Prabowo dan Agenda Penguatan Peran Guru dalam Pembangunan Bangsa
Oleh: Amanda Purnama )*
Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagaisalah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam kerangkatersebut, guru dipandang sebagai elemen paling penting dalam proses mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjawabtantangan masa depan.
Karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat inidiarahkan untuk memperkuat kesejahteraan, kompetensi, danprofesionalisme guru agar kualitas pendidikan nasional semakinmeningkat.
Komitmen pemerintah terhadap penguatan peran guru terlihat darilangkah nyata yang dilakukan dalam perbaikan sistem kesejahteraantenaga pendidik. Selama bertahun-tahun, persoalan birokrasi yang panjang dalam penyaluran hak-hak guru sering menjadi perhatian.
Pemerintah kemudian menghadirkan terobosan baru dengan memastikangaji dan tunjangan dapat diterima langsung oleh guru melalui transfer kerekening masing-masing setiap bulan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskanbahwa mekanisme baru tersebut menjadi bagian dari upayapenyederhanaan birokrasi yang diinisiasi Presiden Prabowo.
Menurut Abdul, kebijakan ini dirancang agar para guru dapat merasakanmanfaat program pemerintah secara langsung tanpa harus menghadapiproses administrasi yang berlarut-larut.
Kebijakan transfer langsung tunjangan guru menunjukkan perubahanpendekatan dalam tata kelola pendidikan. Pemerintah tidak hanyaberupaya menyediakan anggaran yang memadai, tetapi juga memastikansetiap program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Kebijakan transfer langsung tunjangan guru sekaligus memperlihatkankeseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebihresponsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik.
Peningkatan kesejahteraan guru juga diwujudkan melalui kenaikantunjangan bagi guru non-ASN. Pemerintah menaikkan tunjangan dariRp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gajipokok. Kebijakan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadappeningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari investasijangka panjang di bidang pendidikan.
Program peningkatan kompetensi guru menjadi agenda lain yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Selain memperkuat aspekkesejahteraan, pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan sangatditentukan oleh kapasitas tenaga pendidik.
Oleh sebab itu, berbagai program pengembangan kompetensi terusdiperluas agar guru memiliki kesempatan yang lebih besar untukmeningkatkan kualifikasi akademiknya.
Program beasiswa bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 menjadi salah satu instrumen utama dalam agenda tersebut. Abdul Mu’timenyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 guru menerima bantuan pendidikan melalui skema Rekognisi PembelajaranLampau (RPL) pada tahun 2026. Melalui program itu, guru memperolehbantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester untuk menyelesaikanstudi mereka.
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga menjadi bagian penting dariagenda reformasi pendidikan yang dijalankan pemerintah. Saat ini masihterdapat ratusan ribu guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mempercepatpelaksanaan PPG agar semakin banyak guru memperoleh sertifikasiprofesional sekaligus mendapatkan akses terhadap tunjangan profesi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq,menegaskan bahwa kesejahteraan dan profesionalisme merupakan duaaspek yang harus berjalan beriringan.
Menurut Fajar, peningkatan kualitas pendidikan tidak akan tercapaiapabila salah satu aspek tersebut diabaikan. Karena itu, pemerintah terusmendorong keseimbangan antara peningkatan kompetensi danpeningkatan kesejahteraan guru.
Reformasi tata kelola guru yang dilakukan pemerintah juga menyentuhaspek beban kerja dan administrasi. Melalui regulasi terbaru, beban kerjaguru diatur agar lebih berfokus pada kegiatan yang mendukung proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan memberikan ruang yang lebihluas bagi guru untuk mengembangkan kualitas pengajaran dibandingkanmenghabiskan waktu pada pekerjaan administratif.
Penyederhanaan sistem pelaporan kinerja guru menjadi langkah pentinglainnya dalam reformasi tersebut. Jika sebelumnya laporan dilakukanmelalui mekanisme yang cukup kompleks, kini proses pelaporan dibuatlebih sederhana dan efisien. Kebijakan ini memungkinkan guru memusatkan perhatian pada aktivitas belajar mengajar yang menjaditugas utama mereka.
Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan juga mencakup upayamenjaga keberlangsungan sekolah swasta. Melalui kebijakan redistribusiguru PPPK, pemerintah berusaha memastikan sekolah swasta tetapmemiliki akses terhadap tenaga pendidik yang berkualitas. Kebijakantersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan tatakelola pendidikan yang lebih adil dan merata.
Dukungan terhadap agenda penguatan guru turut datang dari Wakil KetuaKomisi X DPR RI, Mufidah Kurniasih. Ia menilai kesejahteraan guru dandosen merupakan faktor penting dalam keberhasilan transformasipendidikan nasional.
Menurut Mufidah, perhatian terhadap tenaga pendidik harus berjalanseiring dengan peningkatan kualitas sarana pendidikan dan percepatandigitalisasi pembelajaran, terutama di daerah terdepan, terluar, dantertinggal.
Pandangan Mufidah memperkuat keyakinan bahwa pembangunanpendidikan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Guru yang sejahtera, kompeten, dan didukung fasilitas yang memadai akan mampumenghasilkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas.
Agenda penguatan peran guru yang dijalankan Presiden Prabowomenunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus padainfrastruktur atau kurikulum semata. Pemerintah juga memberikanperhatian besar kepada para tenaga pendidik sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan.
Rangkaian kebijakan mulai dari kenaikan tunjangan, perluasan beasiswa, percepatan sertifikasi, penyederhanaan birokrasi, hingga reformasi tatakelola guru memperlihatkan arah kebijakan yang jelas dalam memperkuatkualitas pendidikan nasional.
*) Pemerhati Kebijakan Publik