Kepemimpinan Presiden Prabowo: Tidak Ada Kompromi Soal Korupsi

Oleh : Revan Ananda )* Sikap tegas terhadap korupsi menjadi indikator penting bagi arah pemerintahan ke depan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pesan yang disampaikan kepada publik semakin jelas, tidak ada kompromi terhadap praktik korupsi. Ketegasan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan menjadi fondasi moral bagi penyelenggaraan negara yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Di…

Read More

Dari Teori ke Aksi: Pemerintah Perkuat Pendidikan Antikorupsi

Oleh : Rivka Mayangsari*) Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi pencegahan yang lebih sistematis. Salah satu langkah penting yang kini diperkuat pemerintah adalah pembangunan budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi bagi aparatur negara. Melalui kolaborasi lintas lembaga, pemerintah berupaya memastikan bahwa nilai-nilai integritas tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar…

Read More

MBG Indonesia Diakui Dunia sebagai Program Makan Sekolah Terbesar Kedua

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia mendapat perhatian internasional karena dinilai sebagai salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Pengakuan tersebut mencerminkan besarnya komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi anak sekaligus membangun fondasi sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa program MBG…

Read More

Dunia Akui Kehebatan MBG, Bukti Indonesia Serius Investasi pada Generasi

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus menunjukkan dampak signifikan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat global. Program ini kini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat makan sekolah terbesar di dunia. Pencapaian tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi anak sebagai fondasi pembangunan…

Read More

MBG Peringkat 2 Global: Bukti Komitmen Pemerintah pada Gizi Anak Diakui Dunia

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah dinilai sebagai salah satu program gizi paling ambisius di dunia. Pencapaian peringkat kedua secara global menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi gizi anak sejak dini. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan World Food Programme (WFP) menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat dua tertinggi di dunia…

Read More

MBG Indonesia Masuk Jajaran Program Makan Sekolah Terbesar di Dunia

Oleh: Asep Faturahman)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini menjadi salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Berdasarkan data World Food Programme (WFP), Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan jumlah penerima manfaat terbanyak dalam program makan di lingkungan pendidikan. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus memperkuat kualitas…

Read More

THR Cair Jelang Lebaran, Konsumsi Masyarakat Diprediksi Melonjak

Jakarta – Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah diperkirakan akan memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Momentum tahunan ini selalu menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi domestik, terutama di sektor ritel, transportasi, hingga pariwisata. Pemerintah bersama pelaku usaha meluncurkan berbagai program untuk memperkuat konsumsi domestik. Salah satunya melalui program Belanja di…

Read More

Pemerintah Pastikan THR Cair Tepat Waktu

Jakarta – Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara, pekerja, maupun pensiunan akan dilakukan secara tepat waktu guna menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan hari besar keagamaan. Kepastian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak para pekerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional yang biasanya meningkat signifikan menjelang momentum hari…

