Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa
Oleh: Yandi Arya Adinegara )*
Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.
Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.
Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga meningkatkan kualitas layanan melalui interoperabilitas data dan pendekatanberbasis komunitas.
Dengan cakupan JKN yang telah mencapai sekitar 98 persen, tantangan berikutnyaadalah memastikan akses nyata hingga ke tingkat desa—dan Kopdes Merah Putihmenjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan tersebut.
Secara konseptual, Kopdes Merah Putih memang dirancang sebagai pusat aktivitasdesa yang holistik. Selain layanan kesehatan melalui apotek dan klinik, koperasi inijuga menghadirkan gerai sembako, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, gerai logistik, serta gerai potensi daerah.
Pendekatan multi-layanan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihatkesehatan sebagai isu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistemkesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan, akses ekonomi, dan layanankesehatan dipadukan dalam satu wadah kelembagaan yang berbasis gotong royong.
Ahmad Zabadi bahkan memproyeksikan dampak besar dari program ini. Jika setiapdesa memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka sekitar 80 jutamasyarakat berpotensi mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baikmelalui jaringan koperasi. Ini bukan angka kecil, melainkan gambaran transformasisistemik yang dapat mengubah wajah pelayanan publik di Indonesia.
Lebih jauh, sinergi antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi kunci keberhasilan implementasi. Keduanya dipandang sebagai “satunyawa” dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dengan integrasi ini, pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, termasuk peningkatan literasi kesehatan masyarakat.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga semakin memperkuat arah kebijakan ini. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Desadan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Gizi Nasional, untuk memastikan perlindungan kesehatan menjangkau hingga kedesa. Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkandesa sebagai pusat pertumbuhan, sebagaimana tercermin dalam visi pembangunanberbasis dari bawah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskanbahwa kesehatan masyarakat desa merupakan fondasi penting dalampembangunan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat desa tidak boleh jatuh miskin hanya karena sakit. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlindungansosial.
Dalam praktiknya, tantangan implementasi tentu tidak ringan. Pembangunan KopdesMerah Putih yang menyasar puluhan ribu titik di seluruh Indonesia menghadapiberbagai kendala, mulai dari ketersediaan lahan hingga kesiapan sumber dayamanusia. Namun, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikanpersoalan tersebut secara bertahap, dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma penting, yaitu dari pendekatansektoral menuju pendekatan integratif. Kesehatan tidak lagi dipandang sebagaiurusan eksklusif sektor medis, tetapi sebagai bagian dari ekosistem sosial-ekonomiyang lebih luas. Koperasi, sebagai institusi yang berakar pada nilai kebersamaan, menjadi kendaraan yang tepat untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
Kopdes Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan instrumenstrategis untuk menutup kesenjangan layanan kesehatan di Indonesia. Jika dijalankan secara konsisten dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, program ini berpotensi menjadi model pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial