JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat penanganan dan pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dukungan anggaran disiapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi serta mempercepat pemulihan fasilitas dan layanan dasar. Gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 yang terjadi di utara Pulau Flores berdampak pada sejumlah wilayah di NTT….
*) Oleh: Teuku Ramdan Syah Perdamaian Aceh telah melewati perjalanan panjang dan menjadi salah satu capaianpenting dalam sejarah kehidupan berbangsa Indonesia. Lebih dari dua dekadesetelah kesepakatan damai Helsinki, tantangan Aceh tidak lagi semata-matamemastikan konflik bersenjata tidak kembali terjadi, tetapi bagaimana perdamaianmenghasilkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Peringatan 21 Tahun Hari Damai Aceh (HDA) menjadi momentum untuk mengingat bahwa stabilitas bukanlahtujuan akhir, melainkan fondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan sumber dayamanusia. Karena itu, setiap upaya yang berpotensi mengganggu perdamaian, termasuk provokasi dan penyebaran narasi negatif, perlu dihadapi dengankedewasaan dan persatuan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan keberlanjutan perdamaiansebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Peringatan HDA yang digelar melalui Badan Reintegrasi Aceh di Balee Meuseuraya Aceh tidak semestinyaberhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi ruang untuk memperkuatkesadaran bahwa perdamaian telah memberikan kesempatan besar bagi Aceh untukmembangun masa depan. Stabilitas membuka ruang bagi investasi, pendidikan, pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terhambatkonflik. Dengan demikian, menjaga perdamaian merupakan bagian integral darimenjaga keberlanjutan pembangunan Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalammenjaga dan merawat perdamaian di provinsi tersebut. Pesan tersebut pentingkarena keberlangsungan perdamaian tidak mungkin hanya dibebankan kepadapemerintah atau aparat keamanan, melainkan membutuhkan partisipasi masyarakatsecara luas. Perdamaian yang telah dibangun dengan pengorbanan besar harusdipelihara melalui sikap saling menghormati, dialog, dan penyelesaian persoalansecara damai. Ketika masyarakat memiliki kesadaran bahwa perdamaian merupakankepentingan bersama, ruang bagi provokasi dan konflik baru akan semakin sempit. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menempatkan perdamaian dalamperspektif yang lebih substantif, yakni sebagai jalan menuju kehidupan masyarakatyang lebih baik. Menurut Fadhlullah, berakhirnya konflik tidak boleh menjadi titik akhir, karena generasi penerus harus merasakan manfaat perdamaian melalui kesempatanpendidikan, ekonomi, dan pembangunan yang lebih luas. Karena itu, generasi mudaperlu dibekali kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh narasinegatif yang dapat memecah persatuan. Kerja nyata, penghormatan terhadapperbedaan, dan pembangunan kepercayaan menjadi instrumen penting untukmemastikan perdamaian tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Sejalan dengan itu, Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haythar mengingatkan pentingnya memperkuat persaudaraan dan ketenteraman sebagaibagian dari upaya merawat perdamaian. Momentum 15 Agustus memiliki maknahistoris karena menandai penandatanganan MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan tersebutbukan hanya mengakhiri konflik, tetapi juga membuka kembali kepercayaanmasyarakat internasional terhadap Aceh. Kepercayaan itu kemudian menjadi pintumasuk bagi dukungan kemanusiaan dan bantuan internasional yang turut membantupemulihan sosial serta ekonomi masyarakat Aceh. Dalam perspektif keamanan, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa Hari Damai Aceh merupakan momentum untuk memperkuatpersaudaraan, persatuan, dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. MenurutJoko, perdamaian merupakan amanah bersama yang harus dijaga secaraberkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diwariskankepada generasi mendatang. Karena itu, semangat toleransi,…
Oleh : Antonius Utomo Aceh adalah daerah yang memiliki sejarah panjang, identitas budaya yang kuat, serta pengalamanberharga dalam membangun perdamaian dan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam perjalananpembangunan saat ini, merawat Aceh tidak hanya berarti membangun infrastruktur atau meningkatkanpertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga persaudaraan, memperkuat dialog, dan memastikan ketertibansosial tetap terpelihara di tengah berbagai dinamika zaman. Di era digital yang serba cepat, masyarakat menghadapi arus informasi yang begitu besar. Berbagai isusosial, politik, maupun budaya dapat menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Kondisi inimembawa manfaat karena mempercepat akses informasi, namun juga menghadirkan tantangan berupapotensi munculnya kesalahpahaman, polarisasi, hingga konflik akibat informasi yang tidak terverifikasi. Karena itu, menjaga ruang dialog yang sehat menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Aceh agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi perpecahan. Semangat persaudaraan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Aceh sesungguhnya masih sangat relevan. Nilai-nilai adat, agama, dan budaya yang diwariskan oleh para pendahulu telah menjadi fondasikuat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Persaudaraan tidak hanya diwujudkan dalamhubungan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, ketika warga saling membantu, menghormati perbedaan, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Pemerintah Aceh bersama berbagai elemen masyarakat terus berupaya memperkuat nilai-nilai tersebut. Menjelang peringatan Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, berbagai pemangku kepentingan melakukankoordinasi dan sinergi agar momentum tersebut tidak sekadar menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga perdamaian dan kebersamaan yang telah dibangun selama lebihdari dua dekade. Semangat perdamaian tersebut diharapkan dapat diwariskan kepada generasi mudasebagai modal sosial dalam menghadapi tantangan masa depan. Merawat Aceh juga berarti menjaga budaya dialog sebagai cara utama dalam menyelesaikan berbagaipersoalan. Dialog memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangan secara terbuka tanpa harussaling meniadakan. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan merupakan hal yang wajar. Yang terpenting bukanlah menghilangkan perbedaan tersebut, melainkan mengelolanya melalui komunikasiyang konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama. Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengajak seluruhmasyarakat Aceh untuk menjadikan momentum bersejarah ini sebagai saat yang penuh makna untukmemperkuat persaudaraan, menjaga ketenteraman, serta memperteguh komitmen bersama dalam merawatperdamaian yang telah menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat Aceh selama lebih dari dua dekade. Kearifan lokal Aceh telah lama mengajarkan pentingnya musyawarah dalam kehidupan sosial. Peradilanadat, misalnya, menjadi salah satu mekanisme yang terus diperkuat karena mampu menyelesaikanberbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatanterhadap nilai-nilai lokal. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjagahubungan sosial agar tetap harmonis setelah persoalan selesai. Belakangan ini, berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat di Aceh menunjukkan bahwa semangatkebersamaan masih terpelihara dengan baik. Bhayangkara Fest 2026, misalnya, menjadi ruang interaksiyang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana hangat dan penuh persaudaraan. Kegiatan semacam ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokohmasyarakat, dan warga mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus membangun rasa memiliki terhadapdaerah. Ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi, Athaya Rumaisha, menegaskan bahwa perdamaian Aceh bukansekadar warisan sejarah yang diterima begitu saja, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijagaoleh setiap generasi. Menurutnya, perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya konflik bersenjata, tetapijuga terwujudnya keadilan sosial, pemerataan pendidikan, dan kesempatan yang sama bagi seluruhmasyarakat Aceh. Ia juga mengingatkan pentingnya bijak menggunakan media sosial agar tidak memicupolarisasi dan konflik baru di ruang digital. Peran adat juga tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga ketertiban sosial. Majelis Adat Aceh menegaskan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai adat sebagai pedoman etika masyarakat, penguat persatuan, dan sarana penyelesaian masalah sosial. Di tengah perubahan zaman yang begitucepat, adat dan budaya dapat menjadi jangkar yang menjaga masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilaikebersamaan dan saling menghormati. Lebih jauh, menjaga persaudaraan dan ketertiban sosial juga membutuhkan keterlibatan generasi muda. Mereka adalah pewaris masa depan Aceh yang akan menentukan arah pembangunan daerah pada dekademendatang….
JAKARTA — Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Aceh. Ruang dialog dinilai perlu terus diperkuat sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai, tanpa mengganggu ketertiban umum maupun merusak persatuan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak…
Aceh – Kondisi keamanan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh terus diarahkan agar tetap aman, damai, dan kondusif. Memasuki tahun ke-21 perdamaian Aceh, seluruh elemen masyarakat dinilai memiliki peran penting untuk menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, serta memastikan stabilitas keamanan tetap menjadi fondasi pembangunan daerah. Pemerintah Aceh bersama aparat keamanan dan berbagai elemen masyarakat terus memperkuat…
Jakarta – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya diisi dengan kegembiraan, kebersamaan, dan aktivitas positif masyarakat. Karena itu, rencana aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada momentum kemerdekaan dinilai perlu mempertimbangkan kepentingan publik agar tidak mengganggu kesakralan bulan kemerdekaan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan,…
Jakarta – Rencana aksi demonstrasi BEM UI perlu dipertimbangkan kembali agar tidak mengganggu suasana bulan kemerdekaan. Terlebih, aksi massa yang disertai provokasi, disinformasi, atau tindakan anarkis berpotensi mengganggu ketertiban umum sekaligus merusak iklim demokrasi. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengingatkan masyarakat dan mahasiswa agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar…
JAKARTA – Rencana aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada 18 Agustus 2026 dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang menyebarkan provokasi dan disinformasi. Di tengah suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, masyarakat diharapkan tetap menjaga ketertiban agar kegembiraan bulan kemerdekaan tidak terganggu, terlebih apabila belum ada pemberitahuan resmi terkait hal…
JAKARTA – Aksi demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dalam demokrasi. Namun, mahasiswa yang turun ke jalan diingatkan untuk tetap tertib, damai, dan tidak mudah terprovokasi hoaks agar penyampaian kritik berjalan konstruktif tanpa mengganggu ketertiban maupun kepentingan masyarakat. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira juga mengingatkan masyarakat mewaspadai video lama yang disebarkan…
Jayapura — Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Jayapura, Lukas Haay, menyampaikan dukungannya terhadap konsistensi pemerintah dalam mendorong pembangunan Papua melalui berbagai program prioritas nasional. Lukas menilai berbagai agenda pembangunan yang sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian penting dalam mempercepat kemajuan Papua. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas publik, serta rumah…
