Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yangselama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusia Indonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman. Anak-anak hari ini hidup di dunia gawai. Menjauhkan mereka dari teknologi bukan solusi, melainkan ilusi. Dengan anjunganbaca digital dan ruang publikasi karya siswa, literasi digital justru dapat diarahkan menjadialat pemberdayaan. Anak tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi produsenpengetahuan. Inilah literasi yang membebaskan. Aspek pembentukan karakter juga menjadi bagian integral dari Sekolah Rakyat, terutamamelalui sistem berasrama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ArifahFauzi, dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Medan, menekankanbahwa kehidupan berasrama melatih disiplin, ketangguhan, dan kemampuan hidup bersamadalam perbedaan. Ia mengakui bahwa proses adaptasi tidak selalu mudah, namunkebersamaan yang terbangun justru menjadi fondasi penting bagi pembentukan kepribadiananak. Dari sudut pandang kebijakan publik, Sekolah Rakyat juga tidak berdiri sendiri. Ia berjalanberiringan dengan Sekolah Garuda, yang dirancang sebagai inkubator bagi siswa berbakatuntuk menembus pendidikan tinggi kelas dunia, khususnya di bidang STEM. Abdul FikriFaqih menilai kombinasi ini sebagai upaya simultan negara: satu jalur untuk memutuskemiskinan ekstrem, jalur lain untuk mengejar ketertinggalan teknologi global. Duakebijakan berbeda, namun berangkat dari visi yang sama—mengejar keadilan dan daya saing. Meski demikian, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa diukur dari seberapa sering ia dipujidi ruang publik. Ukuran sejatinya adalah apakah anak-anak benar-benar berubah: dari tidakpercaya diri menjadi berani bermimpi, dari pasif menjadi kritis, dari terpinggirkan menjadisubjek pembangunan. Literasi, dalam arti yang paling substantif, adalah alat emansipasi. Tanpa literasi yang hidup, Sekolah Rakyat berisiko berhenti sebagai program administratif. Sekolah Rakyat harus dijaga sebagai ruang perubahan yang konsisten. Sekolah Rakyat bukansekadar proyek lima tahunan, Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bangsa yang nyata. Kini, literasi benar-benar dijadikan fondasi, dan makin yakin ke depan Sekolah Rakyat tidak hanya akan meluluskan siswa, Sekolah Rakyat akan melahirkan generasi yang mampukeluar dari kemiskinan dengan martabat, daya pikir kritis, dan kepercayaan diri untukmenentukan masa depannya sendiri. *) pemerhati pendidikan

Read More
Sekolah Rakyat, Jalan Terang Transformasi Pendidikan

Sekolah Rakyat, Jalan Terang Transformasi Pendidikan

Oleh: Kuswara Adi Sucipto (* Transformasi pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat paling rentan. Pendidikan bukan sekadar instrumen peningkatan angka partisipasi sekolah, melainkan fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Dalam konteks inilah, kehadiran program Sekolah Rakyat menjadi salah satu terobosan kebijakan yang patut diapresiasi sebagai jalan terang transformasi pendidikan Indonesia. Presiden…

Read More
Koperasi Desa Merah Putih di 38 Provinsi Terus Perkuat Tata Kelola

Koperasi Desa Merah Putih di 38 Provinsi Terus Perkuat Tata Kelola

Jawa Tengah – Penguatan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menjadi perhatian pemerintah di berbagai daerah seiring pengembangannya yang telah menjangkau 38 provinsi di Indonesia. Upaya ini dinilai penting agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menghindari persoalan manajerial yang pernah terjadi pada model koperasi sebelumnya. Sekretaris…

Read More
Sejumlah Pihak Apresiasi Percepatan Realisasi Koperasi Desa Merah Putih di 38 Provinsi

Sejumlah Pihak Apresiasi Percepatan Realisasi Koperasi Desa Merah Putih di 38 Provinsi

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat realisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini telah berjalan di 38 provinsi dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mampu memperkuat kelembagaan ekonomi desa sekaligus memperluas akses pembiayaan dan usaha produktif masyarakat. Perwakilan…

Read More
Realiasasi Koperasi Desa Merah Putih, Angkat Kemandirian Ekonomi Desa

Realiasasi Koperasi Desa Merah Putih, Angkat Kemandirian Ekonomi Desa

Oleh: Juana Syahril)* Realisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menandai titik balik penting dalam pembangunan ekonomi berbasis desa di Indonesia. Program ini bukan sekadar pembentukan lembaga ekonomi baru, melainkan strategi struktural untuk mengangkat kemandirian desa, memperkuat daya saing lokal, dan memastikan pemerataan kesejahteraan hingga ke tingkat akar rumput. Dengan pendekatan koperasi, desa tidak lagi diposisikan sebagai penerima…

Read More
Mendukung Penguatan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih

Mendukung Penguatan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih

Oleh Aulia Andini )* Penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah strategis yang sangat relevan dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa, kehadiran KDMP tidak hanya menjadisimbol keberpihakan negara kepada rakyat desa, tetapi juga instrumen nyata untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Target pembangunan puluhan…

Read More
Analis Kebijakan Kemenkes: Program MBG, Upaya Intervensi Pemerintah Untuk Penuhi Gizi Masyarakat

Analis Kebijakan Kemenkes: Program MBG, Upaya Intervensi Pemerintah Untuk Penuhi Gizi Masyarakat

Jakarta, Integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi pangan lokal dan inisiatif strategis pemerintah seperti, Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan integrasi ini menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Dengan mengandalkan rantai pasok dari peternakan rakyat dan komoditas…

Read More
Evaluasi Terukur MBG Jadi Langkah Pemerintah Cetak Generasi Sehat

Evaluasi Terukur MBG Jadi Langkah Pemerintah Cetak Generasi Sehat

Oleh: Nabila Safira Pemerintah menyiapkan langkah evaluasi terukur untuk memastikan dampak Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Evaluasi ini dirancang tidak hanya melihat aspek penyaluran, tetapi juga menilai perubahan nyata pada pertumbuhan fisik dan kualitas kesehatan siswa sebagai indikator utama keberhasilan program. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari rangkaian kebijakan prioritas yang…

Read More
Kepastian Hukum Perkuat Fondasi Program Makan Bergizi Gratis

Kepastian Hukum Perkuat Fondasi Program Makan Bergizi Gratis

Oleh: Putri Ayu Lestari Pemerintah terus menyempurnakan regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum dan standar pelaksanaan yang kokoh. Sejak resmi dimulai pada 6 Januari 2025, program ini ditempatkan dalam kerangka kebijakan nasional yang menekankan keamanan pangan, akuntabilitas, serta keberlanjutan jangka panjang. Keamanan pangan diposisikan sebagai fondasi utama pelaksanaan MBG. Pemerintah…

Read More
Apresiasi Pemerintah Pastikan Kualitas Menu MBG Tetap Sesuai Standar Gizi

Apresiasi Pemerintah Pastikan Kualitas Menu MBG Tetap Sesuai Standar Gizi

Oleh: Dimas Arya Putra )* Pemerintah terus memperluas akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi, salah satunya dengan memastikan pemeriksaan kesehatan gratis berjalan seiring dengan pemenuhan gizi yang layak. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan negara dalam melihat kesehatan bukan sebagai layanan tambahan, melainkan sebagai hak dasar warga negara yang harus dipenuhi secara…

Read More