Jakarta – Tokoh nasional hingga pimpinan Aceh mengajak masyarakat menjaga persatuan dan perdamaian serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Seruan ini disampaikan dalam momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang berlangsung pada 15 Agustus 2026. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Tokoh Perdamaian Aceh, Jusuf Kalla (JK), menilai kerusuhan…
Oleh: Ahmad Hasanuddin Pembukaan kanal aduan khusus bagi guru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pengawasan publik sekaligusmemastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan. Kebijakan yang diinisiasiBadan Gizi Nasional (BGN) ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanyaditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga olehketerlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang berada di garis terdepan, sepertipara guru di lingkungan sekolah. Kehadiran saluran komunikasi khusus melalui email saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. menjadibukti bahwa pemerintah mulai menerapkan pola pengawasan yang lebih terbuka, transparan, danpartisipatif. Guru tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang hanya mendampingi siswa saatmenerima makanan bergizi, melainkan juga menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kualitaspelayanan, keamanan pangan, hingga efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa guru memiliki peranpenting dalam mendukung keberhasilan MBG. Posisi guru yang setiap hari berinteraksi langsungdengan peserta didik membuat mereka menjadi pihak yang paling memahami kondisi nyata di sekolah. Oleh karena itu, berbagai bentuk masukan, mulai dari keluhan, kritik, temuan, hinggalaporan terkait pelaksanaan MBG, sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi. Langkah BGN tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan perubahan paradigma dalampenyelenggaraan pelayanan publik. Selama ini, banyak program pemerintah yang berjalan secarasatu arah, di mana masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat. Namun, melalui kanaladuan ini, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikutmengawasi sekaligus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas program. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh laporan yang disampaikan guru akan ditindaklanjutisecara bertahap. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa BGN tidak sekadar membuka ruangkomunikasi, tetapi juga berupaya memastikan setiap masukan benar-benar menjadi bahanevaluasi. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakatterhadap program pemerintah. Pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam program berskala nasional seperti MBG yang menjangkau jutaan peserta didik di berbagai daerah. Tantangan yang dihadapi tentu tidak sedikit, mulai dari distribusi makanan, kualitas bahanpangan, standar kebersihan, hingga kesiapan sarana pendukung di setiap sekolah. Tanpa adanyapengawasan yang melibatkan banyak pihak, berbagai persoalan di lapangan berpotensi tidakterdeteksi secara cepat. Dalam konteks tersebut, keterlibatan guru menjadi sangat relevan. Selain berperan sebagaitenaga pendidik, guru juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan peserta didikmemperoleh layanan yang layak. Melalui partisipasi aktif para guru, pemerintah dapatmemperoleh data yang lebih akurat mengenai pelaksanaan program sehingga perbaikan dapatdilakukan secara tepat sasaran. Sebagai bentuk penguatan kapasitas, BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar danMenengah (Kemendikdasmen) juga meluncurkan program Kick-off Literasi Gizi dan KeamananPangan bagi Guru. Pada tahap awal, program tersebut menyasar 53.831 guru dan tenagakependidikan di DKI Jakarta, 492.944 orang di Jawa Barat, serta 111.525 orang di Banten. Dengan demikian, total sasaran awal mencapai 658.300 guru dan tenaga kependidikan. Menurut Sudaryono, jumlah tersebut akan terus diperluas hingga mampu menjangkau 3,5 jutaguru di seluruh Indonesia. Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammeningkatkan literasi gizi sekaligus memperkuat pemahaman guru mengenai keamanan pangan. Dengan pengetahuan yang memadai, guru diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat mengedukasi peserta didik sekaligus mengawasi pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah. Dukungan terhadap MBG juga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memintaseluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Pemerintah daerah diminta mempermudah proses perizinan Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan MBG dapat berjalanlebih efektif. Tito Karnavian menilai bahwa MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizimasyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator pembangunandaerah, seperti penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan IndeksPembangunan Manusia (IPM). Program tersebut bahkan dinilai mampu memberikan dampakekonomi yang cukup besar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi pangan, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usahapangan. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan yang memperkuatfondasi pembangunan nasional. Program MBG terus diperluas dengan target penerima manfaatyang semakin meningkat, program Cek Kesehatan Gratis mulai menjangkau masyarakat di berbagai daerah, bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat terus dilanjutkan, sementarasektor ekonomi menunjukkan tren positif melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunantidak lagi berorientasi pada satu sektor, melainkan dilakukan secara terintegrasi untukmeningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari guru, tenagakependidikan, orang tua, hingga masyarakat luas. Kanal aduan yang dibuka BGN harusdimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun budaya pengawasan yang sehat, transparan, danbertanggung jawab. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang MBG untuk menjadi program yang mampu melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan….
