*) Oleh : Dennis Satya Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada 2 Januari 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum nasional Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial Belanda dan menggantinya dengan produk hukum yang dirancang berdasarkan…

ACEH TAMIANG – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatra, dengan fokus awal pada perbaikan rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak banjir. Kebijakan ini dinilai strategis untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa pemulihan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa…

JAKARTA – Pemerintah memastikan rehabilitasi rumah tenaga kesehatan (nakes) dan warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan dan kepastian hunian bagi para petugas medis yang menjadi garda terdepan pelayanan publik. Anggota…

Oleh : Muhammad Husain )* Masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan memprioritaskan kemanusiaan di atas segala kepentingan politik sempit saat menghadapi dampak bencana alam. Seruan persatuan menggema di seluruh penjuru Tanah Rencong ketika warga secara kolektif menolak setiap upaya pengibaran simbol separatis yang mencoba menyusup dalam suasana duka.  Keteguhan tersebut membuktikan bahwa stabilitas keamanan…

Oleh: Dimas Arga Prasetya *) Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dalam skala luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi negara dalam memastikan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Ribuan permukiman terdampak, fasilitas publik terganggu, dan aktivitas ekonomi melambat. Dalam konteks inilah, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan…

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari strategi memperkuat SDM dan pertahanan bangsa di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) Hendarsam Marantoko menyoroti eskalasi konflik dunia dan rapuhnya rantai pasok pangan internasional. “Di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak…

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi anak sekaligus menopang daya tahan nasional. Program ini tidak hanya menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan sumber daya manusia Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri…

Oleh: Yasir Gema Wirawan)* Dalam lanskap geopolitik global yang kian tidak menentu, ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak lagi selalu hadir dalam bentuk konfrontasi militer konvensional. Perang dagang, krisis pangan, dan gangguan rantai pasok global telah membuktikan bahwa ketahanan sebuah negara dibangun dari fondasi yang lebih mendasar: kualitas sumber daya manusianya. Di tengah konteks inilah Program Makan Bergizi…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika krisis global. Di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga pangan dunia, serta ketidakpastian ekonomi internasional, negara memandang pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial dan…

Jakarta – Program revitalisasi sekolah kini menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Fokus utama diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang dinilai kritis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan di bidang pendidikan dengan menambah jumlah sekolah…