Pengesahan KUHAP Telah Sesuai Mekanisme, Tidak Akan Timbulkan Kekosongan Hukum

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana nasional. Di tengah dinamika pembahasan dan perbedaan pendapat di ruang publik, penting untuk ditegaskan bahwa proses legislasi yang ditempuh dalam pengesahan KUHAP telah mengikuti seluruh tahapan sesuai…

Read More

Revisi KUHAP perkuat perlindungan HAM dan berikan kepastian hukum

Jakarta, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Ketika aturan ini diperbarui secara komprehensif, yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga jaminan bahwa setiap proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip…

Read More

KUHAP Disahkan, Pemerintah Ajak Publik Sampaikan Kritik Lewat Mekanisme Hukum yang Sah

Jakarta – Pemerintah resmi mengesahkan KUHAP baru dan menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Di saat bersamaan, masih ada kelompok masyarakat sipil yang belum bisa menerima sepenuhnya atas pembaruan KUHAP tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan sejumlah anggota dewan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) terkait pembahasan revisi KUHAP yang…

Read More

Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos Tahap Akhir 2025 untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh: Alexandro Dimitri*) Menjelang akhir tahun 2025, pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang terus dipercepat. Dengan menargetkan agar seluruh penyaluran triwulan IV dapat dituntaskan paling lambat November, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas strategis dalam menjaga daya…

Read More

Percepatan Distribusi Bansos Gerakkan Ekonomi Hingga Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global terutama menjelang akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar konsumsi rumah tangga hingga investasi kembali…

Read More

Tiga Program Bansos Utama Cair November 2025, Mulai Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan tiga program bantuan sosial (bansos) utama bagi masyarakat rentan memasuki November 2025, sebagai langkah menjaga daya beli serta memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dukungan kepada kelompok rentan sekaligus memastikan ketepatan sasaran, transparansi,…

Read More

Negara Hadir untuk Balita Lansia dan Pelajar Lewat Program Bansos Tepat Sasaran

Jakarta- Upaya pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua lembaga tersebut kini tengah melakukan konsolidasi data melalui program Groundcheck Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data penerima bansos yang digunakan pemerintah benar-benar akurat,…

Read More

Dukungan Elemen Masyarakat Menguatkan Arah Pembangunan Papua

Oleh: Sylvia Mote *) Pembangunan Papua selalu menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatanberbeda dibanding wilayah lain di Indonesia. Pemerintah memahami bahwa percepatanpembangunan di Papua tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan dari pusat atauprogram teknis dari daerah. Letak geografis yang menantang, struktur sosial yang berlapis, serta pengaruh kuat adat dan agama membuat proses pembangunan harusdilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan membumi. Pada titik inilah dukunganelemen masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Di banyak wilayah Papua, keterlibatan tokoh lokal terbukti mampu menjembatanipemerintah dengan masyarakat. Tokoh intelektual Intan Jaya, Yosafat Sani, misalnya, menjadi contoh bagaimana figur masyarakat dapat mempercepat pelayanan publik danmenjaga stabilitas sosial di daerah pedalaman. Ia selama ini aktif menjangkaukampung-kampung terpencil, membantu menyelesaikan persoalan sosial, sertaberperan sebagai komunikator antara pemerintah dan warga. Dengan dukunganfasilitas seperti dua unit MCK dan sarana mobilitas dari pemerintah, Yosafat semakinleluasa melayani masyarakat di wilayah yang sulit ditempuh. Ia juga kerap membukaruang dialog dengan berbagai pihak agar pembangunan fasilitas umum tidak dihambat. Peran semacam ini jarang terlihat tetapi sangat menentukan, sebab tokoh lokal memilikikedekatan emosional yang membuat warga percaya dan merasa dilibatkan dalampembangunan. Dinamika serupa terlihat di tingkat pemerintahan daerah. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menegaskan bahwa pembangunan di wilayahnya harusberjalan dengan menghormati nilai lokal. Ia menempatkan pemerintah, adat, danagama sebagai tiga pilar yang bekerja bersama. Pendekatan ini bukan sekadar slogan, melainkan strategi yang lahir dari realitas sosial Papua Pegunungan, di mana tokoh adatdan tokoh gereja memegang pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Ketikapemerintah mengajak mereka sebagai mitra, pembangunan bukan hanya diterimatetapi juga dipahami sebagai bagian dari upaya bersama membangun masa depandaerah. Tokoh adat juga menunjukkan komitmen yang sama. Lenis Kogoya, tokoh adat Papua yang selama bertahun-tahun terlibat dalam advokasi sosial, menegaskan bahwakeberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintahmembuka ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat. Ia mengingatkan bahwamasyarakat Papua sangat menghargai komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang menghormati struktur adat. Ketika aspirasi masyarakat didengar, pembangunan akanberjalan lebih mulus, resistensi sosial berkurang, dan manfaatnya lebih cepat dirasakan. Perpaduan sikap ini menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi pembangunan. Aparat dapat bekerja lebih aman, tenaga teknis dapat bergerak tanpa hambatan, danmasyarakat merasa bahwa pembangunan hadir bukan sebagai perintah, melainkansebagai kerja bersama yang memberi manfaat nyata. Infrastruktur dasar seperti MCK, air bersih, jalan kampung, dan perumahan tidak lagi dilihat sebagai proyek semata, tetapi sebagai bagian dari perubahan besar yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepatpembangunan Papua melalui penyediaan fasilitas dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pendidikan. Namun tanpa dukungansosial, pembangunan tidak akan mencapai hasil maksimal. Di sinilah peran elemenmasyarakat memperlihatkan dampak pentingnya. Ketika tokoh adat memberi dukunganmoral, tokoh intelektual menjaga dialog, dan tokoh gereja merangkul umat, pembangunan berjalan lebih cepat dan lebih stabil. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakatini semakin diperkuat dengan fokus pada hasil nyata di bidang kesejahteraan dan HakAsasi Manusia (HAM). Para tokoh masyarakat Papua, seperti Imanuel Nerotou, memberikan apresiasi atas program pemerintah yang dinilai mulai menghadirkanperubahan nyata di tingkat kampung. Perubahan tersebut mencakup perbaikan akses jalan yang memudahkan wargamembawa hasil bumi ke pasar, hingga bergulirnya bantuan perumahan. Dukungan inimenjamin bahwa program yang menyentuh kehidupan paling dasar diterima, dijaga, dan didukung oleh masyarakat, menegaskan bahwa pembangunan yang berbasiskearifan lokal dan sentuhan langsung ke rakyat berhasil menumbuhkan kepercayaanpublik serta menjamin akselerasi pembangunan Papua berjalan efektif danberkelanjutan. Semua dinamika ini menunjukkan bahwa Papua sedang bergerak menuju paradigmabaru pembangunan. Pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, melainkan melibatkanmasyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Pendekatan ini menciptakanrasa memiliki yang membuat warga merasa bertanggung jawab menjaga fasilitas danmendukung keberlanjutan program. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat. Masyarakat Papua memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Adatnya kuat, agamanyahidup, dan tokoh-tokohnya memiliki pengaruh besar terhadap komunitas. Ketika seluruhelemen ini bergerak sejalan dengan arah pembangunan pemerintah, Papua dapatmelompat lebih cepat menuju kesejahteraan. Dukungan elemen masyarakat terbukti menjadi fondasi paling kuat bagi masa depanPapua. Pemerintah memiliki kebijakan, tetapi masyarakatlah yang memastikankebijakan itu hidup, diterima, dan bermanfaat. Jika kolaborasi seperti ini terus terjaga, Papua bukan hanya akan membangun infrastruktur, tetapi juga membangunkepercayaan, kedamaian, dan optimisme yang menjadi syarat utama bagi kemajuanjangka panjangnya. *) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Read More

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jalan Baru Menuju Papua Sejahtera

