Pemerintah Siapkan Reskilling bagi Pekerja Terdampak PHK

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global dengan menyiapkan program pelatihan keterampilan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memastikan para pekerja tetap memiliki daya saing, mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan industri, sekaligus memperoleh peluang baru di…

Read More

Reskilling Pekerja dan Jalan Baru Mitigasi PHK

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Perubahan ekonomi global, disrupsi teknologi, dan perlambatan sejumlah sektor industri telah menghadirkan tantangan baru bagi dunia ketenagakerjaan. Di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pendekatan reskilling atau pelatihan ulang semakin dipandang sebagai solusi strategis untuk menjaga daya saing tenaga kerja sekaligus mengurangi risiko kehilangan pekerjaan. Pendekatan ini menunjukkan perubahan orientasi kebijakan ketenagakerjaan….

Read More

Reskilling: Menjaga Daya Saing Pekerja Terdampak PHK

Oleh: Rivka Mayangsari *) Transformasi ekonomi global dan percepatan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap dunia ketenagakerjaan. Digitalisasi, otomatisasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendorong perusahaan untuk terus menyesuaikan model bisnis agar tetap kompetitif. Di tengah dinamika tersebut, pemerintah terus didorong untuk memperkuat kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga mempersiapkan…

Read More

Percepat Perbaikan Program MBG Pemerintah Perkuat Koordinasi BGN-KPK

Jakarta – Pemerintah mempercepat perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi kedua lembaga diwujudkan melalui pembahasan rencana aksi sebagai langkah percepatan implementasi rekomendasi hasil kajian KPK, sehingga pembenahan tata kelola program dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan akuntabel. Plt Deputi Pencegahan dan…

Read More

Pemerintah Bentuk Tim Khusus BGN-KPK untuk Benahi Sistem Program MBG

Jakarta – Sebagai wujud komitmen penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membentuk tim khusus bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah kolaboratif ini diambil untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan, sekaligus memastikan bahwa program strategis nasional tersebut berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring…

Read More

Sinergi BGN-KPK sebagai Momentum Reformasi Program MBG 

Oleh : Abdul Razak)* Momentum reformasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah diperkuat melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memastikan program berskala besar tersebut dapat dijalankan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuattata kelola program strategis nasional melalui penerapan prinsip good governance. Pendampingan yang dilakukan KPK tidak diposisikan semata sebagai instrumenpengawasan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar setiap tahapanpelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berlangsung sesuai regulasi, bebas daripotensi penyimpangan, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagimasyarakat. Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalammembangun sistem pengelolaan anggaran yang semakin kredibel dan berintegritas. Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring…

Read More

Mengawal Reformasi MBG agar Manfaat Gizi Tepat Sasaran

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah berjalan selama beberapa waktu dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga melakukan pembenahan tata kelola agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang adaptif,…

Read More

Resiliensi Media Diperkuat lewat Pengembangan Talenta Keamanan Siber Nasional

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan ruang digital melalui pengembangan talenta keamanan siber guna meningkatkan resiliensi media di tengah ancaman siber, disinformasi, dan penyalahgunaan teknologi digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi kunci menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Untuk itu, pemerintah aktif menyiapkan talenta digital melalui…

Read More

Resiliensi Media, Ketahanan Siber Diperkuat, dari Talenta Digital hingga Kerja Sama Regional

Jakarta – Penguatan resiliensi media nasional terus didorong melalui peningkatan kapasitas talenta keamanan siber, penguatan standar industri, serta perluasan kolaborasi nasional dan internasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas ruang digital, meningkatkan ketahanan media terhadap ancaman siber dan disinformasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik di tengah pesatnya transformasi digital. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui…

Read More

Resiliensi Media, dan Jalan Bertahap Memperkuat Pertahanan Siber

Oleh: Sri Seruni Prabasmoro )* Kehadiran kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang besar bagi peningkatanproduktivitas di berbagai sektor, termasuk media. Namun pada saat yang sama, kehadirannya juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi, manipulasi konten, hingga serangan siber yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, makna penguatan pertahanan siber perlu diperluas, tidaksemata sebagai pembangunan infrastruktur teknologi saja. Ketahanan digital justruharus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan literasiinformasi, dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara kritis, produktif, dan bertanggung jawab. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pemerintahterus memperkuat resiliensi media nasional melalui transformasi program literasidigital yang kini lebih berorientasi pada peningkatan kecakapan masyarakat dalammemanfaatkan AI. Menurutnya, pendekatan literasi yang selama hampir satudekade dijalankan perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologiyang berlangsung sangat cepat. Ia menjelaskan bahwa fokus literasi digital saat ini bergeser dari sekadarpengenalan ruang digital menuju peningkatan keterampilan yang lebih kontekstual. Masyarakat didorong memiliki kemampuan mengenali hoaks, disinformasi, misinformasi, serta berbagai bentuk manipulasi konten yang semakin sulit dibedakanakibat kemajuan teknologi generatif. Resiliensi media tidak hanya ditentukan oleh kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik. Ketika ruang digital dipenuhi informasi yang diproduksi secara otomatis, kualitasverifikasi menjadi semakin penting. Karena itu, penguatan literasi digital perlu dipandang sebagai investasi jangkapanjang bagi ketahanan nasional. Masyarakat yang memiliki kemampuan berpikirkritis akan lebih sulit dipengaruhi oleh informasi yang menyesatkan maupunberbagai bentuk rekayasa digital. Di sisi lain, perkembangan AI juga menghadirkan peluang besar bagi peningkatanproduktivitas media dan dunia kerja. Teknologi ini memungkinkan proses produksiinformasi berlangsung lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau masyarakatdalam skala yang lebih luas. President Director HP Indonesia, Juliana Cen, menilai bahwa AI kini telah menjadibagian penting dalam dunia kerja modern. Menurutnya, penerapan AI yang amandan bertanggung jawab mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membantuorganisasi mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi transformasi digital yang terus berkembang. Ia memandang bahwa AI tidak lagi sekadar menjadi visi jangka panjang, melainkantelah menjadi kebutuhan nyata bagi berbagai institusi. Oleh karena itu, adopsiteknologi harus dilakukan secara praktis dengan tetap memperhatikan aspekkeamanan, perlindungan data, dan etika penggunaannya. Peningkatan literasi AI harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap keamanan siber. Kemampuan menggunakan teknologi tanpa memahami risiko digital justru dapatmembuka ruang munculnya berbagai ancaman baru. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkankeseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Semakin tinggi tingkat pemanfaatanteknologi, semakin besar pula kebutuhan membangun sistem keamanan yang mampu melindungi pengguna. Pertahanan siber tidak hanya dibangun melalui perangkat lunak maupun sistemkeamanan jaringan. Faktor manusia tetap menjadi lapisan pertahanan pertamadalam menghadapi berbagai ancaman digital, terutama ketika seranganmemanfaatkan rekayasa sosial dan manipulasi informasi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri teknologi, media, dan dunia pendidikan menjadi semakin penting. Setiap pihak memiliki peran berbeda dalammembangun ekosistem digital yang aman sekaligus mendorong pemanfaatan AI secara produktif. Bagi media, tantangan tersebut semakin besar karena mereka berada di garis depandalam menjaga kualitas informasi publik. Kecepatan tidak lagi cukup menjadi ukurankeberhasilan media apabila tidak diiringi dengan akurasi, independensi, dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik. Praktisi Media Anggi Oktarinda menekankan bahwa etika jurnalistik harus tetapmenjadi fondasi utama di tengah perkembangan AI. Penggunaan teknologi tidakboleh mengurangi tanggung jawab media dalam melakukan verifikasi, menjagaakurasi, serta menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepadapublik. Ia menilai bahwa AI semestinya diposisikan sebagai alat bantu yang meningkatkanefisiensi kerja, bukan sebagai pengganti sepenuhnya proses editorial. Peran jurnalisdalam melakukan pengecekan fakta, memahami konteks, dan menjagaindependensi tetap menjadi unsur yang tidak tergantikan. Dengan demikian, resiliensi media bukan hanya soal kemampuan mengadopsiteknologi baru, tetapi juga perlu dibangun melalui perpaduan antara inovasi digital, profesionalisme jurnalistik, serta komitmen menjaga kepercayaan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang bergerak semakin cepat, penguatanpertahanan siber perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Investasi pada literasi digital, peningkatan kompetensi AI, dan penguatan etika informasi menjadifondasi yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur teknologi. Di samping itu, ketika pemerintah, industri, media, akademisi, dan masyarakatmampu membangun budaya digital…

Read More