Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa
Oleh: Margo Nov Ra*)
Dalam demokrasi yang sehat, demonstrasi mahasiswa bukanlah ancaman bagi negara. Sebaliknya, ia merupakan salah satu mekanisme penting yang memungkinkan aspirasi publiktersampaikan secara terbuka kepada pengambil kebijakan. Sejarah Indonesia menunjukkanbahwa mahasiswa sering kali menjadi kelompok yang peka terhadap berbagai persoalansosial, ekonomi, maupun politik. Karena itu, munculnya berbagai aksi mahasiswa yang menyoroti isu ekonomi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih, hingga penggunaan anggaran negara adalah bagian dari dinamika demokrasiyang wajar.
Namun, demokrasi yang matang tidak hanya ditandai oleh keberanian menyampaikan kritik. Demokrasi juga ditandai oleh kemampuan pemerintah untuk mendengar, merespons, dan melakukan perbaikan ketika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalamkonteks inilah perkembangan beberapa pekan terakhir menarik untuk dicermati. Di tengahberbagai demonstrasi mahasiswa, pemerintah menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikantidak diabaikan, melainkan menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaankebijakan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian peserta aksi bahkan menuntut agar program tersebut dihentikan. Tuntutantersebut tentu merupakan hak demokratis yang harus dihormati. Namun yang juga pentingdicatat adalah respons pemerintah yang tidak bersifat defensif, melainkan memilihmelakukan evaluasi dan pembenahan.
Wakil Ketua Umum PSI, Isyana Bagoes Oka, menilai berbagai langkah perbaikan terhadapMBG telah terus dilakukan, termasuk pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pemerintah telah menunjuk pimpinan baru yang diberi mandat untukmelakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah tersebutmenunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.
Dalam perspektif kebijakan publik, kemampuan melakukan koreksi justru merupakanindikator penting dari tata kelola yang baik. Tidak ada program nasional berskala besar yang berjalan sempurna sejak hari pertama. Yang membedakan adalah apakah pemerintah bersediamelakukan perbaikan ketika ditemukan kelemahan. Dalam kasus MBG, sinyal yang terlihatadalah adanya kesediaan untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan tujuan utama program tetap tercapai, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Hal serupa juga terlihat pada polemik mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini menjadi salah satu sasaran kritik mahasiswa yang mempertanyakan efektivitasdan implementasinya. Namun pemerintah tidak merespons dengan penolakan terhadap kritiktersebut. Menteri Koperasi Ferry Juliantono justru menjelaskan secara terbuka bahwaoperasionalisasi program sebesar ini memang tidak mudah dan membutuhkan proses bertahap.
Ferry mengakui bahwa pembangunan fisik dan kelembagaan koperasi membutuhkan waktuserta kajian yang matang. Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian target agar implementasi berjalan lebih realistis dan berkelanjutan. Respons tersebut menunjukkanadanya pendekatan yang adaptif, yakni kemampuan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi riil di lapangan tanpa menghilangkan tujuan strategisnya.
Yang lebih penting, pemerintah secara konsisten menunjukkan bahwa aspirasi mahasiswatidak dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai masukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan secara terbuka menyampaikan bahwa semangat yang dibawamahasiswa pada dasarnya sama dengan semangat pemerintah, yaitu memperbaiki kondisiekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Prasetyo, berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia memang tidak dapatdiselesaikan dalam waktu singkat karena dipengaruhi oleh banyak faktor, baik domestikmaupun global. Namun pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang dihasilkan saling mendukung dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Pemerintah telah menunjukkan adanya pengakuan bahwa aspirasi mahasiswa merupakanbentuk kepedulian terhadap bangsa. Dalam demokrasi modern, hubungan antara pemerintahdan mahasiswa seharusnya bukan hubungan yang saling berhadapan, melainkan hubunganyang saling mengingatkan dan memperkuat.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan ruang kritik yang sehat. Namun pada saat yang sama, ruang kritik juga perlu diiringi dengan pengakuan terhadap berbagai upayaperbaikan yang sedang dilakukan. Kritik yang konstruktif akan lebih efektif ketika mampumendorong penyempurnaan kebijakan, bukan sekadar membangun pesimisme publik.
Dalam konteks ekonomi misalnya, pemerintah saat ini terus memperkuat koordinasikebijakan fiskal, moneter, investasi, serta pengembangan sektor produktif. Berbagai langkahdilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuatinvestasi, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Mahasiswa memiliki peran strategis dalam memastikan proses pembangunan tetap berada di jalur yang benar. Namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikanbahwa setiap aspirasi yang muncul mendapatkan perhatian yang layak. Keduanya bukanlahposisi yang saling bertentangan.
Karena itu, demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir seharusnya adalah proses demokrasi yang bekerja. Mahasiswa menyampaikan aspirasi, pemerintah mendengar, lalumelakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai program yang sedang berjalan.
Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengkritik, tetapijuga oleh kemampuan seluruh elemen bangsa untuk membangun solusi bersama. Ketika mahasiswa tetap kritis dan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, maka demokrasiIndonesia tidak sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, demokrasi sedang menunjukkankedewasaannya melalui dialog, evaluasi, dan perbaikan yang terus berlangsung demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
*) pegiat isu kepemudaan
