MBG dan Transparansi Anggaran: Menepis Kekhawatiran Publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategispemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupangizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang dan kemampuan belajar mereka. Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, kehadiran MBG dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang konkret danmenyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Namun, sebagaimana lazimnya program berskala nasional, muncul pula kekhawatiran publik terkait besarnya anggaran yang dialokasikan dan potensi penyimpangan dalam implementasinya.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Soni Sonjaya, menegaskan pentingnya disiplinterhadap standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi dalam pelaksanaanProgram MBG. menekankan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat, telah memiliki SOP yang jelas dan wajib dijalankan secara disiplin.
Pihaknya mengingatkan bahwa berbagai kejadian menonjol di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Soni kembali menyampaikan ketentuan anggaran program MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program.
Kekhawatiran tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakatdemokratis yang kritis terhadap penggunaan uang negara. Anggaran MBG yang bersumber dari APBN tentu harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Pemerintah menyadari bahwa legitimasi program ini tidak hanya bergantung pada manfaatnya, tetapi juga pada tata kelola anggaran yang bersih dan terbuka. Olehkarena itu, sistem perencanaan, penyaluran, hingga pengawasan dirancang denganmelibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindihmaupun kebocoran.
Secara konsep, MBG tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas2045. Investasi pada gizi anak dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak pada produktivitas, kesehatan, dan daya saing bangsa. Banyak kajianmenunjukkan bahwa kekurangan gizi pada usia sekolah dapat menurunkan konsentrasibelajar dan berimplikasi pada kualitas SDM di masa depan. Dengan demikian, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan yang memiliki dimensiekonomi dan strategis yang luas.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan transparansi anggaranmenjadi kunci utama dalam menepis kekhawatiran publik. Pemerintah perlumemastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat ditelusuri penggunaannya, mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pelaporan di tingkat sekolah. Digitalisasi sistem pelaporan dan penggunaan platform daring untuk memantaurealisasi anggaran menjadi langkah penting untuk memperkecil ruang penyimpangan. Di sisi lain, keterlibatan aparat pengawasan internal pemerintah serta audit rutin olehBadan Pemeriksa Keuangan akan memperkuat akuntabilitas program.
Selain pengawasan formal, partisipasi publik juga berperan penting dalam menjagatransparansi. Orang tua siswa, pihak sekolah, dan masyarakat sekitar dapat menjadipengawas sosial yang memastikan kualitas dan distribusi makanan berjalan sesuaiketentuan. Ketika masyarakat diberi akses informasi yang memadai mengenaianggaran dan mekanisme pelaksanaan, ruang spekulasi dan disinformasi dapatditekan. Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, melainkanstrategi membangun kepercayaan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menjelaskan aspek lainyang perlu dipahami adalah multiplier effect ekonomi dari program MBG. Pengadaanbahan pangan yang melibatkan petani lokal, UMKM, dan pelaku usaha daerahberpotensi menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah. Transparansi dalam proses pengadaan akan mendorong persaingan sehat serta mencegah praktik monopoli. Jikadirancang dengan baik, MBG bukan hanya meningkatkan gizi anak, tetapi jugamemperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal secara simultan.
Tentu saja, tantangan implementasi tidak dapat diabaikan. Luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya kondisi daerah menuntut sistem distribusi yang adaptif dan efisien. Di sinilah pentingnya evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan berbasis data. Pemerintah perlu membuka ruang koreksi apabila ditemukan kelemahan di lapangan. Sikap terbuka terhadap kritik justru akan memperkuat kualitas program dan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik.
Pada akhirnya, MBG harus dilihat sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kekhawatiran publik mengenai anggaran adalah hal wajar, namun dapat dijawab melalui praktik transparansi yang konsisten dan akuntabel. Dengan sistem pengawasan yang kuat, partisipasi masyarakat, serta komitmen politikyang jelas, program ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangunIndonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Transparansi bukan sekadarpelengkap, melainkan pilar utama agar MBG benar-benar dirasakan manfaatnya dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
