Peradilan Militer dan Mendukung Komitmen Penegakan Hukum yang Akuntabel
Oleh : Revan Ananda )*
Peradilan militer kerap menjadi sorotan dalam diskursus publik, terutama ketika dikaitkandengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat secara jernih bahwa peradilan militer merupakan bagian integral darisistem hukum nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit. Dalam konteks negara hukum modern, keberadaanperadilan militer tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan semangat reformasi hukum yang terus berkembang, termasuk komitmen kuat pemerintah dalam memastikanbahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebagai institusi yang menangani perkara yang melibatkan anggota militer, peradilan militermemiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari peradilan umum. Karakteristik inibukanlah bentuk pengecualian terhadap prinsip keadilan, melainkan penyesuaian terhadapkebutuhan organisasi militer yang menuntut disiplin tinggi dan kepatuhan terhadap rantaikomando. Dalam praktiknya, peradilan militer justru terus berbenah agar selaras denganprinsip-prinsip universal penegakan hukum, seperti independensi hakim, keterbukaan proses persidangan, serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Reformasi yang dilakukanmenunjukkan bahwa peradilan militer tidak kebal terhadap kritik, melainkan adaptif terhadaptuntutan zaman.
Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik (Pushan Geopolitik) Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto mengatakan, karakter tegas bahkan terkesan keras dalamperadilan militer merupakan bagian inheren dari sistem pembinaan prajurit yang berorientasipada disiplin dan kesiapan tempur. Heri juga menyoroti fungsi utama peradilan militer bukansemata-mata menghukum, melainkan menjaga tatanan disiplin internal agar tidak terjadipelanggaran yang dapat berdampak pada stabilitas satuan maupun keamanan negara.
Komitmen terhadap penegakan hukum yang akuntabel juga tercermin dari upaya peningkatantransparansi dalam proses peradilan militer. Saat ini, semakin banyak kasus yang ditanganisecara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh publik, baik melalui publikasi putusanmaupun pelibatan media dalam peliputan persidangan. Langkah ini menjadi sinyal kuatbahwa institusi militer tidak menutup diri, melainkan berupaya membangun kepercayaanmasyarakat melalui keterbukaan. Transparansi tersebut penting untuk memastikan bahwasetiap putusan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.
Lebih jauh, sinergi antara peradilan militer dan peradilan umum juga menjadi bagian pentingdalam memperkuat sistem hukum nasional. Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkanunsur pidana umum, koordinasi lintas lembaga dilakukan untuk memastikan bahwa tidak adaruang bagi impunitas. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetapdijunjung tinggi, tanpa mengabaikan konteks kelembagaan masing-masing. Dengandemikian, peradilan militer tidak menjadi ruang eksklusif yang terpisah, melainkan bagiandari ekosistem hukum yang saling melengkapi.
Dukungan terhadap peradilan militer yang akuntabel juga sejalan dengan agenda besarreformasi sektor keamanan yang tengah dijalankan pemerintah. Profesionalisme prajurit tidakhanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan etika. Oleh karena itu, keberadaan sistem peradilan yang tegas dan adil menjadi instrumen pentingdalam membentuk budaya organisasi yang berintegritas. Ketika pelanggaran ditindak secaratransparan dan proporsional, maka kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan akansemakin kuat.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI periode 2011-2013, Laksda(Purn) Soleman B Ponto menyampaikan, karakter keras dalam peradilan militer merupakankonsekuensi logis dari tuntutan disiplin dan kesiapan tempur prajurit. Menurut dia, peradilanmiliter tidak dapat dipahami menggunakan perspektif hukum sipil semata. Sistem hukummiliter dibangun di atas realitas operasional yang ekstrem, di mana prajurit menghadapisituasi kill or be killed. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak adatoleransi terhadap pembangkangan, dan tidak ada waktu untuk berdebat.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal proses ini. Kritik yang konstruktif, partisipasi dalam diskursus publik, serta dukungan terhadap reformasi hukummenjadi elemen yang tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem peradilan yang lebihbaik. Dalam konteks ini, peradilan militer tidak boleh dipandang sebagai entitas yang tertutup, melainkan sebagai institusi yang terus berkembang dan terbuka terhadap evaluasi.
Ke depan, peradilan militer memiliki peluang besar untuk semakin memperkuat perannyaseiring dengan kemajuan teknologi, dinamika keamanan, dan meningkatnya tuntutantransparansi publik. Transformasi melalui digitalisasi proses hukum, peningkatan kapasitassumber daya manusia, serta penguatan regulasi menjadi langkah strategis yang terusmenunjukkan progres positif. Upaya ini mencerminkan komitmen peradilan militer untuktidak hanya responsif terhadap kebutuhan internal, tetapi juga adaptif dan selaras denganperkembangan eksternal.
Mendukung peradilan militer yang akuntabel berarti juga mendukung tegaknya supremasihukum di Indonesia. Ini bukan semata soal institusi, melainkan tentang komitmen bersamauntuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kerangka tersebut, peradilan militer memiliki peran penting sebagai penjaga disiplin sekaligus pilar keadilan. Dengan terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, peradilan militerdapat menjadi contoh bahwa reformasi hukum bukan sekadar wacana, melainkan realitasyang terus diwujudkan demi kepentingan bangsa dan negara.
)* Pengamat Hukum