Keadilan Butuh Proses, Peradilan Militer Perlu Dihormati

Oleh : Andi S )* Di tengah derasnya dinamika pemberitaan nasional, wacana tentang bagaimana sebuah negara menegakkan hukum di hadapan semua warganya kembali menjadi fokus perhatian publik. Belum lama ini publik Indonesia menyaksikan perkembangan yang cukup intens dalam penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Kasus yang memicu debat tentang jalur peradilan mana yang paling tepat…

Read More
Selamatkan Rp11,4 Triliun, Satgas PKH Serahkan Dana Jumbo ke Kas Negara

Selamatkan Rp11,4 Triliun, Satgas PKH Serahkan Dana Jumbo ke Kas Negara

Jakarta – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Kejaksaan Republik Indonesia menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara dalam prosesi di kompleks Kejaksaan Agung RI, Jumat (10/4/2026). Prosesi penyerahan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, tumpukan…

Read More
Penyelamatan Aset Negara Terus Menguat, Satgas PKH Setor Rp 11,4 Triliun untuk Kepentingan Rakyat

Penyelamatan Aset Negara Terus Menguat, Satgas PKH Setor Rp 11,4 Triliun untuk Kepentingan Rakyat

Jakarta — Upaya penyelamatan aset negara terus menunjukkan capaian signifikan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan dana sebesar Rp 11,4 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ke kas negara dalam seremoni di Gedung Kejaksaan Agung. Penyerahan ini menjadi bukti konkret bahwa negara hadir menjaga kekayaan nasional melalui penegakan hukum yang tegas dan…

Read More

Penyerahan Dana 11.4 T Bukti Ketegasan Hukum dan Integritas PemerintahSelamatkan Aset Negara

Oleh: Ahmad Subarkah Pemandangan tumpukan uang tunai senilai Rp11,4 triliun di Kantor Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 April 2026, bukan sekadar seremonial birokrasi biasa yang kerap menghiasi layarkaca. Bagi publik yang jeli melihat arah kebijakan nasional, peristiwa tersebut adalah proklamasiatas babak baru penegakan hukum di Indonesia, yakni sebuah fase di mana hukum tidak hanyaberfungsi memenjarakan badan, tetapi juga secara agresif memulihkan urat nadi perekonomiannegara.  Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan sekitar satu setengahtahun, langkah strategis melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menjelmamenjadi instrumen penyelamat fiskal yang sangat konkret dan terukur. Fenomena ini menandaipergeseran paradigma penegakan hukum dari yang bersifat retributif semata menjadi restitusifinansial yang masif demi kepentingan rakyat banyak. Langkah pemerintah dalam menarik denda administratif dan menyita aset hasil kejahatan sektorkehutanan merupakan jawaban cerdas sekaligus berani atas tantangan defisit anggaran yang sedang membayangi. Sebagaimana diketahui, data kuartal pertama tahun 2026 menunjukkanbahwa APBN per 31 Maret mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto. Dalam konteks ini, masuknya dana segar belasan triliunrupiah hasil sitaan ke kas negara menjadi suplemen yang sangat krusial. Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa dana yang bersumber daridenda administratif, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta setoran pajak dari sektor-sektor yang sebelumnya gelap, akan dialokasikan secara taktis untuk menambal lubang anggarantersebut.  Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum kini tidak lagi berdiri di menara gading yang terpisah, melainkan berjalan beriringan dengan strategi manajemen keuangan negara yang pragmatis. Kejaksaan Agung di bawah komando ST Burhanuddin kini berperan ganda; tidakhanya sebagai ujung tombak penuntutan, tetapi juga sebagai kurator aset yang produktif bagikekayaan negara yang sempat tercuri oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo secara visioner membedah angka akumulatif Rp31,3 triliun—total dana tunai yang berhasil diselamatkan sejak Oktober 2025 hingga April 2026—ke dalambahasa kebijakan yang lebih manusiawi dan menyentuh kebutuhan akar rumput. Dalampidatonya, Presiden memberikan ilustrasi yang sangat kuat bahwa dana hasil sitaan ini memilikidaya jangkau yang luar biasa untuk menyokong program strategis nasional, terutama di sektorpendidikan. Beliau memproyeksikan bahwa anggaran tersebut mampu membiayai perbaikansekitar 34.000 sekolah di seluruh penjuru Indonesia yang selama berbelas tahun terabaikan. Angka ini secara signifikan melampaui capaian tahun lalu yang hanya mampu merenovasi17.000 sekolah.  Framing kerakyatan ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat luntur terhadap penegakan hukum. Dengan kata lain, pemerintah sedang mengirimkanpesan bahwa setiap rupiah yang dirampas kembali dari pelanggar hukum akan langsungdikonversi menjadi fasilitas publik, seperti renovasi rumah bagi 500.000 keluarga berpenghasilanrendah, yang diprediksi akan memberikan manfaat langsung bagi dua juta jiwa. Selain keberhasilan dalam bentuk uang tunai, pencapaian Satgas PKH dalam menguasai kembaliaset negara berupa kawasan hutan seluas 5 juta hektare adalah sebuah kemenangan kedaulatanyang monumental. Jika dikonversi ke dalam nilai materi, aset lahan tersebut ditaksir mencapaiangka fantastis sebesar Rp370 triliun. Presiden secara gamblang membandingkan nilaipengembalian aset ini dengan total APBN Indonesia yang berada di kisaran Rp3.700 triliun, yang berarti kerja keras Satgas PKH dalam satu setengah tahun terakhir telah berhasilmengamankan hampir 10 persen dari total kekuatan fiskal negara.  Penguasaan kembali lahan-lahan di Kalimantan Barat,…