Read More

Distribusi THR Jadi Penopang Konsumsi Nasional JelangLebaran

Oleh: Nabila Rahmawati Distribusi tunjangan hari raya (THR) mulai mengalir ke masyarakatmenjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah memulai pencairan THR bagiaparatur sipil negara dan pensiunan sejak 26 Februari 2026 sebagaibagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjagadaya beli masyarakat.  Momentum Ramadan dan Idulfitri secara tradisional selalu menjadiperiode dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pemerintah memanfaatkanmomentum tersebut dengan memastikan distribusi THR berjalan tepatwaktu dan menjangkau jutaan penerima manfaat. Selain THR bagiaparatur negara dan pensiunan, pemerintah juga memastikan pengemudiojek daring kembali menerima bonus hari raya (BHR) sebagai bentukdukungan terhadap sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,menjelaskan bahwa stimulus ekonomi melalui THR dan BHR tahun inimengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintahmemandang kebijakan tersebut sebagai instrumen penting untuk menjagamomentum pertumbuhan ekonomi pada awal tahun. Airlangga menyampaikan bahwa peningkatan nilai stimulus diharapkandapat memberikan dampak lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertamaberada di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. Target tersebut lebih tinggidibandingkan capaian pada kuartal keempat tahun sebelumnya. Menurut Airlangga, momentum Ramadan dan Idulfitri yang jatuh padakuartal pertama memberikan peluang bagi perekonomian untuk tumbuhlebih kuat. Dengan adanya pencairan THR bagi jutaan aparatur negaraserta tambahan penghasilan bagi pengemudi ojek daring, perputaranuang di masyarakat diperkirakan meningkat secara signifikan. Distribusi THR bagi pensiunan dilaksanakan melalui sistem pembayaranpensiun yang terintegrasi dengan puluhan mitra bayar di seluruhIndonesia. PT Taspen sebagai pengelola program pensiun memulaipenyaluran THR kepada para peserta pensiun melalui jaringanpembayaran yang telah terhubung dengan berbagai lembaga keuangan. Komisaris Independen PT Taspen, Ariawan, melakukan pemantauanlangsung terhadap proses penyaluran tersebut di sejumlah mitra bayar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemantauan tersebut, ia melihatproses distribusi berjalan tertib dan lancar melalui berbagai lembagakeuangan yang menjadi mitra pembayaran. Pemantauan dilakukan di beberapa titik layanan, termasuk Bank MandiriTaspen, Bank BRI, kantor pos, serta Bank Sulselbar. Hasil peninjauanmenunjukkan bahwa mekanisme penyaluran THR bagi pensiunan dapatberjalan dengan baik dan aman. Ariawan juga melihat antusiasme para pensiunan yang menerima THR menjelang Idulfitri. Penyaluran yang tertib dan tepat waktu dinilai menjadibukti bahwa sistem distribusi yang disiapkan mampu menjangkaupenerima manfaat secara efektif. Menurut Ariawan, penyaluran THR bagi pensiunan merupakan bentukpenghargaan atas pengabdian para purnabakti kepada negara. Selain itu, distribusi dana tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadappeningkatan daya beli masyarakat menjelang hari raya. Pada tahun ini, PT Taspen menyalurkan THR kepada lebih dari 3,2 jutapeserta pensiun. Pembayaran dilakukan berdasarkan komponenpenghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya, yang terdiri daripensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahanpenghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memastikan bahwa pembayaran THR bagi pensiunantidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lainnya, kecuali pajakpenghasilan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan jaminan bahwa dana yang diterimapensiunan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhikebutuhan hari raya. Aliran dana dalam jumlah besar ke masyarakat dinilai mampumemperkuat konsumsi rumah tangga. Perputaran dana tersebut tidakhanya memberikan manfaat bagi penerima secara langsung, tetapi jugamendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Ekonom dari Kisi Asset Management Arfian Prasetya Aji menjelaskanbahwa dampak distribusi THR dan BHR dapat menciptakan efek berantaidalam perekonomian. Menurutnya, tambahan pendapatan yang diterimamasyarakat menjelang hari raya biasanya akan segera dibelanjakan untukberbagai kebutuhan Lebaran. Kondisi tersebut membuat sejumlah sektor usaha mengalami peningkatanaktivitas. Sektor ritel, misalnya, biasanya mencatat kenaikan penjualankarena meningkatnya permintaan terhadap pakaian baru, makanan, sertakebutuhan rumah tangga lainnya. Selain sektor ritel, aktivitas logistik juga meningkat seiring dengantingginya permintaan barang. Perdagangan daring yang terusberkembang membuat proses distribusi dan pengiriman barang menjadisemakin intensif menjelang hari raya. Arfian menilai bahwa peningkatan permintaan barang sebelum Lebaranmendorong aktivitas distribusi dan pengiriman meningkat secarasignifikan. Hal ini memperlihatkan bagaimana tambahan pendapatanmasyarakat mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi secarabersamaan. Dampak positif juga diperkirakan dirasakan oleh sektor transportasi danpariwisata. Tradisi mudik yang menjadi bagian dari perayaan Idulfitrimeningkatkan mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Mobilitas tersebut mendorong pertumbuhan bisnis transportasi darat, udara, maupun laut. Di saat yang sama, kunjungan ke berbagai destinasiwisata juga mengalami peningkatan selama masa libur Lebaran. Arfian menilai bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilarutama perekonomian Indonesia. Saat ini, sekitar 54 persen pertumbuhanekonomi nasional berasal dari belanja masyarakat. Dengan kontribusi sebesar itu, suntikan dana melalui THR dan BHR menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan ini memungkinkan peningkatan konsumsi terjadi dalam wakturelatif cepat. Melalui kebijakan distribusi THR yang tepat waktu dan terarah, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomisekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadapdaya beli masyarakat menjelang Idulfitri diharapkan mampu menjagamomentum pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun. *) Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik

Read More

Distribusi THR Mulai Bergulir, Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

Oleh: Ardiansyah Pratama Distribusi tunjangan hari raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah mulaibergulir di berbagai sektor. Pemerintah memastikan kebijakan ini berjalansesuai ketentuan agar hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalammenjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan stabilitasekonomi nasional menjelang perayaan hari besar keagamaan. Kebijakan pemberian THR dan bonus hari raya (BHR) tahun 2026 telahdiumumkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkanpemerintah. Program ini dirancang untuk memperkuat daya belimasyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri, sekaligus mendorongaktivitas ekonomi yang biasanya meningkat pada periode tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahanPresiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan ekonomipada momentum hari besar keagamaan nasional. Pemerintahmemandang distribusi THR sebagai instrumen penting untuk menjagamomentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagipekerja di berbagai sektor. Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada tahun ini. Nilaitersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan bagi sekitar 10,5 juta aparatur negarayang terdiri atas aparatur sipil negara, pegawai pemerintah denganperjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Airlangga menjelaskan bahwa komponen THR yang diberikan mencakupgaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjanganjabatan atau kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruhkomponen tersebut dibayarkan secara penuh sehingga aparatur negaradapat merasakan manfaat secara maksimal menjelang Lebaran. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengangaji ke-13 yang biasanya diberikan pada pertengahan tahun. Denganpemisahan tersebut, kebijakan THR tetap fokus pada pemenuhankebutuhan aparatur negara dalam menyambut Idulfitri, sementara gaji ke-13 diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan keluarga padapertengahan tahun. Penyaluran THR kepada aparatur negara dilakukan secara bertahap sejak26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. Program inimencakup sekitar 2,4 juta aparatur negara di tingkat pusat termasukprajurit TNI dan anggota Polri, sekitar 4,3 juta aparatur sipil negara di daerah, serta sekitar 3,8 juta pensiunan. Kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi para penerima manfaatsehingga mereka dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran lebih awal. Selain itu, percepatan distribusi THR juga diharapkan mampumeningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih merata. Di sektor swasta, pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pembayaranTHR tetap harus dipenuhi oleh perusahaan. Airlangga menyampaikanbahwa THR bagi pekerja swasta wajib dibayarkan secara penuh dan tidakboleh dicicil. Pembayaran juga harus dilakukan paling lambat tujuh harisebelum hari raya Idulfitri. Ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja minimal satutahun yang berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementaraitu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap memperolehTHR dengan perhitungan secara proporsional sesuai masa kerja mereka. Pemerintah memperkirakan jumlah pekerja penerima upah di sektorformal mencapai sekitar 26,5 juta orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah tersebut, total nilai THR yang dibayarkan oleh sektor swasta diperkirakan mencapai sekitar Rp124 triliun. Nilai tersebut diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadappeningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi iniberpotensi memperkuat perputaran ekonomi nasional selama Ramadan hingga Idulfitri. Selain aparatur negara dan pekerja sektor formal, pemerintah jugamemberikan perhatian kepada mitra pengemudi transportasi daring. Pemerintah mendorong perusahaan aplikator untuk menyalurkan bonus hari raya kepada para pengemudi sebagai bentuk penghargaan ataskontribusi mereka dalam sektor transportasi digital. Upaya pemerintah dalam memastikan distribusi THR juga didukung olehpemerintah daerah. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi melakukanpemantauan langsung terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalammembayarkan THR kepada pekerja. Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah perusahaan, salah satunya di PT Selalu Cinta Indonesia di Kota Salatiga. Langkah tersebut dilakukanuntuk memastikan perusahaan memenuhi ketentuan pembayaran THR sesuai dengan surat edaran kementerian yang menetapkan batas waktupembayaran maksimal tujuh hari sebelum Lebaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan posko layanan aduanuntuk menampung laporan pekerja terkait permasalahan THR. Poskotersebut berada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah serta enam wilayah satuan kerja pengawasan ketenagakerjaan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapanmengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran THR bagiaparatur sipil negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anungmenyampaikan bahwa seluruh aparatur yang berhak menerima THR akanmendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah telah mempersiapkan mekanisme pencairan agar proses distribusi berjalan lancar. Kebijakan tersebut akan mengikutisepenuhnya ketentuan yang ditetapkan oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berbagai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammemastikan distribusi THR berjalan tertib dan tepat sasaran. Denganpengawasan yang ketat serta koordinasi antara pemerintah pusat dandaerah, hak pekerja dapat terlindungi secara optimal. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memastikan pemenuhanhak pekerja, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi nasional. Distribusi THR yang tepat waktu diharapkan mampu menjaga daya belimasyarakat serta memperkuat aktivitas ekonomi selama Ramadan hinggaIdulfitri. *) Kolumnis Ekonomi dan Pemerhati Kebijakan Publik

Read More