Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah terus mempercepat agenda kemandirian energi nasional denganmengoptimalkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Program MandatoriB50, yakni pencampuran biodiesel sebesar 50 persen dengan solar, menjadi salah satu kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangiketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan kebutuhan imporenergi. Bersamaan dengan itu, pemerintah mematangkan kesiapan infrastruktur dan pembiayaan untuk penerapan mandatori bioetanol yang direncanakan mulai 2027. Perkembangan kedua program tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo dalampertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiridi kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, 9 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintahmemastikan agenda ketahanan energi berjalan secara terukur dan memberikanmanfaat bagi perekonomian nasional. Dalam pertemuan itu, Simon melaporkan perkembangan Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Pertamina juga menyampaikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapanpenerapan mandatori bioetanol. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa laporan tersebutmerupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian dan ketahananenergi melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi domestik. Menurut Teddy, Direktur Utama Pertamina melaporkan kemajuan B50 sekaligus kesiapaninfrastruktur untuk mendukung persiapan mandatori bioetanol. Percepatan B50 menjadi strategis karena Indonesia memiliki basis bahan bakubiodiesel yang kuat melalui industri kelapa sawit. Peningkatan penggunaan biodiesel domestik tidak hanya berpotensi mengurangi konsumsi solar berbasis fosil, tetapijuga meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan energi dengan mengurangiketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Semakin besar pemanfaatanbahan bakar nabati domestik, semakin besar pula peluang Indonesia membangunsistem energi yang bertumpu pada kekuatan sumber daya nasional. Implementasi B50 membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari ketersediaanbahan baku, fasilitas pencampuran, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasankualitas bahan bakar. Kesiapan tersebut menjadi faktor penting agar peningkatankadar biodiesel dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat maupunsektor industri. Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan tahapan menuju mandatori bioetanol. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mematangkan skemapembiayaan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bertahap mulai 2027. Pemerintah berupaya menciptakan mekanisme pendanaan yang mampu menjagaharga bahan bakar tetap ekonomis sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah ingin menciptakanmekanisme harga yang ekonomis sekaligus memberikan pendapatan yang baikkepada petani. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bioetanoltidak hanya menjadi kebijakan energi, tetapi juga instrumen untuk memperkuatsektor pertanian dan menciptakan pasar baru bagi komoditas domestik. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengembangan bioetanol diarahkan untuktidak bergantung pada impor bahan baku. Kapasitas industri dalam negeri perludibangun sehingga kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari produksi nasional. Langkah ini memperkuat arah kebijakan pemerintah untuk menjadikan sumber dayadomestik sebagai fondasi energi masa depan. Sejumlah komoditas seperti tebu, jagung, dan singkong berpotensi memperoleh nilaitambah melalui pengembangan industri bioetanol. Kepastian pasar dari sektorenergi dapat mendorong produktivitas pertanian sekaligus menarik investasi pada sektor pengolahan. Dengan demikian, energi nabati dapat memperkuatketerhubungan antara petani, industri, dan sektor energi nasional. Strategi tersebut semakin relevan ketika ketahanan energi ditempatkan sebagaikepentingan strategis nasional. Indonesia membutuhkan sumber energi yang berkelanjutan sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi di dalam negeri. B50 dan bioetanol berpotensi menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebutsekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional menghadapi dinamika energiglobal. Selain membahas perkembangan sektor energi, Presiden Prabowo memberikanarahan mengenai pembenahan tata kelola perusahaan negara. Kepala Negara memerintahkan penyederhanaan struktur organisasi BUMN, termasuk penguranganberbagai lapisan manajemen serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Arahan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan agenda percepatan energinasional. Pertamina dan…
