Percepatan MBG 3T Wujud Keadilan Gizi dari Pusat hingga Pelosok
Oleh : Radjiman Arif*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan arah kebijakan yang tidakhanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga pemerataan manfaat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Percepatan layanan di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagianpenting dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks geografis Indonesia yang sangat beragam, menghadirkan layanan dasar hingga pelosok merupakan tantangansekaligus ukuran nyata kehadiran negara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T merupakan keputusan pemerintah yang mencakup seluruh NTT, Maluku, dan enam provinsi di Papua. Saat meninjau kesiapan SPPG di Kabupaten Sikka, NTT, ia menekankan bahwa keterbatasan geografis tidak boleh menjadialasan untuk menurunkan kualitas MBG. Standar menu dan kandungan gizi harus tetapdipertahankan sehingga anak-anak di daerah terpencil memperoleh manfaat yang setaradengan penerima di wilayah lainnya.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengejar jumlah penerimamanfaat. Percepatan juga dibarengi dengan penataan pelaksanaan agar SPPG di wilayah terpencil mampu beroperasi sesuai standar. Saat ini, sekitar 62,6 juta penerima manfaat telahdilayani melalui 27.485 SPPG, dengan dukungan 134.881 pemasok lokal yang terdiri atasUMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pemasok lainnya. Di wilayah 3T sendiri, pemerintah menata 1.703 SPPG, sementara 170 SPPG di NTT telahtervalidasi siap beroperasi.
Percepatan tersebut memiliki urgensi tersendiri bagi daerah yang masih menghadapipersoalan gizi. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi stunting NTT berdasarkan SSGI 2024 mencapai 37 persen. Karena itu, perluasan MBG ke daerah prioritasdapat ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas generasimendatang. Intervensi gizi yang dilakukan secara konsisten sejak usia sekolah berpotensimemperkuat kemampuan belajar, kesehatan, dan produktivitas anak ketika memasuki usiadewasa.
Komitmen pemerintah pusat juga terlihat dari perhatian Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka terhadap pelaksanaan MBG di Asmat, Papua Selatan. Gibran menekankan bahwaprogram prioritas nasional harus benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah 3T. Ia mendorong pola pelaksanaan yang adaptif dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, gereja, dan keuskupan karena lembaga-lembaga tersebut dinilai memahami karaktermasyarakat setempat.
Pendekatan adaptif itu penting karena persoalan akses di wilayah 3T tidak dapat diselesaikandengan pola yang sepenuhnya seragam. Pemerintah perlu menyesuaikan mekanismedistribusi dan penyediaan makanan dengan kondisi geografis, sosial, serta budaya setempat. Di Asmat, misalnya, pemerintah melihat pentingnya melibatkan institusi yang memilikikedekatan dengan masyarakat agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo juga menyampaikan bahwa kehadiran MBG berkaitan denganpeningkatan kehadiran siswa di sekolah dan berharap cakupannya terus diperluas.
Dukungan dari dunia usaha daerah turut memperkuat agenda tersebut. Ketua KADIN NTT Bobi Lianto menyatakan dukungan terhadap pembangunan 60 titik dapur MBG 3T di Timor Tengah Selatan. Keterlibatan dunia usaha ini menunjukkan bahwa perluasan MBG dapatmenjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut Bobi, pembangunan dapur MBG juga dapat membuka peluang bagi petani dan peternak lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok program.
Dengan demikian, MBG di wilayah 3T memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadarpenyediaan makanan. Ketika bahan pangan diperoleh dari daerah setempat, program iniberpotensi menciptakan permintaan yang lebih stabil bagi hasil pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan koperasi. Dapur MBG dapat menjadi titik temu antara kebijakan gizidan pemberdayaan ekonomi lokal. Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi. Pada saat yang sama, penguatan rantai pasok lokal dapat membantu menciptakanekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Perkembangan terbaru juga memperlihatkan bahwa pemerintah terus memperbaiki tata kelolaMBG. Penataan SPPG dan penguatan standardisasi menjadi bagian penting agar ekspansiprogram tidak mengorbankan kualitas layanan. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwapemerintah tidak berhenti pada pencapaian kuantitatif, melainkan terus mengevaluasipelaksanaan agar setiap fasilitas yang dibangun benar-benar mampu memberikan pelayanansesuai ketentuan. Pemerintah sebelumnya juga menegaskan perlunya penataan menyeluruh, termasuk kepatuhan terhadap SOP dan standar layanan.
Pada akhirnya, percepatan MBG 3T merupakan wujud konkret keadilan pembangunan. Anak-anak di Sikka, Asmat, maupun wilayah pelosok lainnya memiliki hak yang sama untukmemperoleh asupan bergizi dan kesempatan tumbuh secara optimal. Dengan kepemimpinanpemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, keterlibatan dunia usaha, serta penguatantata kelola, MBG dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia yang lebihmerata. Pemerintah menunjukkan bahwa agenda pembangunan tidak berhenti di pusat-pusatpertumbuhan, tetapi terus bergerak hingga pelosok negeri demi mewujudkan Indonesia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial