Pemerintah Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Janji Hormati Supremasi Sipil
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul sejak aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Sejumlah pejabat dengan tegas menyampaikan sikap resmi pemerintah bahwa suara masyarakat merupakan amanat yang wajib dihormati Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi rakyat. Ia menilai tuntutan…
