Oleh : Sari Ametrina )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade terakhir karena kehadirannya tidak semata-mata sebagai revisi teknis, melainkan bentuk penataan ulang mekanisme peradilan yang lebih…
Oleh: Tri Moerdani) * Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melaluiproses pembahasan yang inklusif. Keterlibatan berbagai ahli hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun aturan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap pengesahan RUU KUHAP karena mayoritas isi KUHAP baru merupakan aspirasi…
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui seluruh tahapan regulatif secara lengkap dan transparan. Regulasi baru ini dinilai menjadi pondasi penting bagi sistem peradilan pidana modern yang lebih akuntabel dan menjamin hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung panjang dengan…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan langkah strategis dalam memperbarui kerangka hukum acara pidana nasional. Pembaruan ini dirancang untuk memastikan sinkronisasi penuh dengan KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga konsistensi antara hukum materiil dan formil dapat terjamin. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh proses legislasi…
Oleh: Ahmad Fadhil )* Rencana demonstrasi buruh kembali menyedot perhatian publik. Serikat pekerja berencana mengerahkan massa besar di berbagai kota untuk menuntut penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Namun di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat bahwa perjuangan buruh justru dapat lebih efektif jika ditempuh melalui dialog yang terstruktur dan mekanisme formal yang kini sedang diperkuat…
Oleh: Anggina Rahmadani )* Upaya menjaga stabilitas nasional kembali menjadi prioritas penting pemerintah di tengah munculnya dinamika hubungan industrial dan berbagai agenda publik. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi aman dan tertib adalah fondasi pembangunan yang harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Dalam situasi pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing nasional, munculnya narasi provokatif yang berpotensi memecah…
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui beragam kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berpihak pada pekerja. Di tengah pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang menjadi sorotan publik, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras menghadirkan skema pengupahan yang lebih adil bagi seluruh pekerja di Indonesia. “Karena itu, ajakan…
Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah nyata dan terukur untuk melindungi hak-hak buruh di tengah dinamika pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa formula penetapan Upah Minimum 2026 telah dibahas secara komprehensif melalui forum tripartit nasional yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha. Mekanisme tersebut, menurutnya, menjadi ruang yang sah…
Oleh : Sandralina Magenta )* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, oleh pemerintah menandai sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Soeharto dalam membangun pondasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta arah pembangunan jangka panjang masih diakui dan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Respons positif dari berbagai tokoh politik,…
Oleh : Septian Nova )* Polemik mengenai penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto telah memantik perdebatan di ruang publik, baik di media arus utama maupun di media sosial. Ada kelompok yang melihat Soeharto sebagai sosok yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada kelompok yang menolak keras, dengan alasan masih adanya…
