Oleh: Septian Bimantara *) Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu pilar paling krusial dalam menjaga denyut kebebasan serta kesehatan sistem demokrasi di sebuah negara. Aksi unjuk rasa yang digalang oleh elemen gerakan mahasiswa di kawasan pusat pemerintahan dan jalan protokol ibu kota mencerminkan adanya keberanian intelektual muda dalam mengawal kebijakan publik serta menyampaikan…
Jakarta – Ruang penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa tetap terbuka sebagai bagian dari demokrasi. Namun, demonstrasi mahasiswa perlu dijaga agar tidak dipelintir melalui penyebaran video lama, hoaks, dan narasi provokatif yang dapat mengubah substansi kritik menjadi disinformasi. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan tuntutan kepada…
Jakarta – Masyarakat didorong menjaga ruang digital tetap sehat dengan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan konten provokatif terkait demonstrasi mahasiswa. Kemampuan memeriksa sumber, waktu, dan konteks informasi diperlukan agar aspirasi mahasiswa tidak dimanfaatkan untuk memicu polarisasi dan kegaduhan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perkembangan teknologi telah memperluas kesempatan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan…
Oleh : David Rumbiak )* Kekerasan yang kembali terjadi di wilayah Papua menunjukkan bahwa persoalan keamananmasih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius. Dugaan penyanderaan terhadapsejumlah perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi perhatiankarena masyarakat sipil kembali berada dalam situasi yang rentan akibat aktivitas kelompokbersenjata. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kampung Pasir Putih, Distrik Jila, pada Selasa (18/8/2026) tersebut menimbulkan keprihatinan luas. Berdasarkan informasi awal, sebanyak11 perempuan diduga menjadi korban. Dua di antaranya telah ditemukan, masing-masing dalam kondisi meninggal dunia dan mengalami luka berat, sedangkan sembilan perempuanlainnya masih belum diketahui keberadaan maupun kondisinya. Informasi tersebut masihmemerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat terkait. Kabar mengenai kondisi para korban menjadi perhatian karena kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat memiliki dampak jauh lebih luas daripada sekadar persoalan keamanan. Ketika warga sipil menjadi korban, rasa aman masyarakat terganggu dan aktivitas sehari-haridapat ikut terhambat. Perempuan dan anak-anak yang berada di wilayah rawan juga menjadikelompok yang sangat membutuhkan perlindungan. Kapolres Mimika AKBP Alredo A. Rumbiak membenarkan adanya laporan mengenaidugaan penyanderaan di wilayah Jila. Menurutnya, aparat masih melakukan pengecekanuntuk memastikan kronologi kejadian serta kondisi korban. Proses verifikasi tersebut pentingagar penanganan dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dipengaruhi oleh kabar yang belum terkonfirmasi. Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Jozanda turut membenarkan adanya informasi mengenaidugaan penyanderaan warga di Jila. Aparat terus memantau perkembangan situasi melaluikoordinasi di lapangan. Langkah tersebut diperlukan mengingat kondisi wilayah dan dinamika keamanan dapat berubah dengan cepat. Peristiwa itu juga terjadi setelah kontak tembak antara kelompok bersenjata yang dikaitkandengan Organisasi Papua Merdeka dan prajurit TNI pada Senin (17/8/2026). Kontak tembaktersebut dilaporkan menyebabkan tiga prajurit Satgas Yonif 133 menjadi korban, dengan satuprajurit gugur dan dua lainnya mengalami luka-luka. Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan bersenjata membawakonsekuensi serius bagi masyarakat. Konflik tidak hanya berpotensi menimbulkan korban dari unsur aparat, tetapi juga dapat mengancam warga yang tidak terlibat. Kondisi demikiantentu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan masyarakat Papua. Elemen masyarakat yang menginginkan keamanan dan ketenangan memiliki alasan kuatuntuk mengecam segala bentuk kekerasan yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Kritik terhadap tindakan kekerasan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalanpolitik semata, melainkan sebagai kepedulian terhadap keselamatan manusia dan hakmasyarakat untuk hidup tanpa ancaman. Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Lenis Kogoya sebelumnya telahmenyerukan penghentian segala bentuk kekerasan yang merugikan masyarakat Papua. Menurutnya, keselamatan warga sipil, termasuk Orang Asli Papua dan masyarakat lainnya, harus menjadi perhatian utama….
