Bulan: November 2025

RKUHAP Disahkan Sesuai Ketentuan, Publik Wajib Menjaga Kondusivitas

admin08 mins

Oleh: Satriadi Putra )* Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 November 2025 menandai fase penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pembahasan panjang di berbagai tingkat legislasi.  Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya telah menegaskan bahwa agenda tersebut…

Read More

Pengesahan RKUHAP Demi Modernisasi Peradilan, Masyarakat Diminta Bijak Menyikapi

admin08 mins

Oleh: Nadira Putri )* Pemerintah bersama DPR terus menguatkan komitmennya untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR dianggap sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi yang berubah sangat cepat dalam empat dekade terakhir.  Dorongan pemerintah…

Read More

Pengesahan RKUHAP Demi Perkuat Sistem Peradilan, Masyarakat Diimbau Hormati Keputusan

admin03 mins

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai undang-undang dalam rapat Paripurna pada Selasa (18/11). Sebelumnya, DPR dan Pemerintah telah menyepakati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat…

Read More

Pengesahan RKUHAP Jadi Tonggak Reformasi, Publik Diimbau Menilai Secara Objektif

admin03 mins

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11), menandai babak baru reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Masyarakat pun diimbau menilai regulasi ini secara objektif, dengan memahami bahwa penyempurnaan hukum acara pidana merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan…

Read More

Tokoh Adat Papua Serukan Jaga Kedamaian dan Tolak Perayaan HUT KNPB

admin08 mins

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, perhatian publik di berbagai wilayah Bumi Cenderawasih kembali tertuju pada potensi meningkatnya aktivitas provokatif yang sering muncul pada momentum tertentu. Situasi ini menuntut kewaspadaan kolektif, sebab gangguan terhadap stabilitas keamanan tidak hanya berdampak pada satu daerah,…

Read More

Masyarakat Papua Tegas Tolak HUT KNPB

admin08 mins

Oleh : Lua Murib Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, gelombang penolakan dari masyarakat Papua semakin menguat. Sikap tegas tersebut mencerminkan kesadaran kolektif bahwa stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta masa depan generasi muda Papua jauh lebih penting daripada mengikuti kegiatan yang tidak memiliki legitimasi dan berpotensi memicu…

Read More

Tokoh Masyarakat Imbau Warga Tolak Ajakan Perayaan HUT KNPB

admin03 mins

Wamena — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, tokoh masyarakat Jayawijaya, Hengki Heselo, mengimbau warga agar tidak mengikuti kegiatan apa pun yang mengatasnamakan perayaan HUT KNPB. Sebagai Kepala Kampung Lantipo, ia menegaskan bahwa menjaga ketenangan dan stabilitas wilayah adalah prioritas bersama demi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat….

Read More

Tokoh Masyarakat Jayawijaya Serukan Tetap Tenang dan Tolak Ajakan Perayaan HUT KNPB

admin03 mins

Wamena – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, tokoh masyarakat sekaligus Kepala Kampung Lantipo, Hengki Heselo, menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh warga Kabupaten Jayawijaya agar tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan di wilayah Jayawijaya menjadi prioritas bersama dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas…

Read More

Jangan Terprovokasi Demo Gelar Pahlawan Soeharto, Utamakan Ketertiban Umum

admin03 mins

JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai macam elemen masyarakat kompak mengajak kepada seluruh publik untuk tidak mudah dalam terprovokasi oleh adanya ajakan demonstrasi dan segala bentuk upaya provokasi. Hal tersebut terkait dengan adanya penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dari sejumlah pihak. Seruan tersebut disampaikan agar ketertiban umum tetap dapat terjaga…

Read More

Hindari Provokasi Demo Pahlawan Soeharto, Utamakan Stabilitas Nasional

admin03 mins

JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat mengimbau kepada publik untuk bisa menghindari provokasi. Hal tersebut terkait dengan adanya ajakan untuk melakukan demonstrasi terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto. Ajakan tersebut disampaikan untuk semakin menjaga stabilitas nasional dan mencegah adanya potensi gangguan ketertiban umum di…

Read More