Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Tata Kelola PenyaluranBBM Subsidi di Sumatra
Oleh: Khansa Putri )*
Penguatan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsiditerus dilakukan di berbagai wilayah Sumatra melalui kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pemangkukepentingan lainnya. Sinergi lintas instansi menjadi langkah penting untukmemastikan subsidi energi disalurkan secara tepat sasaran, menjagaketersediaan pasokan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat.
Komitmen penguatan tata kelola tersebut diwujudkan melalui inspeksimendadak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Ilir yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Kegiatan itu difokuskanpada pengawasan penyaluran BBM subsidi agar berjalan sesuaiketentuan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal.
Pengawasan juga dilaksanakan secara bersamaan di wilayah KabupatenOgan Komering Ilir (OKI). Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagselbersama Pemerintah Kabupaten OKI melakukan peninjauan ke SPBU di kawasan Kayuagung untuk memastikan stok BBM tetap tersedia, pelayanan berlangsung lancar, serta distribusi BBM subsidi dilakukansesuai mekanisme yang berlaku.
Rangkaian inspeksi lapangan tidak hanya memeriksa ketersediaanpasokan, tetapi juga mengevaluasi kualitas pelayanan di SPBU dan pelaksanaan Program Subsidi Tepat. Tim gabungan meninjau proses verifikasi konsumen menggunakan sistem yang telah diterapkan sebagaibagian dari upaya memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menilai pengawasan langsungdi lapangan memiliki peran penting dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengurangi peluangterjadinya penyalahgunaan. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi di sejumlah SPBU mulai menunjukkan perbaikan setelah dilakukanpenyesuaian dalam pengaturan penyaluran.
Antrean kendaraan yang sebelumnya cukup panjang mulai berkurang di berbagai lokasi. Walaupun masih terdapat kepadatan di beberapa SPBU yang melayani kendaraan keluar maupun masuk Kota Palembang, situasisecara umum dinilai semakin terkendali dibandingkan sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan juga telah memetakan sejumlahSPBU yang memerlukan optimalisasi jam operasional. Langkah itudilakukan dengan mendorong beberapa SPBU beroperasi selama 24 jam agar distribusi BBM dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secaralebih merata. Pertamina turut menyatakan kesiapan melakukanpenyesuaian penyaluran sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlakusehingga pasokan tetap terjaga.
Herman Deru menjelaskan bahwa berbagai langkah yang telah disepakatibersama mulai menunjukkan hasil positif. Aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi dilaporkan mengalami penurunan, meskipun pengawasan tetapakan diperkuat agar perbaikan yang telah dicapai dapat dipertahankan. Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan melaporkan apabilamenemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi sehingga dapatsegera ditindaklanjuti.
Peran pemerintah kabupaten juga menjadi bagian penting dalammemperkuat tata kelola distribusi energi. Sekretaris Daerah KabupatenOgan Komering Ilir, Asmar Wijaya, menyampaikan bahwa pemerintahdaerah bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telahmelakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU sebagai tindak lanjutdari koordinasi mengenai antrean BBM subsidi yang sempat terjadi.
Menurut Asmar, optimalisasi alokasi penyaluran di 13 SPBU di KabupatenOgan Komering Ilir berhasil mengurangi antrean secara signifikan dalambeberapa hari terakhir. Perbaikan tersebut menunjukkan bahwakoordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU mampu memberikan dampak nyata terhadap kelancaran distribusi.
Asmar juga menegaskan pentingnya koordinasi apabila antrean kembaliterjadi. Pengelola SPBU diharapkan segera berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian agar pengaturan arus kendaraan dapatdilakukan sejak dini sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi pengisian BBM.
Selain itu, masyarakat diimbau memanfaatkan BBM subsidi sesuaikebutuhan dan peruntukannya. Praktik penimbunan maupunpenyalahgunaan subsidi perlu dihindari karena bertentangan denganketentuan yang berlaku dan dapat mengurangi hak masyarakat lain yang membutuhkan.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Alexander Susilo, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjagakeandalan pasokan energi sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidiberjalan sesuai regulasi. Menurutnya, ketersediaan stok BBM di wilayah Sumatra Selatan berada dalam kondisi mencukupi dan terus dipantauagar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Alexander juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola penyaluran energi yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pengawasan yang dilakukan secara terpadu juga menjadi instrumenpenting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaansubsidi energi. Kehadiran pemerintah daerah dalam setiap tahapanpengawasan memperkuat transparansi sekaligus memastikan setiapkebijakan di lapangan dijalankan secara konsisten.
Pertamina turut mengajak masyarakat menggunakan BBM sesuaispesifikasi kendaraan dan memanfaatkan BBM subsidi berdasarkanperuntukannya. Partisipasi masyarakat dinilai memiliki peran strategisdalam mendukung efektivitas pengawasan karena distribusi energi yang tepat sasaran membutuhkan kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuanyang berlaku.
Sinergi yang berjalan antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat terkait, pengelola SPBU, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalammewujudkan tata kelola penyaluran BBM subsidi yang semakintransparan, efektif, dan mampu menjamin hak masyarakat terhadap aksesenergi yang berkeadilan.
*) Pengamat Isu Energi Nasional