Read More

Sitaan 11,4 Triliun Tegaskan Komitmen Negara Jaga Aset Publik dan Kuatkan Fondasi Ekonomi

Oleh : Rahman Basyir )* Langkah tegas negara dalam menyelamatkan keuangan publik kembali menunjukkan hasil konkret. Penyerahan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara oleh Kejaksaan Agung menjadi bukti bahwa penegakan hukum tidak lagi berhenti pada aspek normatif, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Momentum ini tidak hanya memperlihatkan keseriusan pemerintah…

Read More
Pasokan Energi Aman di Tengah Gejolak Global, Masyarakat Diimbau Bijak Berhemat

Pasokan Energi Aman di Tengah Gejolak Global, Masyarakat Diimbau Bijak Berhemat

Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa pasokan energi nasional tetap aman dan terkendali di tengah dinamika serta tekanan global yang masih berlangsung. Stabilitas ini menjadi hasil dari langkah strategis yang konsisten dalam menjaga ketahanan energi nasional, termasuk diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan nasional. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan Pertamina Patra Niaga…

Read More

Energi Nasional Terjaga, Pemerintah Ajak Warga Tetap Hemat Konsumsi

Jakarta – Di tengah dinamika global yang masih berkembang, kondisi pasokan energi nasional tetap terjaga dengan baik dan berada dalam kendali pemerintah. Stabilitas ini mencerminkan kesiapan negara dalam mengelola sumber daya energi secara efektif, sehingga kebutuhan masyarakat dan sektor industri dapat terpenuhi secara optimal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat…

Read More

Aman Bukan Berarti Boros: Saatnya Hemat Energi

Oleh: Bara Winatha *) Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi besar dalam budaya kerja dan kebijakan energi sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks. Ketahanan energi tidak lagi hanya dipandang sebagai soal ketersediaan pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan pola konsumsi masyarakat yang harus lebih efisien dan berkelanjutan. Muncullahkesadaran baru bahwa kondisi stok energi yang aman bukanlah…

Read More

Energi Aman, Disiplin Hemat Tetap Diperlukan

Oleh : Abdul Razak)* Upaya menjaga ketahanan energi nasional terus menunjukkan arah yang positif di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan memastikan bahwa pasokan energi, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun liquefied petroleum gas (LPG), tetap aman dan terkendali. Namun demikian, stabilitas ini tetap membutuhkan dukungan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak dan…

Read More
Koperasi Merah Putih Perkuat Pemerataan APBN hingga Masyarakat Bawah

Koperasi Merah Putih Perkuat Pemerataan APBN hingga Masyarakat Bawah

Jakarta – Program Koperasi Merah Putih dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga menjangkau masyarakat lapisan bawah. Kehadiran program ini diyakini mampu memperkuat struktur ekonomi desa sekaligus memastikan manfaat anggaran negara dapat dirasakan secara lebih luas dan merata. Anggota DPR RI Komisi II, Mohammad Toha, menilai Koperasi…

Read More