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan guru dalam pengawasan melalui pembukaan kanal aduan khusus. Langkah yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut bertujuan meningkatkan pengawasan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program di sekolah. Kepala BGN, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan bahwa…
Oleh: Andhika Mulya Komitmen pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kembali ditunjukkan melaluilangkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka kanal pengaduan berbasis PO Box. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasanjangkauan program, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan yang melibatkan seluruh elemenmasyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Langkah yang diambil BGN patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran bahwaprogram berskala nasional membutuhkan pengawasan yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa lembaganya ingin memperoleh lebih banyakmasukan serta laporan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, tidak semuaorang merasa nyaman menyampaikan laporan secara terbuka. Oleh karena itu, keberadaan PO Box diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih aman bagi masyarakat yang inginmenyampaikan aduan tanpa harus mengungkapkan identitasnya. Kebijakan tersebut sekaligusmenjadi bentuk perlindungan terhadap pelapor agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangandapat disampaikan tanpa rasa khawatir. Dalam pelaksanaannya, BGN membagi jalur pengaduan ke dalam beberapa kategori agar setiaplaporan dapat diterima oleh pihak yang tepat. PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduaninternal yang berasal dari pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas, akuntan, maupun seluruh petugas yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Sementara itu, PO Box 1708 dibuka untuk menerima laporan dari mitra dan yayasanpenyelenggara apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk perselisihan yang melibatkan kepala dapur atau kendala lain yang berpotensi menghambat layanan. Adapun PO Box 45000 disediakan bagi masyarakat umum yang menemukan kejanggalan atau dugaanpenyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk akan dikelola secara langsung olehdirinya sebagai Kepala BGN. Setiap informasi yang diterima akan melalui proses verifikasisebelum dilakukan investigasi lebih lanjut. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahtidak ingin menjadikan kanal pengaduan sekadar formalitas, melainkan sebagai instrumenpengawasan yang benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola program. Ketikaditemukan adanya perbedaan pandangan atau konflik antarpihak, BGN juga akan menjalankanfungsi mediasi agar persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa mengganggukeberlangsungan program. Kebijakan membuka ruang pengaduan juga menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang kerapmuncul dalam pelaksanaan program berskala besar. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, potensi terjadinya kendala di lapangan tentu tidak dapat dihindari. Persoalandistribusi, koordinasi antarpelaksana, hingga perbedaan persepsi dalam pelaksanaan teknismenjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pelibatan masyarakat dalamproses pengawasan menjadi salah satu strategi yang tepat untuk menjaga kualitas layanansekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Dukungan terhadap penguatan pengawasan MBG juga datang dari pemerintah daerah. GubernurKalimantan Barat Ria Norsan menyatakan bahwa keberhasilan program tersebut tidak dapatdicapai hanya oleh pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintahdaerah, BGN, satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor utamayang menentukan keberhasilan pelaksanaan MBG. Ria Norsan menegaskan bahwa PemerintahProvinsi Kalimantan Barat siap memperkuat dukungan agar program tersebut dapat berjalansesuai tujuan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Iamenekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung sekaligusmengawal tata kelola pelaksanaan MBG di wilayahnya. Komitmen tersebut dilakukan untukmemastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak positifterhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Herman Deru menilai bahwa MBG tidak hanyaberkaitan dengan penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari strategipembangunan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan danpercepatan penurunan angka stunting. Selama setahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan berbagai capaian yang memperkuatkeberhasilan implementasi MBG. Program tersebut terus diperluas dengan melibatkan ribuansatuan pelayanan, pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik desa, serta pelaku UMKM sebagaimitra penyedia bahan pangan. Langkah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatankualitas gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaanmasyarakat. Penguatan pengawasan, digitalisasi tata kelola, perluasan jaringan distribusi, sertapeningkatan koordinasi antarlembaga menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya membangunekosistem MBG yang lebih kuat, berkelanjutan, dan akuntabel. Pada akhirnya, keputusan BGN membuka kanal pengaduan merupakan langkah strategis yang layak didukung oleh seluruh pihak. Pengawasan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintahsemata, melainkan menjadi tugas bersama antara negara, masyarakat, sekolah, mitrapenyelenggara, dan pemerintah daerah. Semakin terbuka ruang partisipasi publik, semakin besarpula peluang untuk menciptakan program yang bersih, aman, dan tepat sasaran. Karena itu, masyarakat perlu memanfaatkan fasilitas pengaduan secara bijak agar Program Makan BergiziGratis dapat terus berkembang sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan generasiIndonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. *) Pemerhati Kebijakan Publik