Oleh : Yohanes Wandikbo )*’ Kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan aksi yang mengancamkeselamatan warga sipil di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Situasi tersebutmenunjukkan bahwa persoalan keamanan di Papua bukan sekadar menyangkut hubunganantara kelompok bersenjata dan aparat, tetapi juga menyentuh langsung hak masyarakatuntuk hidup aman, bekerja, serta menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ancaman kekerasan. Informasi mengenai dugaan penyanderaan terhadap sejumlah perempuan di Kampung Pasir Putih, Distrik Jila, pada Selasa (18/8/2026), memperlihatkan betapa rentannya masyarakatketika aksi kekerasan terjadi di sekitar permukiman. Sebanyak 11 perempuan disebutterdampak dalam peristiwa tersebut. Dua korban telah ditemukan, sementara sembilanlainnya masih belum diketahui keberadaan maupun kondisinya. Informasi tersebut masihdalam proses verifikasi aparat, sehingga setiap perkembangan perlu disikapi secara hati-hatiberdasarkan fakta di lapangan. Kapolres Mimika AKBP Alredo A. Rumbiak membenarkan bahwa kepolisian menerimalaporan mengenai dugaan penyanderaan tersebut dan masih melakukan pengecekan untukmemastikan informasi serta kronologi kejadian. Langkah verifikasi tersebut menunjukkanpentingnya penanganan yang profesional agar setiap keputusan keamanan didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Jozanda juga membenarkan adanya informasi mengenaikejadian tersebut dan menyampaikan bahwa aparat masih mengikuti perkembangan situasiserta melakukan koordinasi. Proses koordinasi menjadi bagian penting dalam menentukanlangkah yang tepat, terutama karena keselamatan warga sipil harus menjadi salah satupertimbangan utama dalam setiap tindakan pengamanan. Peristiwa di Jila juga terjadi setelah kontak tembak antara kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan OPM dan aparat keamanan pada Senin (17/8/2026). Kontak senjata di sekitar Pos Koramil Jila Kodim 1710/Mimika serta Pos Satgas Pam Obvit Yonif 133 tersebutdilaporkan menyebabkan tiga prajurit Satgas Yonif 133 menjadi korban, dengan satu prajuritgugur dan dua lainnya mengalami luka-luka. Rangkaian kejadian tersebut menjadi alasan kuat mengapa upaya aparat keamanan untukmenghentikan kekerasan perlu mendapatkan dukungan masyarakat. Negara memilikikewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan. Tidak boleh adakelompok bersenjata yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran, alat tekanan, ataupunkorban dari konflik bersenjata. Dukungan terhadap aparat keamanan bukan berarti mengabaikan aspek kemanusiaan. Sebaliknya, dukungan tersebut merupakan bagian dari harapan agar negara dapatmenjalankan fungsi perlindungan secara optimal. Aparat perlu memastikan masyarakat yang berada di wilayah rawan memperoleh rasa aman, sementara setiap tindakan pengamananharus tetap dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Lenis Kogoya sebelumnya telahmenyerukan penghentian segala bentuk kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadapsesama Orang Asli Papua maupun warga sipil lainnya. Pandangan tersebut menegaskanbahwa kekerasan tidak boleh dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika kehidupanmasyarakat Papua. Warga Papua memiliki hak yang sama untuk menikmati keamanan dan menjalankan kehidupan tanpa intimidasi. Dalam konteks tersebut, langkah aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan OPM perluditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat. Semakin cepat gangguan keamanandapat dikendalikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk kembali menjalankanaktivitas secara normal. Stabilitas keamanan juga menjadi prasyarat penting bagikeberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomidi Papua. Lenis Kogoya juga mengimbau masyarakat di wilayah La Pago,…
MIMIKA – Dugaan aksi kekerasan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kembali menempatkan keselamatan warga sipil dalam situasi mengkhawatirkan. Dugaan penyanderaan terhadap sejumlah perempuan setelah kontak tembak dengan aparat keamanan memicu perhatian terhadap pentingnya langkah cepat untuk memastikan warga terlindungi. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kampung Pasir Putih, Distrik…
MIMIKA – Kekerasan yang diduga dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Papua. Dugaan penyanderaan terhadap sejumlah perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa warga sipil masih menghadapi risiko serius akibat aksi kelompok bersenjata. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Kampung Pasir Putih, Distrik Jila,…
Oleh: Bara Winatha*) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mempercepat transformasi menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Di tengah perekonomian global yang masih menghadapi ketidakpastian, pemerintah merancang kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, tetapi diarahkan secara lebih terukur untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. RAPBN 2027…
Oleh : Anggraini Kumalasari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menunjukkan arahkebijakan fiskal pemerintah yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dengan rencana belanja negara mencapaiRp4.097,2 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, pemerintahmenempatkan anggaran sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menjagaketahanan nasional. Target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen menjadi bagiandari upaya menciptakan fondasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan mampu menghadapiketidakpastian global. Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 menegaskanbahwa APBN merupakan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskaltidak berhenti pada persoalan angka, melainkan diarahkan untuk memastikan negara hadir dalammemenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberhasilan RAPBN 2027 perlu dilihat darisejauh mana alokasi anggaran mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi keluargaIndonesia, baik melalui ketersediaan pangan, akses energi, maupun kesempatan memperolehpendidikan yang berkualitas. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memperkuat ketahanan pangan. Indonesia sebagainegara agraris memiliki kepentingan strategis untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakatdapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran ketahananpangan sebesar Rp195,3 triliun, meningkat dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan produktivitaspertanian melalui pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, pencetakan sawah baru100.000 hektare, optimalisasi lahan 200.000 hektare, serta penyediaan alat dan mesin pertanian. Kebijakan tersebut penting karena ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan harga bahanpokok, tetapi juga menyangkut kemandirian dan ketahanan nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan dari luar negeri dapat membuat stabilitas pangan rentan terhadapperubahan harga komoditas, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik. Oleh karena itu, peningkatan produksi domestik perlu berjalan beriringan dengan penguatan petani, perbaikanirigasi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta perluasan akses pasar. Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Azzqy menilai capaianpertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi diplomasiekonomi Indonesia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan membangunketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhandomestik. Indonesia dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan perdaganganinternasional ketika mampu menjaga stabilitas pasokan pangan dan memperkuat kapasitasproduksi nasional. Selain pangan, RAPBN 2027 juga menempatkan kemandirian energi dan air sebagai agenda strategis. Arah kebijakan ini menjadi penting di tengah perubahan geopolitik dan fluktuasi hargaenergi global. Pembangunan nasional membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau, sementara masyarakat membutuhkan akses energi yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Karena itu, penguatan sektor energi harus terusdiarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal sekaligus mendorongpemanfaatan potensi energi domestik secara berkelanjutan. Namun, pembangunan manusia tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda ketahanan nasional. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikansebesar Rp820,9 triliun, meningkat dari outlook APBN 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Besarnyaanggaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai investasi jangka panjanguntuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tersebutdiarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Implementasinya antara lain melalui Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah UnggulGaruda dan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, penyediaan sarana-prasaranapendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Kebijakan tersebut penting karena tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya soal jumlahpeserta didik yang dapat bersekolah, tetapi juga kesenjangan kualitas dan fasilitas antardaerah. Anak-anak di wilayah perkotaan dan perdesaan harus memperoleh kesempatan yang semakinsetara untuk berkembang. Kehadiran Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, PIP, dan KIP Kuliah dapat menjadi instrumen untuk memperluas mobilitas sosial sekaligus memastikanketerbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraihpendidikan lebih tinggi. Keterkaitan antara pangan dan pendidikan juga semakin penting. Anak yang memperolehpendidikan berkualitas membutuhkan dukungan gizi yang memadai agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Karena itu, penguatan pembelajaran melalui dukungan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang lebihmenyeluruh. Negara tidak hanya membangun ruang kelas, tetapi juga berupaya memastikanpeserta didik memiliki kondisi yang mendukung proses belajar. Dengan arah tersebut, RAPBN 2027 memiliki peluang untuk menjadi fondasi pembangunanyang lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat. Keberhasilan anggaran bukan semata-matadiukur dari besarnya belanja negara, melainkan dari kemampuan pemerintah mengubah alokasifiskal menjadi pangan yang terjangkau, energi yang tersedia, sekolah yang berkualitas, sertakesempatan hidup yang lebih baik. Ketika kebijakan fiskal mampu menjangkau kebutuhanmasyarakat sekaligus memperkuat kemandirian nasional, APBN benar-benar dapat berfungsisebagai instrumen pembangunan yang menghadirkan negara di tengah kehidupan rakyat….
Jakarta – Pemerintah menempatkan penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu sasaran utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun hingga kisaran 6 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan hingga sekitar 4,3 persen pada 2027. Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian RUU…
