Mengawal Program Pengentasan Kemiskinan 2027

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki fase yang semakin strategis menjelang tahun 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, tetapi juga memastikan berbagai program pemberdayaan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks tersebut, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar target penurunan kemiskinan nasional dapat tercapai secara optimal.

Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut diajukan guna memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, hingga pengembangan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. 

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program-program yang menyentuh kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap berjalan efektif di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Dengan pagu indikatif Kemensos tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar target pembangunan sosial dapat terlaksana secara maksimal. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa seluruh program yang dijalankan Kemensos merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling rentan memperoleh perlindungan dan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Menurut Saifullah Yusuf, tambahan anggaran tersebut diperlukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dalam pagu indikatif yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program-program strategis. Ia mengemukakan bahwa anggaran operasional mengalami penurunan signifikan sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, sementara sejumlah program penting seperti operasional bantuan sosial dan pengembangan Sekolah Rakyat masih membutuhkan dukungan yang lebih besar. 

Penguatan program perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan tambahan anggaran tersebut. Selama ini, bantuan sosial berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga daya tahan masyarakat miskin terhadap berbagai tekanan ekonomi. Namun, pemerintah juga berupaya mengubah paradigma bantuan sosial agar tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi penerima manfaat. 

Kemensos saat ini mengembangkan pendekatan yang menekankan proses graduasi keluarga penerima manfaat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat penerima bantuan diharapkan tidak terus bergantung pada program bantuan, melainkan mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri. 

Selain bantuan sosial, Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup pada masa mendatang. 

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Program ini juga terintegrasi dengan sejumlah prioritas nasional lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Program 3 Juta Rumah, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 183 unit Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola bantuan sosial. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat, memperkuat transparansi, serta memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Pemutakhiran data kesejahteraan sosial menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan yang diambil memiliki sasaran yang tepat. 

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan sinergi antarinstansi. Dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5 persen pada 2029, menekan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5 persen, serta mendorong jutaan keluarga penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi. Target tersebut membutuhkan kerja bersama yang konsisten dan terukur. 

Per Juni 2026, realisasi anggaran Kemensos tercatat mencapai Rp 37,96 triliun atau sekitar 45,12% dari total pagu tahun berjalan sebesar Rp 84,13 triliun. Dengan adanya tambahan anggaran pada 2027, pemerintah berharap efektivitas program perlindungan sosial dapat semakin meningkat sekaligus mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan nasional.

Karena itu, pengawalan terhadap Program Pengentasan Kemiskinan 2027 menjadi agenda penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, tata kelola yang transparan, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. 

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia