Jakarta – Pemerintah memperkuat deteksi dini kusta melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di fasilitas kesehatan dasar sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi kusta di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus secara dini sehingga pengobatan dapat segera diberikan dan penularan dapat dicegah. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa kusta selama ini…

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat langkah menuju target eliminasi kusta pada 2030 dengan mengintegrasikan skrining kusta ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus secara dini, memperluas akses pengobatan, sekaligus memutus rantai penularan penyakit yang hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di berbagai daerah. Integrasi skrining kusta dalam CKG…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat transformasi layanan kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Selain mendeteksi penyakit tidak menular, mulai 2026 program ini juga mencakup skrining kusta sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi penyakit tersebut. Kebijakan ini menunjukkan perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula berorientasi pada…

Oleh Anindya Yustisia )* Indonesia sedang memasuki babak baru dalam pembangunan kesehatan nasional dengan menempatkan pencegahan dan deteksi dini sebagai fondasi utama pelayanan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi strategi penting untuk mengatasi berbagai penyakit menular yang selama ini masih menjadi tantangan, termasuk kusta. Di tengah target eliminasi kusta pada 2030,…

Jakarta – Presiden Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat desa melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan. Dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Presiden menjelaskan bahwa KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat modernisasi armada perikanan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas nelayan lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi maritim. Program modernisasi kapal ikan dilakukan melalui pengadaan kapal yang lebih efisien, pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta peningkatan standar keselamatan pelayaran. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga200 gross ton (GT) dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomipesisir. Kebijakan tersebut tidak sekadar menghadirkan insentif fiskal, tetapi juga menunjukkan pendekatan baru yang lebih berpihak pada produktivitas sektor perikanannasional.  Pemerintah sebelumnya mencermati bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Sebaliknya, kelompoknelayan dengan kapal berukuran 30–200 GT masih harus membeli solar dengan harganonsubsidi yang sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Kondisi tersebutmenyebabkan biaya produksi meningkat tajam dan mengurangi daya saing usahapenangkapan ikan. Karena itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar kelompoknelayan tersebut memperoleh harga khusus sehingga biaya operasional mereka dapatditekan secara signifikan.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwapemerintah menyepakati harga Rp15.000 per liter sebagai bentuk perlakuan khususbagi pengusaha nelayan. Selisih harga dari biaya produksi solar dalam negeri akandidukung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehinggakebijakan tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bahkan telah menyiapkan kuota sekitar 400.000 ton untuk enambulan pertama pelaksanaan kebijakan tersebut.  Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak berantai yang cukup besar. Penurunan biaya BBM akan meningkatkan efisiensi operasional kapal, memperbesarpeluang nelayan untuk tetap melaut, menjaga stabilitas pasokan ikan, sekaligusmeningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Pada akhirnya, efek tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat konsumen serta memperkuatrantai pasok sektor perikanan nasional. Respons positif pun datang dari kalangan nelayan. Berbagai komunitas nelayanmenyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai mampu memberikan ruang napas bagi pelaku usaha yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan akibatkenaikan harga energi. Mereka menilai biaya operasional yang lebih rendah akanmemberikan kepastian usaha sekaligus mendorong aktivitas penangkapan ikan kembalibergairah.  Apresiasi juga disampaikan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). KetuaDewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan kebijakantersebut menjadi langkah strategis untuk meringankan beban biaya operasional nelayankarena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan.Penurunan harga BBM diharapkan meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraanmasyarakat pesisir. Kebijakan tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintahterhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangannasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakanbahwa kementeriannya akan menyiapkan regulasi teknis sebagai tindak lanjutkebijakan tersebut. Menurutnya, harga khusus BBM diharapkan memberikan kepastianbiaya operasional bagi pelaku usaha perikanan sehingga aktivitas produksi dapatberlangsung lebih stabil.  Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pembangunan ekonomi kelautan. Selama ini, perhatian terhadap sektor perikanan sering kali lebih banyak diarahkanpada peningkatan produksi. Kini, pemerintah juga mulai menaruh perhatian terhadapstruktur biaya produksi yang secara langsung menentukan tingkat kesejahteraannelayan. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya ikan Indonesia sangat besar sehingga sektor perikanan memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhanekonomi nasional, penyediaan lapangan kerja, hingga ketahanan pangan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pelaku utamanya, yakni nelayan, memiliki daya tahan ekonomi yang memadai. Kebijakan harga khusus BBM juga dapat menjadi bagian dari strategi pembangunanekonomi berbasis pesisir. Ketika biaya produksi menurun, nelayan memiliki peluanglebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hasil tangkapan, serta memperluas akses terhadap pasar. Efisiensi biaya juga memungkinkan pelakuusaha melakukan investasi pada perbaikan kapal, alat tangkap yang lebih modern, maupun penerapan teknologi penangkapan ikan…

*) Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat transformasi di sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang menjadi perhatian pada 2026 adalah pelaksanaan Program Modernisasi Kapal Perikanan yang diikuti dengan penguatan kompetensi awak kapal melalui pelatihan dan sertifikasi nasional. Pemerintah memandang bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup…

Jakarta – Pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan terus diperkuat melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pendidikan, pembentukan karakter, serta penguatan peran keluarga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi generasi muda dari pengaruh paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan separatisme, sekaligus membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan memiliki semangat kebangsaan….

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dengan menempatkan pelajar sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan bangsa di era digital. Langkah tersebut dinilai semakin relevan mengingat perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal, yang kini memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai sarana propaganda dan rekrutmen. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme…