Keluarga Siswa Sekolah Rakyat Dapat Bantuan Renovasi Rumah Rp20 Juta per Unit
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pendekatan terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Tidak hanya memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan berkualitas, pemerintah juga mulai menyentuh persoalan mendasar yang selama ini menjadi hambatan peningkatan kesejahteraan keluarga, yakni kondisi hunian yang tidak layak.
Melalui sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebanyak 10.000 keluarga siswa Sekolah Rakyat akan menerima bantuan renovasi rumah senilai Rp20 juta per unit.
Pelaksanaan program tersebut kini memasuki tahap verifikasi lapangan di sejumlah daerah, khususnya Jawa Timur yang menjadi salah satu wilayah prioritas. Pemerintah memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memiliki rumah tidak layak huni.
Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Provinsi Jawa Timur, Shinta Dewi Astari, menegaskan bahwa proses verifikasi faktual menjadi tahapan penting sebelum bantuan disalurkan.
“Tadi kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima bantuan, ada tiga lokasi, itu lolos (verifikasi),” ujar Shinta.
Shinta menjelaskan bahwa pengecekan langsung dilakukan untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan kriteria penerima program sehingga bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menyebut proses verifikasi ditargetkan selesai dalam waktu dekat agar pelaksanaan renovasi dapat dimulai secara bertahap.
Dari sisi kebijakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai program renovasi rumah ini merupakan bagian dari implementasi pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga.
“Sekolah Rakyat menjadi pusat pemberdayaan di mana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP,” ujar Saifullah.
Menurut Saifullah Yusuf, keberhasilan pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan intervensi yang lebih komprehensif agar manfaat program Sekolah Rakyat dapat dirasakan seluruh anggota keluarga.
Pandangan serupa disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, yang menilai integrasi program pendidikan dan perbaikan hunian merupakan langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga,” ujar Fajar.
Fajar juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dilakukan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Integrasi lintas kementerian ini bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pembenahan infrastruktur domestik dan pemenuhan kebutuhan dasar hunian,” kata Fajar.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mempercepat pelaksanaan program bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Dukungan penuh dari Kementerian PKP menunjukkan bahwa agenda pembangunan manusia dan pembangunan hunian kini berjalan beriringan sebagai satu kesatuan kebijakan nasional.