Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan dan dinamika global. Langkah tersebut dilakukan melalui kebijakan yang responsif guna menjaga nilai tukar rupiah, stabilitas pasar keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan suku…

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Kesepakatan tersebut merupakan hasil evaluasi bersama antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta….

Jakarta – Pemerintah memastikan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi global yang masih berlangsung. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi…

Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia dengan menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum berlistrik dapat menikmati pasokan energi paling lambat pada 2029. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses energi yang merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Menteri Energi dan Sumber…

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal,…

Oleh: Ilham Prakoso Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan setiap wilayah memperoleh layanan energi yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari persetujuan DPR terhadap pagu…

Oleh: Arya Pratama Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Program elektrifikasi nasional menjadi salah satu prioritas utama karena listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga menjadi penopang aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Dengan semangat menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, pemerintah menargetkan…

Jakarta – Upaya memperkuat pencegahan korupsi terus menjadi bagian penting dalam mendorong efektivitas reformasi birokrasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diluncurkan secara nasional pada 17 Juni 2026. Program tersebut dirancang untuk memperluas pendidikan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat budaya integritas di seluruh lembaga negara. Menurutnya, pengawasan menjadi…

Oleh: Reyhan Akbar )* Pemberantasan korupsi terus menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tengah tantangan yang masih muncul akibat praktik penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor, pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, institusi pengawasan, serta kementerian dan lembaga negara.  Kolaborasi…