Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki

Jakarta – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam proses hukum terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatera. “Dan laporan dari Pak Kapolda di Sumatera Selatan dan hasil rapat dengan Bapak Presiden pun sudah…

Read More

Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga penelusuran pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga melakukan tindak kejahatan. “Penanganan kebakaran hutan harus…

Read More

Mengejar Penegakan Hukum Karhutla Menjangkau Korporasi

Oleh: Rani Putri )* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak hanya memperkuat pemadaman, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kebakaran berulang. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto…

Read More

Mengawal Penegakan Hukum Korporasi Karhutla demi Melindungi Masyarakat

Oleh: Setiawan Adi )* Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, termasuk menelusuri tanggung jawab pemegang konsesi atas kebakaran yang terjadi di wilayah pengelolaannya. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti…

Read More

Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, disiplin fiskal…

Read More

Pemerintah Antisipasi Tekanan Global, Defisit APBN Dijaga di Bawah Batas

Jakarta – Pemerintah memperkuat disiplin fiskal untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika geopolitik. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kita akan jaga terus…

Read More

Sinergitas Defisit APBN Terkendali Menjadi Penopang Kepercayaan Ekonomi Nasional

Oleh : Muhammad Fauzan* Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan dari dinamika pasar keuangan global dan kenaikan harga energi. Dalam situasi tersebut, kemampuan Pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terkendali menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha, investor, dan…

Read More

Disiplin Fiskal Jadi Fondasi APBN, Pemerintah Jaga Daya Beli dan Keberlanjutan Program Rakyat

Oleh: Alexandro Demitrius*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kombinasi disiplin fiskal, efisiensi belanja, serta optimalisasi penerimaan negara, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata…

Read More

Evaluasi Sekolah Rakyat Menunjukkan Pemerintah Tidak Menutup Mata terhadap Kekurangan

Oleh Hanifa Yulia )* Evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat setelah munculnya insiden yang melibatkan siswa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyikapi persoalan pendidikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian kejadian, tetapi juga mengutamakan pemulihan psikososial anak, perlindungan siswa, serta pembenahan sistem pengawasan. Langkah ini…

Read More

Sekolah Rakyat Perketat Pendampingan demi Lindungi Siswa di Asrama

Jakarta – Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pendampingan siswa Sekolah Rakyat menyusul insiden yang melibatkan peserta didik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi, pemulihan psikososial, serta perbaikan sistem pengasuhan guna melindungi siswa dan mencegah kejadian serupa terulang. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan, pemulihan, dan masa depan anak harus menjadi prioritas dalam…

Read More