Aparat dan Warga Bersinergi Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Naufal Ghifari Akbar Momentum Idul Fitri selalu menghadirkan lonjakan mobilitas masyarakat yang berimplikasipada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, kolaborasiantara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi utama untukmenjaga situasi tetap kondusif. Upaya pengamanan yang terintegrasi tidak hanya memastikankelancaran arus mudik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankanibadah serta merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir S.Pi. M.M. menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan arus mudik danperayaan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat Kayan 2026. Ia menilai dedikasi aparat keamananpatut diapresiasi karena tetap menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat di tengah suasana Lebaran. Dalam pandangannya, pengabdian aparat yang tetapsiaga ketika masyarakat menikmati waktu bersama keluarga merupakan bentuk tanggung jawabbesar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Muhammad Nasir, keberhasilan menjaga kondusivitas selama Idul Fitri tidak dapatdilepaskan dari sinergi antara berbagai pihak. Aparat keamanan, pemerintah daerah, sertamasyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan suasana yang aman dantertib. Ia menekankan bahwa tanpa adanya kerja sama yang solid, potensi gangguan keamananakan lebih sulit dikendalikan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik. Ia juga mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar mengutamakanaspek keselamatan, khususnya bagi pengguna transportasi laut. Kesadaran untuk menggunakanmoda transportasi yang memiliki izin resmi dan tidak melebihi kapasitas menjadi faktor pentingdalam mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan perjalanan sertaarahan petugas di lapangan dinilai sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalammendukung kelancaran arus mudik. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menyoroti berbagai potensi gangguankeamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap muncul saat Idul Fitri. Ia menyebutkansejumlah ancaman seperti peredaran narkoba, penyakit masyarakat, kejahatan jalanan, hinggakejahatan berbasis digital seperti penipuan online. Menurutnya, kompleksitas tantangan tersebutmenuntut adanya sinergi yang kuat antara seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan. Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri setiap tahun dilaksanakanmelalui Operasi Ketupat yang tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik, tetapi jugamenjamin masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat. Operasi ini menjadisimbol kesiapsiagaan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligusmemastikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan hingga Idul Fitri dapat berlangsung dengannyaman. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, mulai dari rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat Mabes Polri hingga latihan pra operasi di tingkat daerah. Di Provinsi Jambi, Polda Jambi telah mendirikan puluhan pos pengamanan, pospelayanan, serta pos terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis. Keberadaan pos-postersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekaligusmempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga mengambil langkah konkret dalam memperkuatpengamanan saat Idul Fitri 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fiksermenegaskan bahwa keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Menurutnya, peran aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dankondusif. M Fikser mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan potensi tindakkriminal, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan barang dan kendaraanpribadi. Partisipasi aktif masyarakat dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam mencegahterjadinya tindak kejahatan, terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemkot Surabaya terus memperluas pemasangan kamerapengawas atau CCTV di berbagai titik. Keberadaan CCTV tidak hanya membantu proses pengungkapan kasus secara cepat, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent effect yang mampumenekan niat pelaku kejahatan. Selain itu, penerapan sistem satu pintu atau one gate system di kawasan permukiman turut diperkuat melalui pembangunan portal lingkungan yang dikoordinasikan bersama pengurus RT dan RW. Pengamanan lingkungan juga didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamananlingkungan atau siskamling, terutama saat musim mudik ketika banyak rumah ditinggalkanpemiliknya. Dengan adanya siskamling, masyarakat yang tidak mudik dapat berperan aktifdalam menjaga keamanan lingkungan secara kolektif. Langkah ini menunjukkan bahwakeamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruhelemen masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuatsistem keamanan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur pengawasanberbasis teknologi, penguatan koordinasi lintas sektoral, hingga peningkatan respons cepatterhadap laporan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya angkakriminalitas di sejumlah daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerjapemerintah dan aparat keamanan. Pada akhirnya, menjaga situasi kondusif selama Idul Fitri bukanlah tugas yang dapatdiselesaikan oleh satu pihak saja. Sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadikunci utama dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Momentum Idul Fitri seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial, bukanjustru membuka celah bagi munculnya gangguan keamanan. Oleh karena itu, partisipasi aktifseluruh elemen masyarakat perlu terus didorong agar tercipta lingkungan yang harmonis dankondusif, sehingga perayaan Idul Fitri dapat dirasakan dengan penuh kedamaian dan keberkahanoleh semua pihak. Pengamat Komunikasi Publik dan Keamanan Sosial

Read More

Penyaluran Zakat Kian Mantap, Tata Kelola Dana Umat Dikawal Transparan

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat fitrah pada momen Hari Raya Idulfitri 2026. Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran zakat, guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan dana umat. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal, yakni saat muzaki menyerahkan zakat kepada amil. Penyelenggara Zakat dan…

Read More

Apresiasi Kolaborasi Lembaga Zakat Perluas Manfaat Dana Umat

Jakarta – Dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, diperlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga zakat. Sinergi ini memungkinkan peningkatan efektivitas penghimpunan sekaligus memperluas cakupan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama yang terarah dan terintegrasi, penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan…

Read More

Negara dan Zakat: Komitmen Pemerintah Dalam Tata Kelola Dana Umat

Oleh: Dhita Karuniawati )* Peran negara dalam mengelola zakat semakin menunjukkan arah yang progresif dan strategis. Di tengah upaya memperkuat ekonomi umat, pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong tata kelola zakat menjadi lebih profesional, transparan, dan berdampak luas. Komitmen ini tercermin dari berbagai langkah konkret, mulai dari keteladanan pimpinan…

Read More

Mengapresiasi Pemerintah Sinergikan Zakat dan Kekuatan Filantropi Umat

Oleh : Gavin Asadit )* Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan kekuatan filantropi umat semakin menunjukkan arah yang strategis dan berkelanjutan pada tahun 2026. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat fungsi zakat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Sinergi yang dibangun antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan organisasi…

Read More
Jaga Layanan saat Lebaran, Distribusi MBG Gunakan Skema Paket Bundling

Jaga Layanan saat Lebaran, Distribusi MBG Gunakan Skema Paket Bundling

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama periode libur Lebaran melalui penerapan skema paket bundling. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian penyaluran program selama masa libur panjang. Penyesuaian ini mencakup penerapan skema paket bundling untuk siswa sekolah dan…

Read More
Pemerintah Siapkan Paket Bundling MBG Jelang Libur Lebaran

Pemerintah Siapkan Paket Bundling MBG Jelang Libur Lebaran

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan kebijakan paket bundling dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang libur Idul Fitri dan cuti bersama 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 sebagai langkah adaptif agar penerima manfaat tetap memperoleh asupan gizi selama masa libur Lebaran. Kepala Badan…

Read More

Pemerintah Optimalkan Paket Bundling MBG untuk Siswa Jelang LiburPanjang

Oleh: Lina Sutrisno Menjelang libur panjang Hari Raya Idulfitri 2026, pemerintah mengambil langkah adaptifuntuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis tetap dirasakan oleh para penerima manfaat, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hinggakelompok rentan lainnya, melalui skema distribusi paket bundling yang dinilai lebih efisiendan tetap menjaga kualitas asupan gizi selama masa libur. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayanayang menegaskan bahwa meskipun kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara, negaratetap hadir dalam menjamin kebutuhan gizi masyarakat melalui penyesuaian mekanismedistribusi. Dalam keterangannya, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyaluran MakanBergizi Gratis tidak dilakukan setiap hari selama periode libur Lebaran yang berlangsungpada 18 hingga 24 Maret 2026, melainkan dilakukan lebih awal dengan sistem paketgabungan atau bundling. Distribusi dilakukan pada hari terakhir sebelum libur, yakni Selasa, 17 Maret 2026, dalam bentuk satu paket makanan siap konsumsi yang dilengkapi tiga pakettambahan untuk alokasi konsumsi hingga Jumat, 20 Maret 2026. Skema ini dipilih untukmemastikan bahwa para penerima tetap mendapatkan asupan nutrisi yang memadai meskiaktivitas sekolah dan layanan harian berhenti sementara. Dadan Hindayana juga menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Giziatau SPPG sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, terutama dalam menjaga kualitasdan keamanan makanan yang didistribusikan. Ia mengingatkan bahwa batas maksimalkonsumsi paket bundling adalah tiga hari, sehingga penyimpanan dan cara konsumsi harusdiperhatikan dengan benar. Oleh karena itu, SPPG tidak hanya bertugas menyalurkanmakanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada penerima manfaat terkait tata carapenyimpanan dan konsumsi bertahap agar kualitas makanan tetap terjaga dan amandikonsumsi. Edukasi ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan program, mengingatdistribusi tidak lagi dilakukan harian seperti biasanya. Kebijakan ini sendiri telah diatur secara resmi dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme khusus pelaksanaan program selama masa libur dan cuti bersama Idulfitri. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap SPPG wajibmemastikan informasi terkait perubahan mekanisme tersampaikan dengan baik kepadaseluruh penerima manfaat. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman sertamemastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Langkah adaptif pemerintah ini juga bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, BadanGizi Nasional telah memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis tetap berjalan selamaperiode libur Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, menunjukkan konsistensi kebijakandalam menjaga keberlanjutan program di berbagai momentum penting. Konsistensi inimenjadi indikator kuat bahwa program MBG tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi dirancangsebagai sistem yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan terpisah juga memberikan gambaran besarmengenai capaian program MBG yang hingga saat ini telah mendistribusikan sekitar 4,5miliar porsi makanan kepada masyarakat. Program ini telah menjangkau sekitar 60,2 jutapenerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, serta lansia yang hidup sendiri. Angka tersebut menunjukkan skala program yang masif dan menjadikannya sebagai salahsatu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto juga tidak menutup mata terhadap adanya kasus keracunanmakanan yang tercatat sekitar 28.000 kasus, namun angka tersebut dinilai sangat kecil jikadibandingkan dengan total distribusi yang mencapai miliaran porsi. Ia menyebut bahwasecara statistik tingkat keberhasilan program mencapai lebih dari 99,999 persen, sebuahcapaian yang menunjukkan bahwa sistem yang dibangun telah berjalan dengan sangat baikmeskipun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini juga terlihat di daerah, salah satunya di Kabupaten Tana Tidung, di mana distribusi MBG untuk sementara dihentikan selama masa libur sekolah dan akankembali dilanjutkan pada 31 Maret 2026 sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Tana Tidung, Yusriadi, menjelaskan bahwadistribusi terakhir untuk siswa dilakukan pada Kamis pekan sebelumnya karena mulai Jumatpara siswa telah memasuki masa libur. Untuk kelompok penerima lain yang dikenal sebagai3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, penyaluran tetap dilakukan menggunakansistem bundling dengan pemberian paket makanan sekaligus untuk tiga hari. MenurutYusriadi, kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian agar program tetap berjalan tanpamengganggu ritme libur masyarakat, sekaligus menjaga efektivitas distribusi di lapangan. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah dapat dikatakan berhasil menjaga stabilitas dankonsistensi berbagai program sosial, termasuk MBG, yang tidak hanya berdampak padapeningkatan kualitas gizi masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadapkehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. Keberhasilan ini terlihat dariluasnya jangkauan program, minimnya tingkat kegagalan distribusi, serta kemampuanpemerintah dalam beradaptasi dengan berbagai situasi, termasuk masa libur panjang danmomentum keagamaan. Secara keseluruhan, kebijakan optimalisasi paket bundling MBG menjelang libur panjangmenjadi cerminan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan program, tetapi juga mampumembaca situasi dan menyesuaikan strategi agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan, program inidiharapkan terus memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Pada akhirnya,keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi darisejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dukungan dan partisipasi semua pihak menjadi kunci agar program ini terusberkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatIndonesia. *) Staf Pelayanan Masyarakat – Yayasan Bakti Sosial Nusantara

Read More

Pemerintah Perkuat Program MBG Melalui Skema Paket Bundling

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pemerintah kembali menegaskan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia melaluilangkah adaptif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menjelangmomentum libur panjang Idul Fitri 2026 yang kerap menjadi tantangan dalam menjagakesinambungan distribusi bantuan. Di tengah dinamika opini publik yang berkembang di media sosial, pemerintah memilih untuk merespons dengan kebijakan terukur melalui skemapaket bundling, sebuah pendekatan yang tidak hanya menjaga keberlanjutan program tetapijuga memperlihatkan kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi non-rutin seperti liburnasional. Narasi yang sempat menyudutkan pemerintah dengan tudingan percepatandistribusi demi serapan anggaran justru dijawab dengan bukti bahwa kebijakan ini telahdirancang jauh hari melalui mekanisme resmi dan berbasis perencanaan. Melalui Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026, pemerintah menetapkanpenyesuaian distribusi MBG dengan mempertimbangkan kalender kegiatan belajar mengajar. Dalam skema tersebut, siswa sekolah tidak lagi menerima distribusi harian selama masa libur, melainkan mendapatkan paket makanan dalam bentuk bundling yang dirancang untukdikonsumsi hingga tiga hari. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadarmenjalankan program secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dankebutuhan riil di lapangan agar manfaat program tetap optimal. Distribusi terakhir bagi siswa dijadwalkan pada 17 Maret 2026 sebelum memasuki masa libur, sementara penyaluran akan kembali normal pada 31 Maret 2026 seiring dimulainyakembali aktivitas sekolah. Pola ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjagaritme distribusi yang selaras dengan aktivitas penerima manfaat. Badan Gizi Nasional jugamenegaskan bahwa mekanisme bundling bukanlah kebijakan mendadak, melainkan bagiandari strategi distribusi resmi yang telah melalui proses perencanaan matang, termasukmemastikan bahwa setiap paket memenuhi standar keamanan pangan dan kandungan giziyang ditetapkan. Berbeda dengan siswa sekolah, pemerintah tetap menjaga distribusi bagi kelompok rentanseperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tanpa jeda selama periode libur. Kebijakan inimencerminkan prioritas pemerintah dalam memastikan keberlanjutan asupan gizi bagikelompok yang paling membutuhkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayanamenekankan bahwa kesinambungan distribusi bagi kelompok tersebut sangat penting dalammendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia, sehingga tidak boleh tergangguoleh faktor waktu atau momentum libur. Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa penyesuaian distribusi bagi siswa semata-matamengikuti kalender pendidikan, sementara bagi kelompok rentan tetap berjalan normal untukmenjaga keberlanjutan pemenuhan gizi. Penjelasan ini menjadi penting dalam meluruskanpersepsi publik sekaligus memperkuat pemahaman bahwa kebijakan pemerintah bersifatadaptif dan berbasis kebutuhan, bukan sekadar respons sesaat terhadap situasi. Implementasi kebijakan ini juga terlihat nyata di daerah, seperti yang dilakukan oleh SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi Pergulaan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten SerdangBedagai, Sumatera Utara. Dapur MBG di wilayah tersebut telah menyalurkan paket bundling kepada seluruh penerima manfaat sebagai distribusi terakhir sebelum libur Idul Fitri. Pakettersebut berisi berbagai makanan bergizi seperti susu, roti tawar, biskuit MU, keripik tempe, serta buah-buahan seperti kurma, yogurt, jeruk, anggur, dan kelengkeng yang dirancanguntuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama beberapa hari. Kepala SPPG Pergulaan Sei Rampah Fitri Insani Harahap S.Pd melalui Asisten Lapangan SitiMarfu’ah menjelaskan bahwa distribusi paket bundling dilakukan untuk memenuhikebutuhan konsumsi selama tiga hari menjelang libur. Siti Marfu’ah juga menyampaikanbahwa mulai 18 Maret hingga masa cuti bersama, penyaluran MBG dihentikan sementarasambil menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional, namun pihaknya tetapberupaya memastikan bahwa seluruh penerima manfaat telah mendapatkan haknya sebelummasa libur dimulai. Selain kepada siswa, distribusi juga dilakukan kepada kelompok B3 yaitu ibu hamil, ibumenyusui, dan balita, sebagai bentuk komitmen agar tidak ada kelompok yang terlewat dalampemenuhan gizi selama periode libur. Fitri Insani Harahap turut menyampaikan apresiasikepada para relawan yang terus bekerja menjaga kualitas layanan, sekaligus berharap agar seluruh penerima manfaat tetap sehat selama masa libur Lebaran. Hal serupa juga dilakukan oleh SPPG Pematang Guntung di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Kepala SPPG Pematang Guntung Fahrurozi menjelaskan bahwasebanyak 3.099 paket MBG telah disalurkan kepada siswa, guru, dan tenaga pengajar sebagaibagian dari paket bundling untuk tiga hari. Fahrurozi menegaskan bahwa distribusi tersebuttelah mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional dan menjadi bagian daripenyesuaian menjelang libur Idul Fitri. Di tengah implementasi kebijakan ini, pemerintah juga mengingatkan pentingnya literasiinformasi di masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang belum tentumencerminkan kondisi sebenarnya. Penyesuaian distribusi melalui skema bundling merupakan langkah strategis untuk menjaga efisiensi sekaligus memastikan kualitas gizi tetapterjaga, sehingga masyarakat diharapkan dapat melihat kebijakan ini secara lebih objektif. Selama satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian dalampembangunan, mulai dari penguatan program perlindungan sosial, peningkatan akses layanankesehatan, hingga percepatan penurunan angka stunting di berbagai daerah, dan program MBG menjadi salah satu instrumen penting yang mendukung keberhasilan tersebut melaluipenyediaan akses gizi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan paket bundling dalam program MBG bukan hanya solusi teknismenghadapi libur panjang, tetapi juga cerminan dari pendekatan kebijakan yang adaptif, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dukungan publik menjadi faktorpenting dalam keberhasilan program ini, sehingga masyarakat diharapkan dapat terusbersinergi dengan pemerintah dalam menjaga kualitas gizi generasi bangsa, karena upayamenciptakan sumber daya manusia yang sehat dan unggul adalah tanggung jawab bersamayang membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen. *) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Read More
Penguatan Industri Pengolahan Jadi Kunci Strategi Hilirisasi

Penguatan Industri Pengolahan Jadi Kunci Strategi Hilirisasi

Jakarta – Penguatan industri pengolahan dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan strategi hilirisasi nasional. Melalui pengembangan industri yang mampu mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berupaya memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Salah satu upaya tersebut didorong melalui berbagai…

Read More