Dari 22 Persen ke 8 Persen: Mekaar dan Komitmen Melindungi Pelaku Usaha Mikro
Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Kemampuan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang adil bagipelaku ekonomi kecil menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi di samping nilaiinvestasi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Di tengah tantangan ekonomiyang masih dihadapi pelaku usaha mikro, keputusan pemerintah menurunkan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT PermodalanNasional Madani (PNM) dari 22% menjadi 8% menjadi sinyal kuat bahwakeberpihakan kepada sektor usaha paling bawah terus diperkuat.
Kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian angka bunga, melainkan koreksiterhadap hambatan yang selama ini membatasi ruang tumbuh pelaku usaha ultra mikro. Ketika biaya modal semakin ringan, peluang masyarakat untuk memperluasusaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari jerat kemiskinan menjadi semakinterbuka, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwapenurunan bunga PNM Mekaar berlaku bagi seluruh nasabah, termasuk merekayang sebelumnya masih memperoleh pembiayaan dengan bunga lebih tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui masa transisi agar seluruh penerima manfaatmemperoleh perlakuan yang sama, sehingga manfaat program dapat dirasakansecara merata oleh jutaan pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah.
Langkah tersebut memperlihatkan cara pandang baru pemerintah terhadappembiayaan mikro. Selama ini, tantangan terbesar pelaku usaha bukan sematamemperoleh akses pinjaman, melainkan memastikan biaya pembiayaan tetapberada pada tingkat yang memungkinkan usaha berkembang tanpa terbebani cicilanyang terlalu tinggi.
Akses terhadap pembiayaan murah memiliki dampak yang jauh lebih luas daripadahanya menambah modal kerja. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usahamemiliki ruang untuk membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitasproduk, memperluas pemasaran, hingga memperkuat ketahanan usaha ketikamenghadapi gejolak ekonomi.
Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa kebijakanpembiayaan tidak berhenti pada penyaluran modal semata. Pendekatanpembangunan UMKM semakin diarahkan agar pembiayaan berjalan beriringandengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan penguatan ekosistembisnis.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilaipemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usahamampu naik kelas. Menurutnya, akses pembiayaan perlu disertai penguatankapasitas, pendampingan, dan perluasan akses pasar agar pelaku usaha mampumeningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadapperekonomian nasional.
Hal itu sejalan dengan realitas bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masihmenghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kemampuan pencatatan keuangan, penguasaan teknologi digital, hingga akses terhadap jaringan pemasaran. Karena itu, pembiayaan murah akan memberikan hasil yang optimal apabila dipadukandengan proses pendampingan yang berkelanjutan.
Model inilah yang selama bertahun-tahun dikembangkan melalui Program Mekaar. Pembiayaan kelompok, pendampingan rutin, serta edukasi mengenai pengelolaanusaha menjadi kombinasi yang membuat program tersebut mampu menjangkaumasyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses layanan keuangan formal.
Hasilnya mulai terlihat dalam berbagai indikator. Survei lembaga riset independenINDEKSTAT 2025 menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaarmeningkat dari sekitar Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, disertai kenaikankemampuan pengembangan usaha hampir 29%. Data tersebut menunjukkan bahwapembiayaan yang disertai pendampingan mampu menghasilkan dampak ekonomiyang nyata bagi rumah tangga prasejahtera.
Kepercayaan masyarakat terhadap PNM juga tidak lahir secara instan. Hingga kini, program tersebut telah melayani sekitar 23,3 juta perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang mudahdijangkau sekaligus terpercaya.
Direktur Utama PNM, Kindaris, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut ditopangoleh tata kelola perusahaan yang dijalankan secara konsisten dari tingkat pusathingga petugas lapangan. Ia menegaskan bahwa tata kelola bukan sekadarmemenuhi kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk menjagakepercayaan jutaan nasabah yang selama ini menggantungkan pengembanganusahanya melalui program Mekaar.
Penegasan itu penting karena keberlanjutan program pembiayaan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Nasabah akan merasa aman memanfaatkanlayanan keuangan apabila institusi penyelenggara mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan secara konsisten.
Dengan demikian, kebijakan penurunan bunga Mekaar menjadi 8% merupakanbagian dari strategi yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat. Negara berupaya mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendalautama pelaku usaha mikro untuk berkembang.
Kini akses modal semakin terjangkau, pendampingan semakin kuat, dan tata kelolaterus diperbaiki, pelaku usaha mikro memiliki peluang yang lebih besar untukmeningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja di lingkungansekitarnya. Dari penurunan bunga 22% menjadi 8%, tersirat pesan bahwaperlindungan terhadap usaha mikro bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkaninvestasi jangka panjang untuk membangun pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi