Program Swasembada Pangan Dorong Terciptanya Lapangan Kerja

Oleh : Agus Marwan )* Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri…

Read More

TNI-Polri Solid Lindungi Demokrasi dari Aksi Anarkis

JAKARTA – Gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah yang berujung kerusuhan menimbulkan keprihatinan luas. Aksi yang semula dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi tindak anarkis, merusak fasilitas publik hingga mengganggu ketertiban umum. Situasi ini bukan hanya mencederai wajah demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas nasional. Dalam kondisi tersebut, soliditas TNI dan Polri menjadi kunci utama menjaga…

Read More

TNI-Polri Solid Jaga Keamanan Nasional, Tindak Tegas Penyebar Narasi Provokatif

Jakarta – Soliditas TNI dan Polri kembali ditegaskan di tengah maraknya penyebaran hoaks dan narasi provokatif pasca kericuhan demonstrasi akhir Agustus lalu. Mabes TNI memastikan tidak akan tinggal diam terhadap berbagai upaya yang mencoba mengadu domba dua institusi penjaga keamanan negara tersebut. Kapuspen TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa langkah hukum akan ditempuh terhadap…

Read More

Sinergi TNI-Polri Jadi Pilar Utama Redam Aksi Provokatif

Oleh: Qolbi Nur Muhammad (* Dalam dinamika kehidupan berbangsa, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan ini kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak dengan melakukan provokasi hingga berujung pada tindakan anarkis. Dalam situasi seperti inilah,…

Read More

Soliditas TNI Polri Mampu Menghentikan Kerusuhan di Berbagai Daerah

Oleh: Alexander Royce *) Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus lalu seketika berubah menjadi kerusuhan besar. Dari yang mulanya hanya aksi protes atas kebijakan tunjangan parlemen dan kasus tragis seorang pengemudi ojek online, berkembang menjadi rangkaian kekerasan massal. Gedung DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Situasi…

Read More

Bukti Nyata Dengarkan 17+8 Aspirasi, Presiden Prabowo Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dorongan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan parlemen sungguh memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Saat ini, DPR resmi mengambil alih RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif parlemen sekaligus menempatkannya dalam prioritas…

Read More

17+8 Tuntutan Publik Terjawab, DPR Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengambil langkah strategis dengan menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai usul inisiatif parlemen. Keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa 17+8 tuntutan publik perlahan-lahan semuanya terjawab secara nyata, sekaligus juga mencerminkan bagaimana keseriusan DPR dan pemerintah dalam mendengarkan serta menindaklanjuti seluruh aspirasi rakyat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,…

Read More

Pemerintah Serius Jawab 17+8 Tuntutan, RUU Perampasan Aset Jadi Agenda Utama

Oleh : Aditya Akbar )* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan penuh dalam menjawab aspirasi rakyat yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Salah satu buktinya tercermin jelas dalam langkah konkret menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda utama pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan kini diambil alih sebagai inisiatif DPR….

Read More

Prolegnas Direvisi, RUU Perampasan Aset Jadi Bukti DPR Dengarkan 17+8 Suara Rakyat

Oleh : Ridwan Kurnia )* Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026 akhirnya membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas utama pembahasan. Keputusan tersebut menandai bagaimana langkah besar DPR dan pemerintah dalam merespons 17+8 suara rakyat yang selama ini menuntut komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Pergeseran posisi RUU…

Read More

Langkah Pemerintah Siapkan Tim Investigasi Independen Jamin Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Demonstrasi

Jakarta – Pemerintah memastikan langkah serius dalam merespons dinamika demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk berdialog dengan masyarakat dan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan serta korban lainnya. Presiden Prabowo menekankan bahwa tuntutan…

Read More