Bulan: Mei 2026

Oleh: Rizky Mahardika* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi penggerak baru ekonomi kerakyatan yang mampu membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah. Kehadiran program ini dinilai memberi dampak berlapis terhadap perekonomian nasional karena melibatkan ribuan UMKM, koperasi,…

Oleh: Anggina Putri Anindita* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan dampak luas tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi desa, Badan Usaha…

Oleh: Dalia Kinanti )* Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional.  Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia. Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif.  Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan. Pemerintah ingin memastikan prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian menjadi fondasi utamapembangunan nasional. Pemerintah juga mulai mendorong penguatan sektor-sektor strategis yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan diarahkan pada ketahanan pangan, penguatanindustri nasional, pembangunan infrastruktur produktif, serta peningkatankualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga ditopang produktivitas nasional yang kuat. Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan fiskal melaluipengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan tepat sasaran. APBN diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomisekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Melalui kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah ingin memastikanprogram prioritas nasional tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatankeuangan negara. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong peningkatan investasisebagai bagian dari strategi memperluas lapangan kerja dan memperkuatpertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penyederhanaan regulasi, percepatan hilirisasi, serta penguatan iklim usaha dinilai menjadi langkahpenting untuk menarik minat investor di tengah persaingan global yang semakin ketat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilaipenyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan momentum penting dan bersejarah karena sebelumnya agenda tersebut umumnyadiwakili menteri terkait. Menurutnya, langkah Presiden menunjukkankeseriusan pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah. Iwan Setiawan memandang kehadiran langsung Presiden memberikanpesan kuat kepada publik dan pelaku usaha bahwa pemerintah tidakmenganggap remeh tantangan ekonomi nasional. Ia menilai pemerintahberupaya menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor melaluipenyampaian arah kebijakan yang lebih terbuka dan jelas. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pidatoPresiden memiliki arti penting dalam membangun kembali kepercayaanpublik terhadap kondisi fiskal nasional. Menurutnya, tantangan ekonomisaat ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan, tetapi juga menyangkut persepsi masyarakat terhadap masa depan ekonomiIndonesia. Achmad menilai pasar…