Energi Nasional Stabil di Tengah Gejolak Geopolitik

Oleh Anindya Pratama )* Stabilitas energi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan kondisi global yang saat ini diliputi ketidakpastian geopolitik, kemampuan sebuah negara untuk menjaga pasokan energi menjadi indikator penting kekuatan tata kelola sektor energi. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur…

Read More
Pemerintah Jaga Ketahanan Energi Di Tengah Konflik Global, Publik Tak Perlu Panik

Pemerintah Jaga Ketahanan Energi Di Tengah Konflik Global, Publik Tak Perlu Panik

Jakarta – Ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran publik terhadap potensi dampaknya terhadap sektor energi global. Konflik yang melibatkan negara-negara besar di kawasan Timur Tengah maupun dinamika hubungan antarnegara di berbagai belahan dunia berpotensi memengaruhi stabilitas harga minyak dan rantai pasok energi internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian…

Read More
Pemerintah Percepat Transisi demi Jaga Ketahanan Energi di Tengah Konflik Global

Pemerintah Percepat Transisi demi Jaga Ketahanan Energi di Tengah Konflik Global

Jakarta – Pemerintah mempercepat berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya eskalasi konflik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia, mendorong Indonesia memperkuat kebijakan transisi energi serta memastikan stabilitas pasokan energi domestik tetap terjaga. Direktur Eksekutif…

Read More

BGN Dorong Kepala Daerah Perketat Pengawasan Dapur MBG di Bulan Ramadan

Oleh: Rendy Saputra  Bulan suci Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memastikan berbagai program strategis berjalan optimal di tengah masyarakat. Selain menjadi waktu memperkuat spiritualitas, Ramadan juga dimanfaatkan sebagai periode evaluasi dan pengawasan berbagai program prioritas negara. Salah satu yang kini mendapat perhatian serius adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional yang…

Read More

Pemerintah Tegaskan Gubernur hingga Lurah Berwenang Awasi DapurMBG

Oleh: Fajar Mahardika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untukmeningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Program initidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi langkah jangkapanjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun keberhasilanprogram ini tidak hanya bergantung pada perencanaan pemerintah pusat, melainkan jugamembutuhkan pengawasan yang kuat di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah menegaskanbahwa seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga lurah, memiliki kewenangan untukturut mengawasi operasional dapur MBG agar pelaksanaannya berjalan sesuai standar yang telahditetapkan. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanprogram tersebut mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa para kepala daerah dapat melakukan pemantauan langsungterhadap dapur MBG yang berada di wilayah masing-masing. Pengawasan ini meliputi kesiapanfasilitas dapur, kebersihan lingkungan, hingga kesesuaian menu makanan dengan anggaran sertastandar gizi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Nanik S. Deyang, keterlibatan kepala daerah sangat penting karena mereka memilikikedekatan langsung dengan kondisi masyarakat dan situasi di lapangan. Dengan turun langsungmemeriksa dapur MBG, kepala daerah dapat memastikan bahwa program berjalan sebagaimanamestinya. Ia juga mendorong agar kepala daerah memanfaatkan berbagai kegiatan di daerah, termasuk agenda kunjungan kerja atau kegiatan sosial keagamaan, untuk sekaligus meninjaupelaksanaan program tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG memiliki dasar hukum yang jelas melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam kebijakantersebut, Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian dari tim koordinasi sehingga pemerintahdaerah secara struktural berada dalam jalur yang memungkinkan mereka berperan aktif dalampengawasan. Dengan adanya dasar kebijakan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahpusat. Pemerintah daerah di berbagai tingkatan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camathingga lurah, memiliki ruang untuk memastikan bahwa dapur MBG beroperasi sesuai ketentuan. Sistem pengawasan berlapis ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program di seluruh daerah. Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pelibatan berbagai tingkatan pemerintahan merupakanlangkah strategis mengingat jumlah dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sangat banyak. Tanpa dukungan pemerintah daerah, pengawasan akan sulit dilakukan secaramaksimal. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktorpenting dalam menjaga kualitas program. Selain memeriksa kesesuaian menu makanan bagi para penerima manfaat, kepala daerah jugadiharapkan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dapur. Dalam beberapa kasussebelumnya, keberadaan dapur MBG sempat memicu penolakan masyarakat karena dibangun di kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintahdan masyarakat. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakatdan pemerintah pusat. Dengan turun langsung ke lapangan, kepala daerah dapat memahamikondisi yang sebenarnya sekaligus mencari solusi agar operasional dapur tetap berjalan tanpamenimbulkan konflik sosial. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah potensi masalah serius seperti keracunan makananakibat standar dapur yang buruk. Jika ditemukan dapur dengan kondisi yang sangat tidak layak, kepala daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untukmenutup dapur tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas program MBG agar tetap aman bagi masyarakat. Di tingkat daerah, komitmen untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG jugadisampaikan oleh Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan. Ia menilai program MBG merupakankebijakan yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnyaanak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun menurutnya, pelaksanaan program tetapharus dikawal agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. dr. Robby Hernawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan upaya untukmemastikan kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga. Pengawasan yang konsistendinilai menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen serupa juga disampaikan oleh Ketua Satgas MBG Kota Salatiga Nina Agustin yang menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di setiap dapur MBG yang ada di wilayah Salatiga. Pengawasan ini bertujuan memastikan kualitas makanan tetap terjagaserta pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat melalui berbagai forum rapatkoordinasi. Forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, memperkuatkerja sama lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai target nasional. Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian dalam pembangunannasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta perluasanprogram perlindungan sosial bagi masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan komitmenpemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraanrakyat. Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung padakebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada keterlibatan aktif pemerintah daerah serta dukunganmasyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dan koordinasi yang baik, program MBG diharapkandapat berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan memperkuat masa depan bangsa.

Read More
Partisipasi Kepala Daerah Perkuat Pelaksanaan Program MBG Secara Merata

Partisipasi Kepala Daerah Perkuat Pelaksanaan Program MBG Secara Merata

Jakarta – Partisipasi aktif kepala daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan merata di berbagai daerah. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut diharapkan mampu berjalan efektif sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Komitmen…

Read More
Program MBG Butuh Peran Aktif Kepala Daerah untuk Menjangkau Lebih Banyak Penerima

Program MBG Butuh Peran Aktif Kepala Daerah untuk Menjangkau Lebih Banyak Penerima

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan 2026 dengan skema penyaluran khusus. Selain menjaga keberlanjutan program pemenuhan gizi bagi masyarakat, pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif kepala daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak penerima secara tepat sasaran.Program MBG tetap disalurkan di sekolah-sekolah selama…

Read More

Pemerintah Matangkan Kesiapan Angkutan Lebaran Demi MudikAman dan Lancar

Oleh: Fajar Nugraha )* Pemerintah terus mematangkan kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaranmenjelang arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026. Langkah ini dilakukan untukmemastikan mobilitas masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar di tengahtingginya pergerakan orang serta kendaraan yang selalu meningkat setiap tahun. Berbagai aspek dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari kondisi infrastrukturjalan, kesiapan moda transportasi, hingga sistem manajemen lalu lintas yang lebihterintegrasi. Momentum mudik Lebaran selalu menjadi pergerakan masyarakat terbesar di Indonesia. Jutaan orang melakukan perjalanan lintas daerah untuk berkumpulbersama keluarga di kampung halaman. Situasi ini menuntut kesiapan negara dalammenghadirkan layanan transportasi yang andal, sehingga perjalanan masyarakattidak hanya lancar tetapi juga aman dan nyaman. Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap kondisi infrastruktur jalan yang menjadi jalur utama pergerakan pemudik. Kelayakan jalan di berbagai daerahdipastikan agar mampu menampung lonjakan volume kendaraan. Perbaikan jalanyang mengalami kerusakan juga dipercepat agar tidak menghambat arus lalu lintasselama periode mudik dan balik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AgusHarimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur tersebut. Iamengarahkan kementerian yang berada di bawah koordinasinya untuk segeramenindaklanjuti berbagai temuan di lapangan, terutama terkait kondisi jalan yang perlu diperbaiki. Upaya penanganan dilakukan dengan menyiapkan alat berat sertamaterial yang dapat segera digunakan di berbagai wilayah apabila ditemukankerusakan yang berpotensi mengganggu arus mudik. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga memastikan kesiapan berbagai modatransportasi yang akan melayani masyarakat selama periode Lebaran. Modatransportasi darat, laut, dan udara dipersiapkan secara bersamaan agar masyarakatmemiliki pilihan perjalanan yang aman serta terjangkau. Penguatan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu kunci utama dalampenyelenggaraan angkutan Lebaran. Pemerintah bekerja sama dengan berbagaikementerian, operator transportasi, serta aparat keamanan untuk memastikanmanajemen lalu lintas berjalan efektif. Dukungan teknologi juga dimanfaatkan gunamemantau pergerakan kendaraan dan mengatur distribusi arus perjalanan secaralebih modern. Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada kelancaran arus transportasi, tetapijuga pada keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat. Kebijakan untuk menekanharga tiket transportasi terus diupayakan agar masyarakat dapat melakukanperjalanan mudik tanpa terbebani biaya yang terlalu tinggi. Di sisi lain, fasilitas pendukung perjalanan juga terus diperkuat. Rest area di sepanjang jalan tol dipersiapkan agar mampu menampung kebutuhan pemudik yang beristirahat selama perjalanan. Pemerintah berupaya mengoptimalkan fungsi rest area untuk mengurangi risiko kepadatan serta menjaga kenyamanan penggunajalan. Rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan secara situasional sesuai dengan kondisikepadatan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pengaturan arus kendaraansecara fleksibel sehingga perjalanan tetap berjalan lancar meskipun volume kendaraan meningkat. Kesiapan transportasi juga terlihat pada sektor penyeberangan yang menjadi jalurvital penghubung antarwilayah. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikandukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan angkutanLebaran. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwapembagian pelabuhan telah disiapkan bersama berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kepadatan di sejumlah pelabuhan utamaseperti Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, Padang Bai, hinggaLembar. Strategi pengaturan kendaraan berdasarkan golongan diterapkan agar distribusiarus penyeberangan menjadi lebih merata. Dengan sistem tersebut, potensipenumpukan kendaraan di pelabuhan dapat dicegah sejak awal sehingga proses penyeberangan berjalan lebih tertib. Pengaturan lintasan penyeberangan juga disusun secara rinci melalui kebijakanpemerintah yang berlaku selama periode mudik dan balik. Skema ini dirancanguntuk memastikan setiap jenis kendaraan diarahkan ke pelabuhan yang sesuaidengan kapasitas layanan yang tersedia. Di sektor operator penyeberangan, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa kesiapan armada telah dipastikanuntuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Puluhan kapal disiapkan setiaphari di berbagai lintasan utama untuk menjaga kelancaran layanan transportasi laut. Penguatan layanan pelabuhan juga dilakukan melalui penambahan dermagaexpress serta optimalisasi sistem pemantauan operasional berbasis teknologi. Sistem Port Operation Control Center memungkinkan pemantauan aktivitaspelabuhan secara real time sehingga pengelolaan arus kendaraan dan penumpangdapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan fasilitas layanan juga menjadi perhatian. Penyediaan toilet portable, peningkatan sistem penerangan kawasan pelabuhan, serta layananpelanggan selama 24 jam dilakukan untuk memastikan kenyamanan masyarakatselama perjalanan. Pemerintah bersama operator transportasi juga menyiapkan berbagai kebijakanstimulus guna mendorong kelancaran arus mudik. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pemberian diskon tarif jasa pelabuhan yang diinisiasi pemerintahuntuk membantu menekan biaya perjalanan masyarakat. Secara nasional, pergerakan masyarakat selama periode angkutan Lebarandiproyeksikan terus meningkat. PT ASDP memperkirakan jumlah penumpang dapatmencapai sekitar 5,8 juta orang, sementara jumlah kendaraan yang melakukanpenyeberangan diperkirakan menembus 1,4 juta unit. Proyeksi tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang membutuhkankesiapan sistem transportasi secara menyeluruh. Dengan dukungan armada, infrastruktur, serta manajemen operasional yang lebih baik, pemerintah optimistispenyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar. Di tengah berbagai persiapan tersebut, pemerintah juga mengingatkan masyarakatuntuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Kendaraan yang digunakan perlu dipastikan dalam kondisi layak jalan, sementara pengemudi diimbaumenjaga kondisi fisik agar tetap prima. *) Pengamat Kebijakan Transportasi Publik

