tidak dapatdipisahkan dari faktor sosial lainnya seperti kemiskinan, akses layanan dasar, dan kondisi lingkungan. Dengan DTSEN sebagai rujukan tunggal, berbagai program dapat disinergikan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Pelaksanaan program Sekolah Rakyat berbasis DTSEN juga mencerminkanpentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerahberperan sebagai pelaksana utama di lapangan, sementara pemerintah pusatmemberikan dukungan kebijakan dan teknis. Ketika terjadi kendala, koordinasi yang solid menjadi solusi untuk memastikan program tetap berjalan optimal. Sinergi inimemperkuat upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kemensos, Adrianus Ala mengatakan bahwa pemerintah mendorong pembentukan kelompok masyarakatberbasis data sebagai bagian dari strategi intervensi sosial. Pendekatan ini tidakhanya berfokus pada pemberian akses pendidikan, tetapi juga pada penguatankapasitas keluarga dan komunitas sebagai lingkungan pendukung bagi anak-anakdalam menempuh pendidikan. Melalui pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, intervensi dapatdiarahkan secara lebih tepat kepada kelompok desil 1 hingga 4. Hal ini memperluascakupan manfaat program sekaligus menciptakan ekosistem sosial yang kondusifbagi keberhasilan pendidikan. Dalam perspektif equity in education, langkah inimenunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari akses masuk sekolah, tetapijuga dari keberlanjutan dan kualitas proses belajar. Komitmen terhadap keadilan pendidikan juga diperkuat melalui koordinasi lintassektor di tingkat nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Sekretaris KabinetTeddy Indra Wijaya membahas perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis DTSEN, sekaligus menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pendidikan dan perlindungan sosial agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Integrasi antara penyaluran bantuan sosial dan akses pendidikanmenjadi faktor penting dalam menciptakan keadilan yang nyata, terutama bagikelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan struktural. Pemanfaatan DTSEN dalam program Sekolah Rakyat merupakan wujud konkret dariimplementasi equity in education di Indonesia. Pendekatan berbasis data memungkinkan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan tepat sasaran. Negara tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwalayanan tersebut dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, penguatan DTSEN sebagai instrumen kebijakan akan semakinmenentukan keberhasilan upaya pemerataan pendidikan. Dengan dukungankoordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan,…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Transformasi kebijakan sosial di Indonesia kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data. Salah satu terobosan nyata terlihat dalam mekanisme rekrutmen Program Sekolah Rakyat yang tidak lagi menggunakan pola pendaftaran umum, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan setiap intervensi sosial benar-benar tepat sasaran…

Oleh Marla Prameswari )* Upaya menghadirkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan kembali menemukan momentumnya melalui program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif menjadi instrumen penting dalam mendorong mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu. Anak-anak dari keluarga miskin kerap terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi karena terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Oleh sebab itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Sekolah Rakyat tidak sekadar dimaknai sebagai institusi pendidikan formal, tetapi sebagai representasi dari semangat kolektif dalam memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi kondisi ekonomi. Konsep ini menitikberatkan pada inklusivitas, keterjangkauan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan antara arah kebijakan pembangunan dan…