Oleh: Ahmad Hasanuddin Pembukaan kanal aduan khusus bagi guru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pengawasan publik sekaligusmemastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan. Kebijakan yang diinisiasiBadan Gizi Nasional (BGN) ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanyaditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga olehketerlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang berada di garis terdepan, sepertipara guru di lingkungan sekolah. Kehadiran saluran komunikasi khusus melalui email saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. menjadibukti bahwa pemerintah mulai menerapkan pola pengawasan yang lebih terbuka, transparan, danpartisipatif. Guru tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang hanya mendampingi siswa saatmenerima makanan bergizi, melainkan juga menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kualitaspelayanan, keamanan pangan, hingga efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa guru memiliki peranpenting dalam mendukung keberhasilan MBG. Posisi guru yang setiap hari berinteraksi langsungdengan peserta didik membuat mereka menjadi pihak yang paling memahami kondisi nyata di sekolah. Oleh karena itu, berbagai bentuk masukan, mulai dari keluhan, kritik, temuan, hinggalaporan terkait pelaksanaan MBG, sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi. Langkah BGN tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan perubahan paradigma dalampenyelenggaraan pelayanan publik. Selama ini, banyak program pemerintah yang berjalan secarasatu arah, di mana masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat. Namun, melalui kanaladuan ini, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikutmengawasi sekaligus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas program. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh laporan yang disampaikan guru akan ditindaklanjutisecara bertahap. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa BGN tidak sekadar membuka ruangkomunikasi, tetapi juga berupaya memastikan setiap masukan benar-benar menjadi bahanevaluasi. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakatterhadap program pemerintah. Pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam program berskala nasional seperti MBG yang menjangkau jutaan peserta didik di berbagai daerah. Tantangan yang dihadapi tentu tidak sedikit, mulai dari distribusi makanan, kualitas bahanpangan, standar kebersihan, hingga kesiapan sarana pendukung di setiap sekolah. Tanpa adanyapengawasan yang melibatkan banyak pihak, berbagai persoalan di lapangan berpotensi tidakterdeteksi secara cepat. Dalam konteks tersebut, keterlibatan guru menjadi sangat relevan. Selain berperan sebagaitenaga pendidik, guru juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan peserta didikmemperoleh layanan yang layak. Melalui partisipasi aktif para guru, pemerintah dapatmemperoleh data yang lebih akurat mengenai pelaksanaan program sehingga perbaikan dapatdilakukan secara tepat sasaran. Sebagai bentuk penguatan kapasitas, BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar danMenengah (Kemendikdasmen) juga meluncurkan program Kick-off Literasi Gizi dan KeamananPangan bagi Guru. Pada tahap awal, program tersebut menyasar 53.831 guru dan tenagakependidikan di DKI Jakarta, 492.944 orang di Jawa Barat, serta 111.525 orang di Banten. Dengan demikian, total sasaran awal mencapai 658.300 guru dan tenaga kependidikan. Menurut Sudaryono, jumlah tersebut akan terus diperluas hingga mampu menjangkau 3,5 jutaguru di seluruh Indonesia. Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammeningkatkan literasi gizi sekaligus memperkuat pemahaman guru mengenai keamanan pangan. Dengan pengetahuan yang memadai, guru diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat mengedukasi peserta didik sekaligus mengawasi pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah. Dukungan terhadap MBG juga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memintaseluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Pemerintah daerah diminta mempermudah proses perizinan Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan MBG dapat berjalanlebih efektif. Tito Karnavian menilai bahwa MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizimasyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator pembangunandaerah, seperti penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan IndeksPembangunan Manusia (IPM). Program tersebut bahkan dinilai mampu memberikan dampakekonomi yang cukup besar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi pangan, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usahapangan. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan yang memperkuatfondasi pembangunan nasional. Program MBG terus diperluas dengan target penerima manfaatyang semakin meningkat, program Cek Kesehatan Gratis mulai menjangkau masyarakat di berbagai daerah, bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat terus dilanjutkan, sementarasektor ekonomi menunjukkan tren positif melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunantidak lagi berorientasi pada satu sektor, melainkan dilakukan secara terintegrasi untukmeningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari guru, tenagakependidikan, orang tua, hingga masyarakat luas. Kanal aduan yang dibuka BGN harusdimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun budaya pengawasan yang sehat, transparan, danbertanggung jawab. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang MBG untuk menjadi program yang mampu melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan….
Oleh: Fransiska Leki )* Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan pascabencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengedepankan koordinasi lintas lembaga, kecepatan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Langkah tersebut menjadi penting karena situasi pascagempa membutuhkan respons terpadu agar potensi korban dan kerugian yang lebih besar…
Oleh : Agustinus Kase )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengahmasyarakat, terutama ketika bencana alam melanda dan mengancam keselamatanwarga. Respons cepat yang dilakukan dalam menangani dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan bantuan. Berbagai langkah daruratsegera diambil dengan mengerahkan sumber daya dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk memastikan proses penanganan dapatberjalan secara efektif. Kehadiran pemerintah tidak hanya ditunjukkan melalui penyampaian kebijakan atauinstruksi dari pusat, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Pengiriman personel, distribusi bantuan logistik, pengerahan alat berat, serta pelibatanberbagai instansi menjadi bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam mempercepatpemulihan wilayah terdampak. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwapenanganan bencana membutuhkan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak agar setiap kebutuhan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah agar bergerak cepatmenangani dampak gempa sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dapatsegera dipenuhi. Menurut Teddy, sejak pagi pemerintah telah melakukan berbagailangkah penanganan di wilayah Flores dan memastikan bantuan dikirim kepadamasyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaranpemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat serta memastikan masyarakatterdampak memperoleh bantuan yang diperlukan. Sebagai bentuk respons konkret, pemerintah juga mengirimkan 50 ribu paket sembako bantuan Presiden untukmasyarakat terdampak yang disalurkan melalui Maumere. Kehadiran bantuan tersebutmenunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada koordinasi administratif, melainkan diarahkan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di lapangan. Presiden Prabowo juga menugaskan sejumlah pejabat pemerintah pusat untukmendatangi Labuan Bajo dan Maumere guna melihat secara langsung kondisi sertaperkembangan penanganan bencana. Rombongan tersebut melibatkan Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, serta unsur dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga menjadi penting karena bencana gempatidak hanya menyangkut persoalan keselamatan warga, tetapi juga berdampakterhadap infrastruktur, layanan dasar, distribusi logistik, komunikasi, energi, hinggakebutuhan pengungsi. Pendekatan kolaboratif yang diterapkan pemerintahmemperlihatkan bahwa penanganan bencana memerlukan kerja sama yang terintegrasiagar setiap kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut bergerak merespons kondisi tersebutdengan menginstruksikan jajaran balai di wilayah NTT untuk meningkatkankesiapsiagaan dan memberikan dukungan penuh dalam proses penangananpascabencana. Dody menekankan bahwa kesiapan personel, ketersediaan alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan unsur penting agar infrastrukturyang mengalami kerusakan dapat segera ditangani. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT juga telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah ruas jalan nasional yang terdampaklongsoran. Laporan sementara menunjukkan adanya tiga titik longsoran di ruasRuteng–Km 210, satu titik pada ruas Km 210–Batas Kabupaten Manggarai, sertadelapan titik pada ruas Aegela–Batas Kota Ende. Untuk menjaga konektivitas dan memastikan jalur transportasi tetap dapat digunakan, sejumlah alat berat seperti loader dan excavator telah dikerahkan menuju lokasi penanganan. Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto meminta pemerintah daerah segera menetapkanstatus tanggap darurat bencana agar proses penanganan memiliki dasar koordinasiyang jelas. Penetapan status tersebut kemudian diikuti dengan pengaktifan pos komando atau posko sebagai pusat koordinasi penanganan di wilayah terdampak. Menurut Suharyanto, keberadaan posko akan memudahkan proses pendataan dampakbencana, pencarian dan pertolongan, hingga penanganan masyarakat yang harusmengungsi apabila kondisi mengharuskannya. BNPB juga telah menggerakkan bantuan darurat sejak kesempatan pertama denganmemobilisasi berbagai kebutuhan dari gudang logistik BNPB…
JAKARTA – Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengerahkan berbagai sumber daya untuk mendukung proses evakuasi, pelayanan kesehatan, serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Langkah cepat tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan kebutuhan dasar warga…
JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pengerahan personel, bantuan logistik, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah memberikan respons cepat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Sekretaris Kabinet…
Oleh: Satya Wibawa )* Tingginya aktivitas masyarakat di ruang digital pada momentum nasional membuat arusinformasi bergerak semakin cepat. Kondisi tersebut memberikan manfaat dalam memperluasakses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi, kontenprovokatif, serta berbagai informasi yang sengaja dilepaskan dari konteks aslinya. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan masyarakat mengenai potensimeningkatnya produksi konten provokatif sepanjang Agustus. Konten semacam itu dapatdigunakan untuk membangun persepsi tertentu dan memengaruhi kondisi sosial menjelangperingatan kemerdekaan. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah penting dalammemperkuat ketahanan masyarakat. Kemampuan menggunakan teknologi perlu disertaikecakapan dalam memahami, memeriksa, dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayaiatau menyebarkannya. Masyarakat yang memiliki literasi digital baik tidak mudah menerima informasi hanyaberdasarkan judul, potongan video, gambar, maupun narasi yang beredar di media sosial. Informasi perlu diperiksa dengan melihat sumber, waktu kejadian, lokasi, konteks, sertamembandingkannya dengan informasi dari sumber yang kredibel. Kebiasaan melakukan verifikasi menjadi lapisan awal dalam mencegah penyebaran hoaks. Sebuah informasi yang tidak benar dapat memiliki dampak luas apabila terus dibagikan tanpapemeriksaan. Sebaliknya, kebiasaan berhenti sejenak sebelum membagikan informasi dapatmempersempit ruang penyebaran konten menyesatkan. Tantangan tersebut semakin kompleks karena konten digital tidak selalu mudah dikenalisebagai informasi palsu. Foto asli dapat digunakan dengan keterangan berbeda, video lama dapat kembali disebarkan seolah-olah merupakan peristiwa baru, sementara pernyataanseseorang dapat dipotong sehingga kehilangan konteks. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai foto dan video yang beredar, khususnya konten yang berkaitan dengan demonstrasi atau peristiwa tertentu. Fifi Aleyda Yahya meminta publik memeriksa waktu, lokasi, dan sumber informasi sebelummenyebarkan sebuah konten. Informasi yang tidak mencantumkan unsur waktu, tempat, sumber, dan konteks memiliki potensi menyesatkan serta dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kecakapan tersebut perlu menjadi kebiasaan sehari-hari. Masyarakat dapat menelusurisumber pertama, memeriksa tanggal publikasi, menggunakan layanan pemeriksa fakta, sertamembandingkan informasi dengan pemberitaan media yang menjalankan proses jurnalistikdan verifikasi. Ketahanan digital juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenali informasi palsu, tetapi juga kemampuan mengendalikan respons terhadap konten yang memancing emosi. Narasi yang sengaja membangkitkan kemarahan, ketakutan, atau kebencian dapat mendorongpengguna membagikan informasi secara spontan tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Karena itu, literasi digital perlu mencakup kemampuan membedakan fakta, opini, kritik, dan provokasi. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapiperbedaan tersebut tidak seharusnya diperbesar melalui informasi palsu atau narasi yang sengaja memecah masyarakat. Upaya memperkuat ketahanan masyarakat di ruang digital juga membutuhkan peran berbagaipihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab melalui regulasi, edukasi, pengawasan, dan penanganan konten bermasalah. Platform digital, media massa, komunitas pemeriksa fakta, akademisi, dan masyarakat juga memiliki kontribusi dalam menciptakan ekosistem informasiyang sehat. Anggota Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, menekankan pentingnya kemampuanmasyarakat dalam memahami, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasisecara bertanggung jawab. Kemampuan mengoperasikan perangkat digital perlu diimbangidengan kecakapan menilai informasi yang diterima. Rosarita…