Read More

Persiapan Angkutan Lebaran Fokus pada Keselamatan danKenyamanan

Oleh: Raka Mahendra Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk memastikanpenyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 berjalan aman dan nyaman bagimasyarakat. Persiapan yang dilakukan tidak hanya menitikberatkan pada kelancaranarus mudik, tetapi juga pada aspek keselamatan perjalanan. Dengan meningkatnyamobilitas masyarakat setiap tahun, pemerintah menilai bahwa sistem transportasiyang aman dan tertib menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas mudik. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terusmendorong peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya inidilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertibberlalu lintas, khususnya pada masa mudik Lebaran ketika intensitas perjalananmeningkat secara signifikan. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Yusuf Nugroho, menilai bahwa kesadaran masyarakat menjadi elemen pentingdalam menciptakan perjalanan yang aman. Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang memenuhi standar keselamatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakatyang melakukan perjalanan jarak jauh, sehingga setiap orang dapat merasakanketenangan selama berada di perjalanan hingga tiba di tujuan. Karena itu, Pemerintah terus memperkuat berbagai program edukasi keselamatankepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, masyarakat diingatkanuntuk lebih cermat dalam memilih kendaraan yang akan digunakan. Langkah inidinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkankualitas layanan transportasi bagi publik. Selain edukasi, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap armada angkutan umum yang akan melayani masyarakat selama periode mudik. Kementerian Perhubungan bersama dinas perhubungan di tingkat provinsi sertakabupaten dan kota rutin melaksanakan inspeksi keselamatan atau rampcheckterhadap kendaraan angkutan penumpang. Menurut penjelasan Yusuf Nugroho, pemeriksaan tersebut bertujuan memastikanbahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis danadministrasi. Kendaraan yang dinyatakan layak akan mendapatkan tanda khususberupa stiker pada kaca depan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah lulus pemeriksaan keselamatan. Sebaliknya, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan akandiberikan tanda berbeda sehingga masyarakat dapat mengenali kondisi kendaraantersebut. Pemerintah berharap masyarakat memperhatikan tanda tersebut sebelummenggunakan layanan transportasi umum, sehingga mereka dapat memilihkendaraan yang benar-benar memenuhi standar keselamatan. Upaya transparansi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikanrasa aman kepada masyarakat selama perjalanan mudik. Dengan adanya informasiyang jelas mengenai kondisi kendaraan, masyarakat memiliki kesempatan untuklebih selektif dalam memilih moda transportasi yang aman. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengawasankeselamatan transportasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakanlayanan digital yang memungkinkan masyarakat memeriksa status kelaikankendaraan yang akan digunakan. Melalui aplikasi Mitra Darat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan, masyarakat dapat mengetahui status keselamatan kendaraan dengan memasukkannomor pelat kendaraan. Informasi yang ditampilkan mencakup masa berlaku ujiberkala kendaraan hingga dokumen perizinan angkutan. Sistem ini membantumeningkatkan transparansi serta memberikan akses informasi yang lebih luas bagimasyarakat. Selain kondisi kendaraan, kesiapan pengemudi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah mengimbau agar setiap pengemudi merencanakan rute perjalanandengan baik serta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan cuaca. Pengemudi juga dianjurkan untuk beristirahat secara berkala agar tetap dalamkondisi prima selama perjalanan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa besarnya jumlah pemudik memerlukan perencanaantransportasi yang matang. Ia mengungkapkan bahwa Jawa Barat diperkirakanmenjadi daerah asal pemudik terbesar, sementara Jawa Tengah menjadi tujuanutama perjalanan masyarakat selama periode Lebaran. Melihat besarnya arus pergerakan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagaisarana transportasi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Terminal penumpang di berbagai daerah disiagakan untuk melayani pemudik, termasukpuluhan terminal utama yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat. Selain terminal, fasilitas penunjang perjalanan juga diperkuat. Sejumlah unit penimbangan kendaraan bermotor difungsikan sebagai tempat istirahat bagipengemudi dan penumpang. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pengemudiberistirahat dengan aman sehingga risiko kelelahan selama perjalanan dapatdikurangi. Ketersediaan armada transportasi juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Puluhan ribu bus disiapkan untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalananantar kota maupun antar provinsi. Armada tersebut berasal dari berbagai jenislayanan, termasuk angkutan reguler, angkutan pariwisata, hingga angkutan antarjemput antar provinsi. Persiapan angkutan Lebaran juga melibatkan koordinasi erat dengan aparatkeamanan. Kepolisian melalui Korps Lalu Lintas Polri menyiapkan berbagai langkahpengamanan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung tertib danaman. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwapengamanan arus mudik dilakukan melalui Operasi Ketupat yang dirancang sebagaimomentum pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan tersebut tidak hanyaberfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga pada peningkatan keamanan dankenyamanan masyarakat selama perjalanan. Dalam pelaksanaannya, pengamanan Operasi Ketupat dibagi dalam beberapaklaster utama. Penanganan difokuskan pada jalur arteri dan jalan tol, kawasantempat ibadah dan destinasi wisata, lokasi penyeberangan, serta titik-titikpergerakan pemudik seperti terminal, bandara, dan stasiun. Pendekatan ini memungkinkan penanganan arus mudik dilakukan secara lebihterukur. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan secara situasional untuk mengantisipasikepadatan kendaraan di berbagai jalur utama perjalanan. Melalui berbagai persiapan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalammenghadirkan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiapwarga dapat melakukan perjalanan mudik dengan tenang serta kembali ke tempattinggalnya dengan selamat. *) Pengamat Sistem Transportasi dan Infrastruktur Publik

Read More
Pemerintah Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026 Aman

Pemerintah Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026 Aman

Jakarta – Menjelang momentum mudik Lebaran 2026 pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah memastikan seluruh persiapan perjalanan masyarakat dilakukan secara matang dan terkoordinasi. Berbagai kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinergi guna menghadirkan layanan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi…

Read More