Oleh: Alexander Royce*) Indonesia tengah menyaksikan babak baru dalam sejarah pendidikan nasional yang dibangununtuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini tersisih darikesempatan belajar berkualitas. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategispemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tidak sekadar membukaruang belajar baru, tetapi juga memberikan jawaban konkret atas tantangan ketimpangan sosialdan ketidaksetaraan akses pendidikan di tanah air. Keberpihakan negara terhadap generasipenerus bangsa terlihat jelas dalam upaya ini, yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinanmelalui penguatan sumber daya manusia sejak usia sekolah dasar hingga menengah atas. Dalam konteks pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatra, Wakil Menteri PendidikanDasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa pemerintahtidak meninggalkan satu pun anak didik meski sarana fisik sekolah mengalami gangguan akibatbencana. Ia menyampaikan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah berjalan normal kembali, dengan dukunganperbaikan infrastruktur yang terus digenjot. Hal ini mencerminkan prioritas tinggi pemerintahterhadap kesinambungan pendidikan, bahkan di tengah tantangan berat pemulihan pascabencana, suatu bukti nyata bahwa pendidikan adalah tulang punggung menuju Indonesia maju melaluipenguatan karakter dan ilmu pengetahuan generasi muda Indonesia. Momentum peluncuran program Sekolah Rakyat merupakan tonggak penting yang menunjukkanbesarnya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pendidikan berasrama gratis dengan cakupan layanan pendidikan formal dari tingkat SD hingga SMA, termasuk seluruhkebutuhan siswa seperti tempat tinggal, makanan bergizi, layanan kesehatan dan pembinaankarakter yang ditanggung negara. Ini bukan sekadar teori, tetapi praktik keadilan sosial yang merangkul masyarakat prasejahtera sehingga mereka dapat merasakan hak pendidikan secarapenuh tanpa beban biaya. Program ini sejatinya menjadi pintu masuk bagi transformasi sosialberkelanjutan yang mampu melejitkan kehidupan keluarga siswa bahkan hingga mereka dewasa. Hingga akhir 2025, pemerintah telah mencatat 166 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasidi berbagai daerah dengan dukungan ribuan tenaga pendidik dan lebih dari 15.000 siswa. Keberadaan fasilitas ini menjangkau beragam komunitas, termasuk keluarga buruh harian, anakyatim piatu hingga mereka yang sebelumnya sempat putus sekolah, menunjukkan bahwamekanisme inklusif ini benar-benar mampu menyentuh mereka yang selama ini tidak terdengarsuaranya. Pelaksanaan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menempatkan pendidikansebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan. Jalannya program Sekolah Rakyat juga menunjukkan sinergi yang kuat antarinstansi pemerintah. Pemerintah tidak hanya membangun sekolah baru, tetapi juga mempersiapkan kurikulum yang holistik dan konektivitas digital untuk mendukung pembelajaran abad ke-21. Upaya merangkulteknologi dan keterampilan digital di dalam kegiatan belajar mengajar menjadi bagian daristrategi memastikan anak bangsa memiliki kemampuan bersaing di era transformasi digital yang semakin cepat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menyediakan aksespendidikan, tetapi juga menyiapkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, turutmenjadi penegas bahwa pendidikan inklusif juga harus sensitif terhadap kebutuhan anak dariberbagai latar belakang, termasuk anak perempuan dan mereka yang memerlukan perlindungankhusus. Dalam berbagai forum dan dialog kebijakan, Fauzi menekankan bahwa pendidikanadalah hak setiap anak tanpa diskriminasi, dan layanan pendidikan seperti Sekolah Rakyat harusdirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memperhatikankeselamatan, perlindungan, serta pemberdayaan seluruh siswa agar mereka tumbuh menjadiwarga negara yang percaya diri dan produktif. Melihat dinamika global, upaya Indonesia memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyatjuga selaras dengan komitmen regional terhadap pengurangan angka putus sekolah danpercepatan akses pendidikan berkualitas di ASEAN. Forum-forum pendidikan internasionalmenekankan pentingnya inklusivitas, dan Indonesia telah menjawabnya dengan penyediaansekolah yang dirancang khusus untuk menjangkau kelompok marjinal dan terpinggirkan. Dari sisi kebijakan fiskal, keberanian pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk SekolahRakyat patut dibaca sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar belanja sosial. Pendidikanyang menyasar kelompok rentan membutuhkan keberlanjutan, konsistensi, dan pengawasan yang kuat agar tidak berhenti sebagai program simbolik. Dengan desain berasrama dan pendekatanholistik, Sekolah Rakyat membuka peluang terbentuknya generasi yang tidak hanya cakap secaraakademik, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, dan karakter kebangsaan yang kuat. Inimenjadi pembeda utama dibandingkan model bantuan pendidikan konvensional yang sering kali bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural. Lebih dari sekadar fasilitas pendidikan gratis, Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen nilai-nilaikebangsaan Indonesia, yaitu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, sertapemerataan kesempatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di tengah berbagai tantanganpembangunan, pemerintah telah membuktikan langkah-langkah konkret untuk tidakmeninggalkan anak-anak bangsa di belakang — sebuah langkah yang tidak hanya relevandengan situasi saat ini, tetapi juga visioner dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, berdaya saing, dan sejahtera. Dengan konsistensi komitmen ini, Sekolah Rakyat menjadi simbol harapan baru bagi jutaan anakIndonesia dan menegaskan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa memiliki keberpihakan kuatterhadap pemberdayaan pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial
