JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menunjukkan capaian signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 11 November 2025, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 42 juta orang di seluruh Indonesia. Angka ini jauh melampaui target awal tahun ini yang ditetapkan sebesar 17,5 juta penerima. Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa…
Jakarta — Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting, memperkuat ketahanan gizi nasional, serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi seimbang untuk tumbuh optimal. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, meski saat…
Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pemerataan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi dari bawah. Kolaborasi lintas kementerian kini semakin diperkuat, melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody…
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih berperan penting dalam meringankan beban hidup masyarakat, terutama melalui penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini juga memberi ruang bagi UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka melalui jaringan koperasi, sehingga ekonomi desa menjadi lebih aktif dan merata. “Koperasi Desa Merah Putih akan ringankan beban…
Oleh : Putri Dewi Nathania ) Koperasi desa menjadi ujung tombak membangun fondasi pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Peran koperasi tidak lagi menjalankan fungsi tradisional sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi berkembang menjadi motor penggerak ekonomi produktif akar rumput. Melalui prinsip gotong royong, koperasi desa mendorong masyarakat mandiri secara ekonomi, memperkuat rantai pasok pangan,…
Oleh : Gita Oktaviani )* Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai penggerak baru dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional bahkan dari tingkat akar rumput secara langsung di tengah masyarakat. Gerakan ini menempatkan koperasi bukan hanya sekadar sebagai lembaga ekonomi tradisional belaka, tetapi juga sebagai motor utama yang mampu menggerakkan produktivitas, menciptakan kemandirian, dan semakin memperkuat…
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan pentingnya kedewasaan publik dalam merespons pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Penganugerahan ini dilakukan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025, dan menjadi momentum penting bagi bangsa untuk menghormati jasa tokoh yang telah berkontribusi besar terhadap keutuhan nasional, stabilitas politik, serta…
Jakarta – Keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Di beberapa daerah, muncul ajakan demonstrasi menolak keputusan tersebut. Namun, pemerintah bersama aparat keamanan dan sejumlah tokoh daerah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan…
Oleh: Rivka Mayangsari )* Penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia untuk menilai sejarah dengan kepala dingin dan sikap arif. Di tengah pro dan kontra yang bermunculan di ruang publik, masyarakat diimbau untuk menyikapinya secara…
Oleh: Arya Maheswara )* Setelah Presiden RI menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dinamika opini publik berkembang menjadi gelombang baru yang mendorong pencabutan gelar tersebut. Gerakan ini muncul pasca peringatan Hari Pahlawan dan didorong terutama oleh kelompok-kelompok yang sejak awal memang menolak rekonsiliasi sejarah bangsa. Pemerintah memandang perkembangan ini sebagai situasi yang perlu dicermati, karena sebagian…
