Bulan: Mei 2026

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disiapkan menjadi offtaker hasil produksi petani dan peternak di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu memotong rantai pasok distribusi pangan yang selama ini dinilai terlalu panjang, sekaligus memberikan kepastian harga bagi para produsen di tingkat desa. Kehadiran koperasi itu menjadi…

Oleh: Asep Faturahman)* Strategi pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem ekonomi kerakyatan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Kehadiran koperasi tidak hanya difokuskan sebagai lembaga usaha desa, tetapi juga dirancang menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi petani dalam…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunanKoperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Program ini hadir sebagailangkah strategis untuk melindungi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil dari ketidakpastianpasar sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa. Di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi harga pangan, Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai perisai baru ekonomirakyat yang mampu menghadirkan stabilitas, kepastian usaha, dan pemerataan kesejahteraan. Pembentukan Koperasi Merah Putih dirancang secara khusus untuk memutus panjangnya rantaipasok distribusi bahan pangan yang selama ini dinilai merugikan masyarakat desa. Selamabertahun-tahun, petani dan peternak sering berada pada posisi lemah akibat ketergantunganterhadap tengkulak dan pembeli besar yang menentukan harga secara sepihak. Akibatnya, keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati pihak tertentu, sementara produsen utama justrumemperoleh margin yang kecil. Melalui koperasi, pemerintah ingin membangun sistem distribusi yang lebih adil dan transparan. Lembaga ini akan menjadi penyerap utama hasil produksi masyarakat, termasuk gabah dankomoditas pangan lainnya, dengan harga yang menguntungkan petani. Kebijakan tersebutmemberikan jaminan pendapatan yang lebih stabil, terutama saat harga pasar mengalamipenurunan drastis. Kehadiran koperasi membuat petani tidak lagi dihantui ketidakpastian hargayang selama ini menjadi persoalan utama di sektor pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah pusat telahmenyiapkan target kerja sama dan dukungan logistik di seluruh wilayah untuk memastikankeberhasilan program tersebut. Menurutnya, Koperasi Merah Putih memiliki mandat utamauntuk menjamin keuntungan bagi setiap produsen di sektor pangan primer. Peran koperasi tidakhanya sebagai lembaga ekonomi biasa, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjagastabilitas harga komoditas unggulan masyarakat desa. Pemerintah memandang bahwa stabilitas harga merupakan faktor penting dalam menjagakeberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Dengan sistem distribusi yang dikelola secarakolektif melalui koperasi, nilai jual hasil pertanian dapat lebih terkendali dan tidak mudahdipermainkan oleh spekulan pasar. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi tawar petani danpeternak dalam rantai perdagangan nasional. Selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi, Koperasi Merah Putih juga akan menjadi pusatlayanan sosial masyarakat desa. Pemerintah menegaskan bahwa koperasi akan difungsikansebagai prasarana distribusi bantuan tunai dan barang kebutuhan pokok bersubsidi agar lebihtepat sasaran. Sistem berbasis keanggotaan dan pengawasan di tingkat desa dinilai mampumemperkuat transparansi sekaligus mencegah praktik penyelewengan bantuan sosial. Koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola koperasi diharapkan mampu menciptakansistem distribusi bantuan yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, manfaatprogram pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran koperasi bukan hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga memperkuat keadilansosial di tingkat akar rumput. Koperasi Merah Putih juga diyakini mampu mempercepat laju ekonomi masyarakat desa secarakeseluruhan. Selama ini, banyak pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan akses modal usahayang sehat dan pasar yang luas. Kondisi tersebut membuat perputaran ekonomi desa berjalanlambat dan kurang kompetitif. Melalui koperasi, masyarakat memiliki wadah bersama untukmembangun sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hasil pertanian, peternakan, hingga produk UMKM dapat dipasarkan secara kolektif sehinggamemiliki nilai jual yang lebih baik. Sistem ini memungkinkan efisiensi distribusi sekaligusmemperluas akses pasar. Dampaknya, daya beli masyarakat meningkat dan peluang usaha barusemakin terbuka. Ekonomi desa yang sebelumnya berjalan secara terpisah kini dapat bergeraksecara kolektif dan lebih kuat. Kehadiran koperasi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadapmonopoli harga. Selama ini, petani dan pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki pilihanselain menjual hasil produksinya kepada tengkulak dengan harga rendah. Dengan koperasi, masyarakat memiliki kekuatan bersama untuk menentukan harga yang lebih adil dan stabil. Komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih juga ditegaskanlangsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden mendorong koperasi desa menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke pelosoknegeri. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, turut mengajak pemerintah desa untukmengoptimalkan peran koperasi dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat danberkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Desa, saat ini telah dibangun sekitar 34.000 unit Kopdes MerahPutih di seluruh Indonesia, dengan sekitar 5.500 unit di antaranya telah selesai dibangun. Angkatersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomiberbasis desa. Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Koperasi Merah Putih kini hadirsebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Koperasi bukan lagi sekadar lembaga usaha, melainkan benteng perlindungan ekonomi masyarakat desa yang mampu menjaga stabilitasharga, memperkuat kesejahteraan petani, dan menciptakan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan mandiri. *) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan sampah nasional melalui percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara guna menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Melalui PT Danantara Investment Management, Danantara…

Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi terintegrasi untuk mengatasi krisis sampah nasional dan memperkuat ketahanan energi. Dukungan terhadap proyek tersebut semakin kuat setelah lebih dari 100 investor dalam dan luar negeri menyatakan minat untuk terlibat dalam pengembangan proyek PSEL yang didukung oleh Danantara Indonesia. Tingginya minat…

*) Oleh: Citra Ningrum Oktavia Pemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat. Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrirmenyatakan bahwa PT Danantara Investment Management bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara akan ikut berpartisipasi dalam seluruh proyek PSEL tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan pengelolaan sampahsebagai sektor investasi strategis yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus. Di sisi lain, kebutuhan investasi sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 86,5 triliun untuk33 proyek PSEL menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengelolaansampah memang membutuhkan keberanian finansial dan kepastian kebijakan. Namun angka tersebut tidak semestinya dipandang sebagai beban semata. Investasibesar dalam sektor lingkungan justru akan menghasilkan manfaat ekonomi jangkapanjang melalui penciptaan energi bersih, pengurangan biaya kesehatan akibatpencemaran, serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor hijau. Pandu Sjahrir juga menekankan bahwa proyek ini tidak sepenuhnya dibiayai Danantara, melainkanmenggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut penting karena memungkinkan keterlibatan swasta secara sehat tanpamengurangi kendali negara terhadap arah pembangunan nasional. Kemudian, tingginya minat investor terhadap proyek PSEL menjadi indikator bahwaIndonesia mulai dipandang serius dalam transisi menuju ekonomi hijau. Lebih dari 100 investor disebut telah mendaftar untuk ikut mengembangkan proyek pengolahansampah menjadi energi listrik di berbagai daerah. Antusiasme tersebut mencerminkanmeningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas kebijakan pemerintah sekaligusprospek besar sektor energi berbasis lingkungan di Indonesia. Pemerintah berhasilmengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar urusan pembuanganmenjadi instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks global, langkah ini juga menempatkan Indonesia semakin dekat dengan agenda pengurangan emisi karbon dan transisi energi bersih yang kini menjadi perhatiandunia internasional. Sementara itu, dukungan dari kalangan akademisi memperkuat legitimasi kebijakanpemerintah dalam pembangunan PSEL. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai langkah pemerintah bersama Danantarasangat tepat dan strategis untuk menjawab persoalan sampah perkotaan yang selamaini belum tertangani optimal. Penilaian tersebut relevan mengingat sebagian besarkota di Indonesia masih bertumpu pada sistem tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin terbatas. Banyak daerah mengalami krisis lahan pembuangan, sementara volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Tanpa perubahan pendekatan secara fundamental, Indonesia akan terusmenghadapi ledakan persoalan lingkungan yang semakin kompleks pada masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri, pembangunan PSEL juga memiliki dampak psikologis pentingdalam membangun optimisme publik terhadap kemampuan negara menyelesaikanpersoalan kronis. Selama bertahun-tahun, masyarakat menyaksikan gunungansampah menjadi simbol lemahnya tata kelola perkotaan. Kini, pemerintahmenunjukkan bahwa masalah tersebut dapat diubah menjadi peluang melaluipemanfaatan teknologi dan kolaborasi investasi. PSEL bukan hanya tentangmembakar sampah menjadi listrik, melainkan tentang membangun ekosistem baruyang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonominasional. Pendekatan ini sekaligus membuktikan bahwa pembangunan modern tidakharus bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Percepatan pembangunan PSEL menjadi momentum penting bagi masa depanpengelolaan sampah Indonesia. Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sampahmembutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat dan konsisten. Langkah tersebut bukanhanya bertujuan mengurangi timbunan sampah perkotaan yang semakinmengkhawatirkan, tetapi juga menghadirkan energi bersih yang bermanfaat bagimasyarakat luas. Dengan arah kebijakan yang semakin jelas,…

Oleh: Bara Winatha*) Persoalan sampah perkotaan telah berkembang menjadi tantangan nasional yang membutuhkan langkah cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di banyak wilayah, kapasitas tempat pembuangan akhir tidak lagi memadai sehingga menimbulkan persoalan lingkungan, kesehatan, hingga sosial. Pemerintah mulai mengarahkan pendekatan baru melalui pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari strategi nasional penanganan sampah sekaligus transisi…