Percepatan Industrialisasi Menjadi Jalan Strategis Menuju Indonesia Maju
Oleh : Aditya Rahman )*
Percepatan industrialisasi kembali menjadi penegasan penting dalam arah pembangunannasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, Indonesia tidak lagicukup mengandalkan kekayaan sumber daya alam sebagai komoditas mentah untuk diekspor. Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri melalui penguatan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk berkualitas, menyerap tenaga kerja, menguasai teknologi, sertamemperkuat daya saing nasional. Karena itu, penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mempercepat industrialisasi merupakan langkah strategis yang mencerminkan visi besar menuju kemandirian ekonomi.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin membawa Indonesia keluardari jebakan sebagai negara pengekspor bahan baku sekaligus pasar bagi produk impor. Sebaliknya, Indonesia didorong menjadi negara produsen yang mampu memenuhi kebutuhanstrategis secara mandiri, mulai dari kendaraan bermotor, produk elektronik, hingga berbagaiindustri berteknologi tinggi. Transformasi tersebut menjadi fondasi penting untukmenciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah juga memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa arahan Presidensejalan dengan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang tengah dijalankanpemerintah. Menurutnya, percepatan industrialisasi merupakan jalan utama menujukemandirian ekonomi karena Indonesia harus memiliki kapasitas manufaktur yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Ia menilai penguatan sektor industri tidak hanya akanmeningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas kesempatan kerjaberkualitas bagi masyarakat.
Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Indonesia merupakan salah satu negara dengankekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Potensi nikel, bauksit, tembaga, timah, kelapasawit, hingga berbagai komoditas mineral lainnya menjadi modal penting untuk membangunindustri hilir yang lebih maju. Apabila seluruh sumber daya tersebut diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi, manfaat ekonomi yang diperoleh akan jauh lebih besardibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.
Dalam penjelasannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilaiindustrialisasi berbasis sumber daya alam merupakan strategi yang paling realistis sekaliguspaling menguntungkan bagi Indonesia. Menurutnya, pengembangan industri hilir akanmemperkuat mata rantai industri nasional sehingga berbagai komponen industri, termasukotomotif, baterai kendaraan listrik, maupun produk manufaktur lainnya, dapat diproduksisecara terintegrasi di dalam negeri. Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsennikel terbesar dunia, peluang membangun ekosistem industri kendaraan listrik menjadisemakin terbuka.
Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Industri manufaktur selama ini telah terbukti menjaditulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan pertama 2026, sektor industripengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,04 persen secara tahunan dan memberikan kontribusiterbesar terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 19,07 persen. Bahkan, kontribusisektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi yang tertinggidibandingkan sektor lainnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa industri tetap menjadimotor utama penciptaan nilai tambah, investasi, dan lapangan kerja.
Karena itu, kebijakan pemerintah yang terus memperkuat penggunaan produk dalam negeri, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hilirisasi industri, pengembangansumber daya manusia, serta pemberian dukungan investasi menjadi langkah yang tepat. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing industri nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Lebih jauh lagi, industrialisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan industri modern tidak hanyabergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada kemampuan bangsa menguasaiilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Oleh sebab itu, arah kebijakan fiskal turutdiselaraskan untuk memperkuat fondasi pembangunan industri nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa APBN akan terus diarahkansebagai instrumen utama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, dan industrialisasi. Menurutnya, target Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045 hanya dapat dicapai apabila pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri mampu membangun kolaborasi yang eratdalam menghasilkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, pemerintah memfokuskan sebagian besaralokasi beasiswa LPDP mulai 2026 pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) beserta berbagai sektor industri strategis seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, maritim, hilirisasi, dan manufakturmaju. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun pabrik dan kawasan industri, tetapi juga mempersiapkan talenta yang akan menjadi penggerak utamatransformasi industri nasional pada masa depan.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pembangunan industri harus ditopangoleh sumber daya manusia yang kompetitif agar inovasi mampu menghasilkan pertumbuhanekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat sehingga mampu mendukung investasi produktif, memperkuat stabilitas ekonomi, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko global.
Sinergi antara industrialisasi, pembangunan SDM, hilirisasi, serta penguatan riset merupakankombinasi kebijakan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, bonus demografi, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis dalam rantai pasokglobal. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, berbagai potensi tersebut dapatdikonversi menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat secara berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik
