Demokrasi Tanpa Kekerasan, Sri Sultan Sampai MUI Imbau Aksi Damai dan Tertib
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendatangi Markas Polda DIY, Jumat malam (29/8/2025), di tengah aksi demonstrasi yang masih berlangsung. (Foto: Pemda DIY)
Jakarta – Di tengah masih adanya serangkaian unjuk rasa yang digelar di sejumlah daerah, suara-suara penyejuk dari berbagai tokoh bangsa mengalun lantang. Mereka sepakat bahwa demokrasi harus tetap tumbuh, namun tidak dengan cara merusak atau mengganggu ketertiban umum.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan pentingnya menjaga tradisi damai dalam berdemokrasi.
“Saya menghargai apa yang Anda semua lakukan. Apa yang Anda semua lakukan itu salah satu dari keinginan kita bersama untuk tumbuhnya demokratisasi di Jogja. Saya pun sepakat dengan itu,” ujarnya di hadapan peserta aksi beberapa waktu lalu.
Namun demikian, Sultan menegaskan bahwa demokratisasi di Yogyakarta tidak boleh dibangun dengan kekerasan.
“Saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua, termasuk diri saya. Apalagi Jogja ini tidak ada kebiasaan terjadi kekerasan-kekerasan di dalam membangun demokrasi,” tuturnya.
Seruan serupa datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Ia mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak demokratis, namun tetap harus mengedepankan ketertiban.
“MUI mengimbau agar yang akan berunjuk rasa tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Silakan melakukan unjuk rasa dengan tertib dan tidak merusak atau anarkis,” ujarnya.
Pesan menyejukkan juga ramai digaungkan masyarakat. Di media sosial, warganet menyerukan agar aksi demonstrasi tidak lagi diwarnai perusakan fasilitas umum. Ajakan ini muncul usai tiga halte TransJakarta, yakni Halte Polda, Halte Senen Toyota Rangga, dan Halte Sentral Senen, rusak hingga terbakar pada Jumat (29/8) lalu.
Kepala Departemen Humas TransJakarta, Ayu Wardhan, menyayangkan insiden tersebut.
“TransJakarta sangat menyayangkan pengrusakan fasilitas publik dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik, agar manfaatnya bisa terus digunakan oleh banyak orang,” ujarnya.
Warganet juga menyoroti potensi adanya provokator yang menyusup dalam aksi. Sejumlah akun menegaskan bahwa aksi bakar halte atau perusakan fasilitas umum bukanlah ciri aspirasi rakyat, melainkan ulah pihak yang ingin memperkeruh suasana.
Demokrasi tidak boleh dibajak oleh provokasi. Aksi massa seyogianya menjadi ruang penyampaian gagasan dan kritik, bukan ruang untuk merusak.