Oleh: Elsy Tabuni* Pembangunan Papua memasuki babak baru yang semakin menegaskan pentingnyakolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Upaya menghadirkankemajuan yang merata kini bukan hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada partisipasi aktif para tokoh adat, tokoh agama, tokoh intelektual, dan warga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Papua menuju masa depan yang lebihsejahtera. Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa percepatan pembangunanharus dilakukan dengan inovasi dan kecepatan berlipat, sebagaimana disampaikanWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa manfaatpembangunan harus dirasakan dua kali lebih cepat dan dua kali lebih besar oleh masyarakat Papua. Pernyataan tersebut menggambarkan tekad kuat pemerintah untukmemastikan Tanah Papua menjadi daerah yang tumbuh secara inklusif dan berkeadilan. Dalam proses pembangunan yang terus digencarkan, dukungan masyarakat Papua menjadi faktor penentu keberhasilan. Salah satunya tampak melalui peran tokohintelektual Intan Jaya, Yosafat Sani, yang menerima berbagai fasilitas pendukung daripemerintah untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemerintahmemberikan dua unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Kampung Mamba serta satuunit sepeda motor untuk menunjang mobilitasnya menjangkau wilayah-wilayah perbukitan dan kampung yang sulit diakses. Menurut Yosafat, dukungan tersebutsangat membantu dalam mempercepat pemenuhan fasilitas dasar masyarakat, terutama air bersih, sanitasi, dan akses layanan sosial. Ia menegaskan bahwapembangunan infrastruktur dasar seperti ini sangat dibutuhkan warga dan menjadidasar penting bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat Papua. Lebih dari sekadar penerima bantuan, Yosafat menunjukkan komitmen kuat sebagaifigur lokal yang mampu menjembatani komunikasi antara berbagai pihak di daerahnya. Ia kerap melakukan pendekatan kultural untuk memastikan bahwa pembangunanfasilitas publik tidak mengalami hambatan di lapangan. Ia menyampaikan bahwa setiappembangunan merupakan investasi bagi masa depan masyarakat dan seluruh pihakperlu memberi ruang agar pembangunan dapat berjalan lancar. Pandangan tersebutmemperlihatkan bahwa tokoh-tokoh lokal tidak hanya berperan sebagai mitra teknispemerintah, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang menjaga harmoni demi kelancaran pembangunan di daerah. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan Papua juga terlihat secara nyata dalamsektor pendidikan, yang terus mengalami kemajuan signifikan selama pelaksanaanOtonomi Khusus (Otsus). Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Papua, Elia Waromi, menyampaikan bahwa sejak Otsus diberlakukan, kesempatanbelajar bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) semakin terbuka lebar. Pemerintahmemberikan afirmasi pendidikan melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah(ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) yang memungkinkan anak-anak Papua melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri. MenurutElia, kemajuan pendidikan yang dicapai OAP selama 24 tahun pelaksanaan Otsus merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusiaPapua. Lebih jauh, Elia menegaskan bahwa banyak putra-putri Papua kini berhasilmenyelesaikan pendidikan tinggi hingga meraih gelar sarjana, magister, doktor, bahkanprofesor. Ia melihat kemajuan ini sebagai pencapaian penting yang tidak hanyamenunjukkan keberhasilan kebijakan afirmasi, tetapi juga komitmen masyarakat Papua yang semakin menyadari pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju kemandirian dan kemajuan daerah. Ia menyampaikan bahwa seluruh perkembangan tersebut merupakanperwujudan dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, UU Otsus Papua, serta AstaCitaPresiden Prabowo yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusiasebagai prioritas nasional. Narasi keberhasilan pembangunan Papua juga terlihat melalui banyaknya dukungantokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai penggerakperubahan. Mereka menjadi jembatan sosial yang memastikan program-program pemerintah dapat diterima dan dijalankan dengan pendekatan kultural yang tepat. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan Papua bukan hanya datang dariatas, tetapi tumbuh dari bawah melalui kesadaran masyarakat akan pentingnyastabilitas dan kemajuan bersama. Dukungan masyarakat yang semakin kuatmenciptakan ruang sosial yang kondusif bagi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah juga terus memperluas pendekatan pembangunan yang melibatkanmasyarakat sebagai subjek utama. Pendekatan ini terbukti memberikan dampaksignifikan karena masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri, bukan hanya penerima hasilnya. Melalui dukungan tokoh-tokoh lokal seperti Yosafat dan berbagai figur lainnya, pembangunan berjalan lebih efektif, berkelanjutan,…

Read More

Pemerintah Pastikan Pembangunan Trans Papua Rampung Akhir 2026

Jayapura – Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memastikan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena segmen Mamberamo–Elelim akan rampung pada akhir 2026. Proyek strategis ini menjadi salah satu koridor penting dalam membuka konektivitas darat antara wilayah pesisir dan pegunungan di Bumi Cenderawasih. Pejabat Pembuat…

Read More